KPUD NGADA AKUI PENETAPAN CALON , SEJUMLAH PAKET BELUM LENGKAPI BERKAS

Juru bicara KPUD Ngada, Aloysius Rau Bata

Juru bicara KPUD Ngada, Aloysius Rau Bata

ZONALINENEWS-NGADA-Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur resmi menetapkan tiga paket pasangan calon menjadi kontestan Pemilukada Ngada pada Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2015 di Bajawa.

Ketiga Paket Pasangan Calon, masing-masing Pasangan Cabup Marianus Sae-Cawabup Paulus Soliwoa (Paket MULUS), Pasangan Cabup Paulinus No Watu-Cawabup Bernadinus Dhey Ngebu (Paket PADI), Pasangan Cabup Kornelis Soi-Cawabup Yosep Be’I (Paket KONSEP atau Paket SOI-BEI). Juru bicara KPUD Ngada, Aloysius Rau Bata di ruang kerja KPUD Ngada, 24 Agustus 2015 kepada media ini menegaskan, dari empat bakal calon, satu paket pasangan calon dari jalur perseorangan yakni Paket ADIL (Adrianus Fono Dopo-Yohanes Vianey Sayangan Wikul) dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sehingga KPUD Ngada memutuskan tidak lolos sebagai kontestan Pemilukada Ngada.

Kepada wartawan, Juru bicara KPUD Ngada, Aloysius Rau Bata menerangkan bahwa hingga hari Penetapan Calon, 24 Agustus 2015, KPUD Ngada belum mengantongi Surat Pengunduran Diri dari para calon yang saat ini aktif sebagai Anggota Wakil Rakyat. Para calon yang belum memasukan surat pengunduran diri, kata Rau Bata, masing-masing adalah Paket Konsep, Kornelis Soi (Anggota DPRD Provinsi NTT), Yosep Bei (Anggota DPRD Ngada), menyusul Paket Padi, Paulinus No Watu (Anggota DPRD Ngada) dan Bernadinus Dhey Ngebu (Anggota DPRD Ngada).

“Terkait pengunduran diri, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 68 yang dikukuhkan dengan Surat Edaran KPU 501, hari ini kami langsung menyampaikan kepada pasangan calon dari Anggota DPR untuk menyampaikan pengunduran diri tiga hari kedepan sejak ditetapkan dalam bentuk Model BB tiga, bermeterai dan ditandatangani pasangan calon. Artinya hari ini pasangan calon yang berlatar belakang anggota DPR kami akui mereka belum memasukan Surat Pengunduran Diri dan kami memberikan masa waktu tiga hari kedepan untuk melengkapi itu”, ungkap Jubir KPUD Ngada, Rau Bata.

Menanggapi keterangan Pers KPUD Ngada, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dari Jakarta menyatakan KPUD Ngada telah secara tau dan mau menyalahgunakan wewenang dan dapat diproses secara hukum dalam menetapkan pasangan calon karena melangkahi aturan main dan regulasi sebagai instrument utama proses Pemilukada.

“Yang terjadi di Ngada itu jelas menyalahgunakan wewenang KPU, karena kewenangan KPU kan sudah dibatasi oleh regulasi. Bahwa apabila pada saat terakhir ternyata ada paket-paket yang tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap memasuki berkas, maka paket-paket yang belum melengkapi ketentuan tesebut dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dicoret keikutsertaan mereka dari Pemilukada. Resikonya adalah Pilkada ditunda ke Tahun 2017 tetapi demi hukum itu harus dilakukan secara profesional. Tentang surat edaran, hal itu perlu dilihat juga kapan surat edaran dikeluarkan, jangan sampai baru dikeluarkan pada detik-detik akhir penetapan serta sifatnya Undang-Undang atau hanya edaran theknis karena apapun bentuknya tidak boleh berlawanan azas dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Jika dipaksakan, itu bisa rancu dan mengejutkan semua pihak”, tegas Petrus Selestinus. Menurut dia, PKPU Pasal 4, Nomor 12, Tahun 2015 huruf R juga berbunyi

“Memberitahukan pencalonnya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ‘ditetapkan sebagai calon” kata Selestinus. (*wrn)