PKRI Adalah “Organisasi Ilegal”

Anggota TIM PKRI

Anggota TIM PKRI

ZONALINENEWS – KUPANG, Organisasi Perintis Kemerdekaan Republik (PKRI) dibawa pimpinan Thomas Lenes di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  yang sering melakukan kegiatan sosial di Kota Kupang sejak tahun 2012 adalah organisasi ilegal. Pasalnya, organisasi tersebut tidak mengantongi SKT dari Dirjen Kesbangpol. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Erwan A Fanggidae kepada wartawan di Polda NTT, Senin 10 Agustus 2015 pukul 15.30 wita.

Menurut Erwan, Organisasi PKRI tidak terdaftar di Dirjen Kesbangpol sehingga Kesbangpol Provinsi NTT, maupun Kesbangpol Kota Kupang tidak pernah mengeluarkan ijin oraganisasi tersebut melakukan aktifitas sosialnya di Kota Kupang.

“Kegiatan sosial yang di lakukan oleh PKRI seperti melakukan pembersihan disetiap  Kelurahan atau ditempat – temapt pemakaman umum (TPU) yang ada di Kota Kupang memang kegiatan yang sangat bagus. Namun sangat  disayangkan karena mereka tidak mengantogi SKT dari Dirjen Kesbangpol itu. Aktifitas sosial yang mereka lakukan di Kota Kupang bukan hanya pembersihan di TPU tetapi mereka juga sering melakukan pengamanan diberbagai tempat ibadah yang mana sama sekali tidak ada koordinasi sama pihak kepolisian atau pihak Kesbangpol. Mereka setiap melakuka aktifitas mereka itu tidak ada pemberitahuan atau bersurat kepada Kesbangpol maupun ke pihak Kepolisian dan TNI, “kata Erwan.

Erwan mengatakan, aktifitas sosial yang dilakukan oleh PKRI di Kota Kupang sering dibubarkan oleh  Kesbangpol Kota Kupang bersama pihak Kepolisian dan TNI. “Beberapa waktu lalu pada saat mereka melakukan aktifitas sosial pembersihan kuburan di Kelurahan Kelapa Lima  kita bubarkan saja karena berdasarkan aktifitas mereka tidak di perbolehkan oleh Kesbangpol Kota Kupang  beserta pihak Kepolisian dan TNI, “ungkap Erwan.

Kesbangpol Kota Kupang beserta pihak Kepolisian dan TNI tidak melarang aktfitas sosial mereka katanya, yang terpenting PKRI harus mengurus SKT dari Dirjen Kesbangpol terlebih dahulu sehingga organisasi ini anggap legal dan bukan ilegal seperti saat ini.

“Apa bila SKT dari Dirjen Kesbangpol mereka kantogi maka kegiatan mereka kita tidak akan menghalagi karena PKRI ini kerena sudah terdaftar di Dirjen Kesbangpol dan organisasi ini adalah organisasi yang legal, “jelasnya.

Dijelaskan Erwan, sejak tahun 2012 organisasi ini melakukan kegiatan di Kota Kupang pihak kami terus memantaunya kegiatan mereka. Pasalnya, organisasi ini berpakian dan beratribut seperti TNI. Maka dari itu kita selalu mengantisipasi dan memantau semua kegiatan – kegiatan yang mereka lakukan di Kota Kupang. “Di Kota Kupang sendiri anggota dari PKRI ada sekita 400 lebih anggota yang telah bergabung dan berpakian dan beratribut lengkap seperti anggota TNI, “ujar mantan Kepala Dinas Infornasi Dan Komunikasi (Infokom) Kota Kupang itu.

Sementara , sebanyak 26 orang anggota Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia ( PKRI ) yang mengaku diri sebagai anggota Penerus Pejuang Perintis Kemerdekaan ( PPPK ) ditahan di Naibonat oleh Kodim 1604 Kupang dan Korem 161 Wirasakti Kupang saat mengikuti upacara Veteran senin 10 Agustus 2015 pukul 10.00 Wita.

mereka di tahan karena tidak terdaftar dalam Kasbang Pol Linmas. Abdullah Lou kasi Intel Kodim 1604 Kupang mengatakan kalau anggota PKRI ini sudah sering ditegur untuk dibubarkan tapi mereka tidak pernah hiraukan, malah mereka membentuk anggota baru, organisasi ini sudah dibangun sejak tahun 2012 dan sudah beranggotakan 400 lebih yang terbagi diseluruh Kabupaten yang ada di NTT.

Menurut Abdullah, PKRI ini tidak pernah terdaftar di Kasbang Pol Linmas mereka diminta uang administrasi oleh Komendan Thomas Lenes sebesar lima juta dengan pangkat anggota tetapi kalau ada yang mau pangkat menjadi Porovos uang administrasinya harus sebesar sepuluh juta , mereka bisa memilih pangkat sendiri tergantung dari besar uang yang diberikan mereka.

Latar belakan pendidikan Mereka memiliki seragam dan atribut lengkap seperti sangkur dan atribut – atribut lainnya kegiatan mereka juga sangat baik seperti kegiatan sosial, yang di takutkan Abdullah adalah ketika para anggota TNI yang turun melakukan kegiatan sosial di lapangan dan berpapasan dengan mereka pasti akan ada kekacauan antara kedua belah pihak. Ujar Abdullah.

Salah satu anggota PKRI Meldi Lubalu asal Kecamatan Takari mengatakan kami semua berjumlah 26 orang dengan asal yang berbeda – beda ada yang dari Soe, Rote ,dan sabu yang di pimpin oleh Komendan Thomas lenes , waktu pendaftaran kami membayar uang administrasi sebesar lima juta rupiah per orang dan kami sudah mulai beraktifitas dari bulan Februari 2015 tapi selama kami bekerja belum pernah menerima gaji karna gaji masih diproses di pusat.

“Menurutnya kami ini sangat jelas karena memiliki surat perintah yang jelas dari pusat kalau urusan gaji masih diproses dari pusat.”katanya. (*hayer & sari)