DIVKUM Polri Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Polda NTT

Kapolda NTT Brigjen Pol Endang Sunjaya membuka kegiatan sosialisasi konsep dasar dan pengarustamaan gender di Polda NTT yang di dampingi team divisi hukum polri

Kapolda NTT Brigjen Pol Endang Sunjaya membuka kegiatan sosialisasi konsep dasar dan pengarustamaan gender di Polda NTT yang di dampingi team divisi hukum polri

Zonalinenews-Kupang, Kombes Pol Tursilo SH Ketua Sosialisasi Devisi Hukum Polri berserta Tim Rabu 19 Agustus 2015 di di Aula Polda NTT melaksanakan sosialisasi pengarusutamaan gender yang diikuti oleh para pewira Polda NTT.

Kapolda NTT, Brijen Pol Drs Endang Sunjaya dalam sambutannya mengatakan dalam rangka konsep Gender dan Pengarusutamaan yang dilaksanakan Divkum Polri , dirinya berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemdalaman pemahaman mengenai gender dan terutama mengenai kebijakan pengarusutamaan gender di lingkungan Polri.

Menurutnya, gender mainstresaming atau pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang dibangunan untuk mengitregasikan gender menjadi satu dimnesi integral dalam kebijakan nasional pengarusutamaan gender diharapkan dapat mengembangkan kapasitas kebangsaan dalam menciptakan kesetaraan gender mulai dari proses perencenaan, penyusunan program, pengambilan keputusan sampai dengan pelaksaanna tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat mencapai hasil dan dampak keseteraan gender dalam pengelolan dan pembangunan sektoral.

Ia menambahkan, keadilan gender merupakan salah satu isu internasional yang pada dasarnya berupaya untuk memperjuangkan kesetaran gender dan keadilan disegala bidang baik dibidang hukum politik , ekonomi dan sosial budaya agar laki-laki dan perempuan dapat menikmati hasil dan manfaat pembangunan yang sama, keadilan dibidang gender akan terwujud jika laki laki dan perempuan memeliki kedudukan yang sama dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber pembangunan di segala bidang.

“Atas dasar tersebut pemrintah memandang perlu mengeluarkan instruksi khusus mengenai pengarusutamaan gender yang selanjutnya dikenal dengan Inpres nomor 9 tahun 200 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dalam konteks regulasi jangka panjang pemerintah bersama-sma dengan DPR RI sedang menyiapkan konsep RUU tentang keadilan dan keseteraan gender yang direncanakan ,” ungkapnya.

Kapolda menjelaskan, berkenaan dengan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai pengarusutamaan gender ini, maka pemerintah mengaloksaikan anggaran kepada Polri untuk melaksanakan pendaalaman pemahaman di lingkungan Polri. “Atas dasar itulah sosialisiasi ini akan dievaluasi dan dianalisis pada tahapan khusus pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Polri. Hasilnya akan disampaikan ke Kememtrian Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kemetrian Hukum dan Ham sebagai bagian dalam memenuhi target rencana aksi. (*tim)