Ijasah Ditolak 15 Alumni PGRI NTT Minta DPRD atasi Persoalan

Alumni angkatan 2014 dan 2015 Universitas PGRI NTT lalukan pertemuan dengan Komisi V DPRD NTT

Alumni angkatan 2014 dan 2015 Universitas PGRI NTT lalukan pertemuan dengan Komisi V DPRD NTT

Zonalinenews-Kupang, 15 Alumni Universitas PGRI NTT minta kepada Komisi V DPRD NTT untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi 2.324 alumni Universitas PGRI NTT , yang terdiri alumni angkatan tahun 2014 dan tahun 2015. “ Kami tidak Berpihak pada siapapun kami alumni datang ke DPRD meminta DPRD NTT yang membidangi pendidikan menyelesiakan persoalan kami terkait dengan ijazah kami tidak bisa digunakan , demikian diungkapkan alumni Universitas PGRI NTT jurusan PJKR lulusan September 2014, Eban Laba disaat Pertemuan dengan komisi V DPRD NTT Selasa 18 Agustus 2015 pukul 11.00 wita.

Menurut Eben Laba, sebanyak 2.324 alumni PGRI dirugikan lantaran ijasah mereka ditolak oleh berapa intasi dan pemrintah bahkan yang lebih tragis lagi ijasah mereka yang mau melanjutkan kulaih S2 tidak dipernkenankan untuk mendaftar karena ijasah lagi bermasalah sehingga dirinya bersama alumni datang ke DPRD NTT meminta ke DPRD untuk menyelesaikan persoalan ini karena meraka datang bukan atas nama yayasan PGRI NTT atau PGRI pusat (Kami tidak berpihak pada siapaun yang bertikai di PGRI). “Kami datang sebagai alumni, karena kami minta agar ijasah kami diakui oleh negara, karena kami kuliah sampai wisuda dengan cara yang benar dan penuh perjuangan. Sudah berapa banyak biaya orang tua kami habiskan kami mendapatkan ijasah, namum ketika ijasah kami mau digunakan malah tidak diakui bahkan ditolak oleh berapa instansi pemerintah,” kesalnya.

Ia berharap kepada DPRD NTT agar solusi terkait dengan ijasah untuk angkatan 2014 dan 2015 yang telah diwisuda sehingga ijasah bagi 2.324 alumni  bisa diakui dan dijamin negara bahwa ijasah tersebut legal digunakan .

Ketua Komisi V DPRD NTT , Wilson Rondo pada kesempatan tersebut menjelaskan atas persolaan Universitan PGRI , pihaknya tidak diam melihat persolan ini , Komis V DPRD NTT yang menfasilitasi pertemuan antara Komisi X DPR RI dengan pihak-pihak yang besitegang di kampus PGRI NTT. namum sebagai DPRD NTT pihaknya mempunyai keterbatasan kalau persoalan PGRI bila diselesaikan di Lembaga DPR NTT pasti pihak sudah bisa menyelesaikan dan mengetok palu untuk menyelesaikan persoalan Universitas PGRI di NTT tapi karena masalah ini telah masuk dalam rana hukum dan yang mempunyai kewengan adalah Kementrian maka pihaknya hanya bisa memfasilitasi lewat kewenangan yang ada untuk menyelesaikan persoalan ini, dan meminta komisi X DPR RI untuk melakukan pertemuan dengan pihak PGRI yang bertikai.

Wilson menambahkan, Kewenangan DPRD memastikan suara korban (para alumni), pihak yang dirugikan didegar dan menfasilairti para korban untuk menyelesiakan masalah ini. “Dampak persolan ini , merupakan perjuangan besar. “ seandinya terhadap persolan ini DPRD NTT bisa mengetok palu disini untuk menyelasiakan persoalan, mungkin akan dilakukan namun karena masalah ini kewengan Kementrikan makan pihkanya hanya bisa menfasilatasi,”tegasnya.

Lebih lanjut Wilson, problem Universitas di PGRI NTT merupakan maslah yang kompleks sehingga pihaknya akan mengkaji dengan tim hukum. “2.324 Ijasah para alaumni , ini jadi jadi persoalan dan Keterlaluan kalau ada pihak sudah bersusah payah melakukan kuliah melamar kerja malah ijasahnya ditolak, untuk itu rencananya Agustus ini antara menteri dan komis X akan melakukan pembahasan terkait persoalan ini dan hasil keputusan terkait persoalan ini dari kemetrian dan DPR RI komisi X akan ditindak lanjuti. (*tim)