AKSI DAMAI PMKRI, PERMADA, FKMND DI BAJAWA DIHIASI AKSI BLOKADE POLRES NGADA

Demo Forum gabungan di Ngada terkait dengan para pedagang pasar Inpes Bajawa

Demo Forum gabungan di Ngada terkait dengan para pedagang pasar Inpes Bajawa

ZONALINENEWS-NGADA-A­ksi Damai Gabungan Aliansi Mahasiswa, PMKRI Calon Cabang Ngada, PERMADA Kupang bersama Forum Komunikasi Masyarakat Ngada dan Diaspora (FKMND) di Kota Bajawa, 26 Agustus 2015 guna menyuarakan sejumlah kasus yang diduga belum disikapi secara serius oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Dewan maupun Polres Ngada berujung sejumlah aktifis sempat diamankan beberapa saat oleh regu Polisi Polres Ngada.

Aksi damai elemen gabungan ini bergerak dari Sekretariat Bersama (Sekber) FKMND di Kota Bajawa sekitar Pukul 10.00 Wita melewati beberapa titik strategis dalam kota sambiil berorasi menuju halaman depan Kantor Bupati Ngada. Disaksikan media massa dan elektronik, kektika tiba di halaman depan Kantor Daerah, para orator menyampaikan sejumlah nota aspirasi rakyat terkait sejumlah persoalan yang diduga tidak disikapi serius di daerah. Kepada DPRD Ngada mereka mendesak Lembaga DPRD menerapkan pola rekomendasi berjangka kepada mitra executive (Pemerintah) menimbang sejumlah rekomendasi Lembaga Dewan seringkali tidak diindahkan oleh mitra executive di daerah secara cepat, tepat dan tidak memakan waktu lama.

“Kami minta DPRD Ngada terapkan pola rekomendasi berjangka dalam urusan pengawasan kemitraan di daerah, jika rekomendasi Dewan yang dikeluarkan itu sifatnya konstruktif ataupun positif untuk rakyat Ngada. Terkait rekomendasi pengaktifan kembali Pasar Inpres Bajawa misalnya, rekomendasi ini malah terkesan hanya koresponden biasa tanpa target pemenuhan ataupun target waktu dan pemerintah sesuka hati mau melaksanakan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPRD Ngada”, tegas Ketua Permada, Adrianus Oswin Goleng.

Selain itu mereka juga menegaskan keprihatinan kaum muda atas pembiaran berbagai dugaan kasus yang terjadi di Ngada. Aksi damai kawula muda ini juga mengecam oknum Anggota DPRD Ngada yang melontarkan nada minor tentang simulasi elemen aktifis gabungan mendirikan posko peduli pedagang yang sifatnya hanya berdiri sementara di sekitar Pasar Inpres Bajawa saat ini.

“Arogansi oknum-oknum elit politik di Ngada kian tidak tercontrol. Posko Peduli Pedagang yang hanya dipasang bersifat sangat sementara di sekitar Pasar Inpres Bajawa pun disebut untuk apa para aktifis ada disitu. Ini kan memalukan sekali. Posko itu adalah Posko Civil Sociaty yang hanya dipasang sementara dan tidak memakan tempat apapun, sebab hanya bersifat posko peneguhan bagi warga pedagang yang baru saja menempati Pasar Inpres Bajawa namun kembali dilanda duka musibah kebakaran dan begitu banyak yang trauma atas rentetan peristiwa demi peristiwa sehingga butuh pendampingan moral”, jelas Ketua FKMND, Fritz Doze. Pasalnya, selain diiturunkannya Tim Labfor melakukan identifikasi dugaan kebakaran, hingga berita ini diturunkan atau satu pecan usai sebagian bangunan Pasar Inpres terbakar, Lembaga DPRD Ngada bersama Pemerintah Daerah secara resmi belum terjun ke Lokasi Musibah meninjau langsung Pasar Inpres Bajawa.

Melalui aksi orasi mereka, elemen muda gabungan ini memaparkan sejumlah catatan serius untuk Kabupaten Ngada, diantaranya, tidak tegasnya Pemda bersama DPRD Ngada memberi sanksi tegas bagi para Pegawai yang sudah jelas-jelas berstatus tersangka ataupun terpidana dalam lingkup birokrasi Pemda Ngada.

“Pemda dan DPRD Ngada dengan tau dam mau tidak memberi sanksi tegas maupun sanksi jabatan kepada aparatur pemerintah yang berstatus hukum tersangka maupun terpidana. Sejumlah oknum yang sudah cacat hukum dalam lingkup Pemda bahkan dipelihara dan diberikan penghargaan melebihi aparatur pemerintah lainnya yang berprestasi. Ini menunjukan aura Pemda Ngada telah terdegradasi dari tataran good and clean government dan hal ini sangat memalukan”, ungkap Germas PMKRI Calon Cabang Ngada, Arigius Bello.

Pantauan media ini, aksi damai ini sempat terjadi gesekan ringan dengan sejumlah Aparat Pol PP Ngada di halaman depan kantor Bupati Ngada. Beberapa oknum PNS melontarkan tudingan aksi damai tanpa izin dari Kepolisian sehingga harus diusir dari halaman Kantor Daerah Ngada.

Kepada media, Ketua FKMND, Frit Doze menyesalkan sikap sejumlah pihak yang tidak mengerti pengertian izin dalam konteks penyampaian pendapat di muka umum, sebab aksi damai elemen gabungan yang mereka gelar telah melalui Surat Pemberitauan Resmi kepada pihak Polres Ngada sejak tanggal 24 Agustus lalu.

Ditambahkan, meski Surat Pemberitahuan Resmi sudah diajukan kepada Polres Ngada sejak dua hari sebelum kejadian, namun hingga hari pelaksanaan aksi damai pihak Polres Ngada tidak memberikan jawaban apapun kepada pihak aliansi forum. Sejumlah sumber lain menyebutkan, Polres Ngada melalui Kasat tertentu menyatakan secara lisan member jawaban mempersilahkan forum dan aliansi menggelar aksi damai di Kota Bajawa.

Gerakan Penyampaian Aspirasi Damai kali ini tidak diterima oleh Perwakilan Pemerintah Daerah maupun Lembaga Dewan Ngada. Usai berorasi di halaman depan Kantor Daerah, forum bergerak menuju bundaran dekat Pasar Inpres Bajawa dan setelah berorasi, forum melanjutkan agenda aksi menuju Mapolres Ngada. Sejumlah saksi mata menungkapkan, dalam rute menuju Mapolres Ngada, forum aksi damai langsung dihadang pihak kepolisian Polres Ngada. Menurut mereka sejumlah aktifis dicegat dan dihentikan secara paksa, bahkan beberapa aktifis ditendang dengan perlakuan represif.

Upaya sejumlah wartawan meminta penjelasan langsung dari Kapolres Ngada terkait aksi penghadangan dan penahanan beberapa saat terhadap sejumlah aktifis dalam kejadian ini, Kapolres Ngada AKBP. Made Oka Putra, S.I.K enggan member komentar.

“Pa Kapolres, mengapa aksi damai tadi ditahan dan dihadang. Apa alasan Polres Ngada tidak keluarkan jawaban resmi atas Surat Pemberitahuan Forum yang dimasukan dua hari sebelum gelar demo”, tegas sejumlah Wartawan kepada Kapolres Ngada di depan ruang kerja Polres Ngada di Baajwa.

Dikutip media ini, bersamaan dengan sejumlah aktifis diamankan pihak Polres Ngada, upaya sejumlah Wartawan mendesak penjelasan Kapolres terkait sikap Polisi menghentikan dan memaksa para aktifis menggelar demo, tidak mendapat keterangan resmi dari Kapolres Ngada. Beberapa Wartawan Televisi pun tidak mendapat rekaman wawancara Kapolres Ngada karena enggan memberi keterangan resmi hingga akhirnya Forum Aliansi PMKRI, FKMND dan PERMADA dipersilahkan pulang tinggalkan Kantor Polres Ngada. (*wrn)