Dewan Merasa Pemkot Kupang Tak Punya Wibawa Terkait Parkiran Khusus

Rapat gabungan komisi dprd Kota Kupang

Rapat gabungan komisi dprd Kota Kupang

ZONALINENEWS – KUPANG, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang merasa Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Kupang tak punya wibawah. Pasalnya, pengurusan aturan  parkiran khusus di berepa tempat perbelanjaan besar seperti Flobamora Mall, Lippo plasa dan Hypermart yang ada di Kota Kupang terkesan dibawa kendali pengusaha. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Kupang Jhon G. F Seran dalam sidang gabungan komisi pada masa sidagan II tahun 2015 DPRD Kota Kupang tentang pembahasan KUA PPS tahun 2016 di ruang sidang utama gedung DPRD Kota Kupang, Kamis 10 Sepetember 2015 pukul 12.30 wita.

Menurutnya, Hypermart dan Lippo plaza  adalah satu managemen. Namun, pada saat penarikan retribusi parkiran Hypermart tidak menarik pungut parkiran bagi pengunjung. tetapi Lippo Plaza sendiri mengambil pungutan parkiran untuk setiap pengunjung yang mengunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

” Apakah karena Lippo Plaza telah memberikan persenan hasil persenan pemungutan parkiran kepada Pemkot Kupang sehingga Pemkot memberikan ijin untuk dilakukan pemugutan parkiran oleh Lippo Plaza. Sedangkan dari pihak Hypermart sendiri Pemkot tidak dapat hasil persenan parkiran sehingga Hypermart tidak memungut retribusi parkir. Sebenarnya kita kita perlu takut sama pengusaha – pengusaha itu. Dan satu seten atau dua binatang yang ingin berusaha di Kota Kupang  dia harus ikut aturan kita. bukan kita yang lemah menerapkan aturan kepada mereka,” kata anggota DPRD Kota Kupang dua periode itu.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe menambahkan, masalah parkiran khusus pada tempat perbelanjaan besar ini bukan baru sekali ini di tanya oleh anggota Dewan. Pertanyaan ini sudah seringkali di pertanyakan. Namun sejauh ini dari pihak Dinas Perhungan Kota Kupang sendiri tidak mampu menjelaskan.

“Masalah ini kita sudah sering kali angkat di sidang Dewan tetapi kenyataannya Perhungan tidak mampu menjelaskan. Dengan bungkamnya Dinas Perhungunan kita Dewan jadi bertanya – tanya ada apa semua ini. Dan untuk masalah ini baru sebagian kecil yang diketahui Dewan, jangan sampe ada hal – hal besar juga yang di sembunyikan oleh Dinas Perhubungan sehingga setia kali sidang Dewan dipertanyakan dari Dinas Perhubungan Kota Kupang tidak mampu menjawabnya,” tegas Ketua DPRD Kota Kupang sekaligus Ketua gabungan komisi itu.

sidang gabungan komisi pada masa sidagan II tahun 2015 DPRD Kota Kupang tentang pembahasan KUA PPS tahun 2016 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang Yeskial Loudoe dan di dampinggi oleh Wakil Ketua I Kris Baitanu, Wakil Ketua II Martinus Meda dan Sekertaris Adrianus Talli serta dihadir seluruh anggota Komisi DPRD Kota Kupang. Hadir pula Setda Kota Kupang Bernadus Benu, Asisten I, Asisten II serta  Pimpinan SKPD lingkup Kota Kupang. (*hayer)