PIAR dan Fakultas Hukum Undana Gelar Perkara Kasus Pidana di NTT

Narasumber dan Moderator acara kasus pemidanaan yang dipaksakan di NTT

Narasumber dan Moderator acara kasus pemidanaan yang dipaksakan di NTT

Zonalinenews-Kupang, Perkumpulan dan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi (PIAR) NTT, Bekerjasama Komisi Nasional Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras)serta Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) Kupang mengelar beberapa kasus pemidanaan yang dipaksakan yang berlangsung di NTT. Kasus tersebut diantaranya kasus yang terjadi di Mapipa Kabupaten Sabu Raijua yang melibatkan Daniel Lai Riwu. Kasus yang berkaitan masalah tanah di Kabupaten Kupang desa Kuanheun yang melibatkan Markus Amtiran. Serta kasus yang berkaitan dengan kasus saksi palsu yang melibtakan Bahlun Baun dari Kelurahan Oenesu Kabupaten Kupang. Dan kasus yang mengorbankan Deni Usboko dari Kabupaten TTU.

Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang, Aloysius Sukardan dalam sambutanya acara Gelar Perkara Pemidanaan yang dipaksakan yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum Undana Kupang Kamis, 27 Agustus 2015 menyatakan bahwa dunia pendidikan tentunya paling frustrasi dengan perilaku menyimpang dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum.

“Bagi dunia kampus sesusungguhnya dalam penegakan hukum harus gunakan prinsip-prinsip hukum. Namun dalam kenyataannya dalam penegakan hukum tidak hanya mengutamakan prinsip hukum tapi juga dipengaruhi oleh pendekatan ekonomi dan politis,”ujarnya.

Menurutnya, Gelar perkara semacam ini baru pertama kali dilakukan oleh Fakultas Hukum Undana dan kiranya akan jadi pembelajaran untuk kegiatan semacam ini untuk kasus-kasus lainnya.

Ia berharap, pertemuan ini kiranya akan melahirkan pikiran-pikiran yang baik untuk penegakan hukum.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli, Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (PPATK) Husein SH LLM , Kepala Pusham Fakultas Hukum Undana, Dedi Manafe , Serta Moderator Billy Nope SH LLM Dosen Fakuktas Hukum Undana Kupang.

Pada kesempatan tersebut pada korban juga dihadirkan dan menceritakan kejadian yang dialami kemudian oleh para pakar atau para ahli hukum selaku narasumber yang hadir memberikan argumen –argumen hukum terhadapa tindakan yang dialaminya korban , serta tindakan hukum sesusi prosedur atau aturan yang berlaku

Kepala Pusham Fakultas Hukum Undana, Dedi Manafe dalam kesimpulan acara tersebut menjelaskan kehadiran para korban kriminalisasi ini sesungguhnya menggugah kita, dari Fakultas Hukum Undana untuk turut bertanggung jawab bersama. “ Kita perlu menentukan agenda bersama dengan kelompok masyarakat sipil untuk menghadapi bersama masalah ini. Sumber daya di Undana sudah cukup banyak dalam mendukung agenda bersama. Paling untuk persoalan yang disaipkan para korban ada kasus yang kita dorong untuk PK, eksaminasi ataupun melapor ke pemerintah pusat.

Narasuber Asril menyatakan Masalah kriminalisasi ini sebenarnya merupakan masalah lama. Pihaknya dengan jaringan yang ada sementara melakukan kegiatan serupa di tempat lain untuk mengangkat isu kriminalisasi. “Kasus yang dialami oleh para korban di NTT, ini sebenarnya dihadapi oleh banyak orang juga di Negeri ini,”ujarnya.

Sementara mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, (PPATK) Husein SH LLM pada kesimpulannya menyatakan bahwa Ada satu isu yang penting yaitu akses dari para korban ketika berhadapan dengan masalah kriminalisasi. Pendampingan bagi korban memang penting, tetapi pendidikan kritis bagi masayarakat terkait dengan hukum jauh lebih penting.

“Penegak hukum juga harus mendapatkan pendidikan HAM. Bahkan lebih banyaknya di daerah itu adalah penyidik pembantu. Sehingga banyak terjadi penyimpangan dalam proses penegakan hukum,”ujarnya.

Ia berharap, Eksaminasi atas kasus penting untuk mendukung perubahan dalam penanganan kasus hukum.(*tim)