BANTUAN HUKUM

Oleh. Paul SinlaEloE – Aktivis PIAR NTT

Paul sinlaeloe

Paul sinlaeloe

Zonalinenews, Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab Negara,namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Dalam konteks Negara hukum, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, wajib dilakukan oleh negara. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (Access to Justice) dan kesamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law).

Di Indonesia pelaksanaan bantuan hukum publik Probono(Cuma-Cuma) belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai oleh adanya disparitas kedudukan antara advokat dan lembaga-lembaga bantuan hokum perguruan tinggi maupun swadaya masyarakat yang menjadikan proses bantuan hokum terhenti secara administratif.

Dengan hadirnya UU No. 16 Tahun 2011, tentang Bantuan Hukum (UU BANKUM), yang diundangkan pada 2 November 2011 dalam LN-RI Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan LN-RI Nomor 5246, beragam harapan mulai muncul demi terbangunnya sebuah system bantuan hukum yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, khususnya kalangan tidakmampu (Miskin).

Bantuan hokum dalam UU BANKUM dimaknai sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hokum secara cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hokum diberikan oleh  lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hokum penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, pemberi bantuan hokum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

Pada sisi yang lain, hadirnya UU BANKUM ini masih menyimpan sejumlah cacat bawaan yang dapat menghambat proses implementasinya.Secara kontekstual celah kelemahan yang nampak, antara lain: Pertama, problematic karuang lingkup bantuan hokum meliputi: Kasus Perdata, Pidana, danTata Usaha Negara, baikmelalui jalur litigasi maupun non litigasi. Bantuan hokum hanya diberikan kepada klien dengan latar belakang miskin (aspek ekonomi).Seharusnya kasus di Mahkamah Konstitusi juga masuk dalam ruang lingkup bantuan hukum. Kriteria penerima bantuan hokum sangat sempit dan hanya dilihat dari aspek ekonomi. Padahal bantuan hokum seharunya juga dapat diberikan kepada kelompok rentan sepertianak, perempuan, penyandang cacat, kelompok marginal, masyarakat adat.

Bantuan hokum juga tidak mencover kasus-kasus yang berdimensi struktural, kecuali kasus structural tersebut dialami oleh masyarakat miskin.Padahal kasus structural tidak selalu dialami oleh masyarakat miskin. Dalam penanganan kasus, apakah lembaga bantuan hokum dapat dieksepsi jika menangani kasus yang bukan “orang miskin”?

Kedua, Kewenangan Menteri Hukumdan HAM di dalam penyelenggaraan bantuan hokum sangat besar yang meliputi menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum, menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum, menyusun dan mengelola anggaran, melaporkan penyelenggaraan bantuan hokum kepada DPR serta melakukan verifikasi dan akreditasi. Kewenangan tersebut akan melahirkan Abuse Of Power karena antara pengambil kebijakan, pelaksanaan dan pemberian anggaran berada di satu tangan.

Kewenangan menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hokum beserta anggarannya dapat menyebabkan intervensi dan ketidak independensian dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Selain itu, terdapat peluang terjadinya Conflict OfInterest apabila perkara-perkara yang ditangani oleh lembaga bantuan hokum berhadapan secara langsung dengan pemerintah yang memiliki kewenangan akreditasi/verifikasi dan memberikan dana kepada lembaga tersebut. Lembaga yang mengkritisi kebijakan Pemerintah dapat dipersulit untuk mendapatkan akreditasi/verifikasi dan akses dana bantuan hukum. Mengingat uang yang dikeloladari APBN/APBD dalam pemberian bantuan hokum cukup besar akan membuka peluang lahan korupsi baru apabila pengawasan publik tidak berjalan.

Persoalan lain terkait dengan implementasi UU BANKUM adalah apakahadvokat yang berada pada 300-an lebih Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diakreditasi dan diverifikasi sebelumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN boleh mendapatkan imbalan dari Negara terkait dengan layanan bantuan hukum yang di berikan? Pengaturan tentang persoalan ini pun masih terdapat kerancuan dan belum ada kepastian hukumnya. Kerancuan dan persoalan ini berawal dari keterbatasan pemahaman para pembuat UU BANKUM terkait konsep Probono Publicodan Legal Aid.

Fakta yang Tidak dapat dipungkiri adalah stakeholder utama pemberian layanan bantuan hokum adalah advokat, dan dalam sejarah advokat-lah yang terlebih dahulu memberikan bantuan hokum terhadap orang miskin, yang disebut dengan Probono Publico.

Dalam dunia hukum, Probono Publico menjadi salah satu strategi untuk membela kepentingan umum, selainLegal Aid. Bantuan hokum dalam konsep Probono Publico meliputi empat elemen, yaitu: 1).Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayahhukum; 2).Sukarela; 3).Cuma-Cuma; dan4).Untuk Masyarakat yang kurang terwakili dan rentan.Kewajiban ini sebagai sebuah Konsekuensi Ethic dari profesi advokat sebagai profesi terhormat (Officium Nobbile). Kewajiban ini diatur melalui UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP No. 83 Tahun2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma. Untuk pelaksanakannya dibentuk unit kerja bernama PBH Peradi. Ketentuan tersebut menjadi system pemberian bantuan hukum yang dibangun oleh organisasi advokat sebagai bagian dari gerakan Probono Publico.

Sedangkan konsep Legal Aid merujuk pada pengertian “State Subsidized”, pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara.Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (Publicly Funded Legal Aid) pertama kali diimplementasikan di Inggris dan Amerika Serikat.Konsep ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep Negara kesejahteraan (Welfare State) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Pada akhirnya, terlepas dari segala kekurangan dari UU BANKUM, inilah produk hukum yang di miliki dan harus dilaksanakan oleh Indonesia dalam rangka memenuhi, melindungi serta menjamin hak asasi warga negaraakan kebutuhan akses terhadap keadilan (Access to Justice) dan kesamaan di hadapan hukum (Equality Before The Law).