UNJUK RASA MAHASISWA DIHIASI POLISI REPRESIF, KAPOLRES NGADA DIDUGA PION PENGUASA

Aksi demo di Ngada

Aksi demo di Ngada

ZONALINENEWS-NGADA-A­ksi damai gabungan Aliansi Mahasiswa Asal Ngada yang terkecimpung dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Asal Ngada (Permada) bersama Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI) serta Forum Komunikasi Masyarakat Ngada dan Diaspora (FKMND), 26 Agustus 2015 di Bajawa, dalam rangka menyuarakan sejumlah dugaan kepincangan pada tataran kebijakan Pemerintah Daerah dan juga secara khusus menyoroti adanya Perda Kabupaten Ngada melarang warga menjual sembako, sayuran, buah-buahan, ikan kering-ikan basah di pekarangan rumah warga, lagi-lagi diwarnai aksi penghadangan dari sejumlah Satpol PP Ngada diikuti regu Polisi Polres Ngada.

Disaksikan media ini, meski unjuk rasa berjalan damai tanpa anarkisme, regu keamanan tetap melakukan penghadangan bahkan mengusir para aktifis dari halaman depan Kantor Daerah Kabupaten Ngada disaat sejumlah orator membacakan point-point sikap mereka terhadap Pemda bersama DPRD Ngada. Secara spontan pihak Satpol PP beralasan bahwa aksi unjuk rasa kali ini tidak mendapat izin pihak Polres Ngada, sebaliknya Forum Gabungan memastikan Polres Ngada apatis terhadap forum-forum civil society di Ngada sebab dua hari sebelum gelar aksi, forum dan aliansi sudah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada Polres Ngada namun tidak ada jawaban balik dari pihak keamanan.

“Beginilah kinerja Kapolres Ngada Pa Made Oka Putra. Meskipun kami sudah melayangkan surat pemberitahuan resmi beberapa hari sebelum aksi, tetapi dia pura-pura tidak tahu lalu dengan itu mau menjebak forum dan aliansi mahasiswa bahwa demo tanpa izin. Padahal orang semua sudah mengerti bahwa aksi damai seperti ini jika sudah melayangkan surat pemberitahuan resmi, itu adalah acuan bagi Kepolisian untuk mendistribusikan pengamanan sebuah unjuk rasa. Tetapi yang terjadi di Ngada malah terbalik, bukannya Polisi membantu pengamanan rute unjuk rasa atau para aktifis yang menyampaikan nota pendapat, tetapi mereka duduk tunggu di tikungan untuk tilang dan hadang bahkan untuk sepak tendang para aktifis lalu diseret ke Polres Ngada. Presiden boleh teriak setengah mati bagaimana tugas mengayomi seluruh stake holder demokrasi bangsa untuk penguatan civil society tetapi di Ngada faktanya akrobatik seperti ini. Kami patut menduga Kapolres Ngada adalah pionnya rezim”, tegas Ketua FKMND, Frit Doze.

Menurut dia, untuk aspek tertentu kinerja Polres dan Satpol PP di Ngada sifatnya kembar siam sebab diduga Top Komando nya satu dan sama.

Dihimpun media ini, penghadangan kali ini tidak dilakukan Satpol PP di halaman depan Kantor Bupati Ngada saja, tetapi dilakukan juga oleh regu Polisi ketika Forum dan Aliansi Mahasiswa bergerak menuju Polres Ngada.

Rangkuman Zonalinenews, upaya sejumlah wartawan media elektronik meminta penjelasan Kapolres terkait penghadangan para aktifis dibarengi penangkapan mendadak, Kapolres Ngada AKBP. Bertholomeus Made Oka Putra, S.I.K. enggan berkomentar bahkan berupaya menghindar dari wartawan. Aksi hindar Kapolres ini membuat sejumlah jurnalis televisi yang kini bertugas di daerah gagal mendapatkan rekaman wawancara langsung dengan Kapolres Ngada.

Meski sempat ditahan, para aktifis akhirnya diizinkan pulang ke sekretariat mereka. Sejumlah aktifis mengaku sangat kecewa terhadap Kapolres Ngada yang menghadang aksi damai kali ini. Mereka menduga Polres melakukan penghadangan atas pesanan pihak penting di Ngada. Mereka berharap Kapolda NTT dan Mabes Polri mengawasi ketat Kapolres Ngada saat ini, sebab sejumlah indikasi semakin menunjuk Kapolres diduga jadi tameng dan alat penguasa lokal. (*wrn)