FP2L Desak Kejari Lembata Segera Sidangkan Kasus Pembunuhan Lorens Wadu

Demo lembata

Demo lembata

Zonalinenews, Kupang- Forum Penyelamat Lewotanah Lembata (FP2L) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata segera Kasus pembunuhan Bapak Aloysius Laurens Wadu, mantan Kadis Perhubungan Kabupaten Lembata. Pasalnya,  kasus yang saat ini melibatkan tiga tersangka baru hingga saat ini belum disidangkan.

Sesuai press realese yang diterima Zonalinenews, Ketua FP2L, Bernardus Sesa Manuk mengatakan, kasus pembunuhan Lorens Wadu telah digelar oleh Kejati NTT dan Kapolda NTT pada tanggal 03 Juni 2015 lalu ditemukan tiga tersangka baru yakni, Antonius Loli Ruing, Bence Ruing dan Dion wadu. Menurutnya, kasus ini sengaja didiamkan pihak Kejari karena sampai saat ini kasus tersebut belum disidangkan.  “Sudah tiga bulan lebih kasus ini digelar namun kasus ini seakan jalan di tempat. Pertanyaannya, apa artinya sebuah gelar perkara  kalau tidak ditindaklanjuti,” tanyanya.

Dalam pernyataan sikapnya, FP2L menyikapi berbagai kasus di Kabupaten Lembata, seperti terjadi kekacauan dalam penerapan hukum, pemindahan persidangan dengan alasan tidak sesuai  dengan realitas, penanganan kasus yang lambat atau diduga sengaja diperlambat, penegakan hukum yang tidak berkeadilan, maka Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L) memberikan beberapa catatan kasus antara lain:

  1. Bahwa DPRD Kabupaten Lembata sesuai hasil Pansus menemukan beberapa fakta pelanggaran undang-undang yang dilakukan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur, dan berdasarkan temuan itu, dan sesuai perintah UU DPRD mengajukan Permohonan Uji Pendapat DPRD ke MA-RI. Terhadap Permohonan Uji Pendapat dalam proses pemberhetian Bupati Lembata itulah, kriminalisasi dua anggota DPRD Kabupaten Lembata, dalam hal ini Bediona Philpus dan Fransiskus Limawai terjadi.
  2. Hal inilah yang sekarang sedang berlangsung proses pemeriksaan saksi-saksi dalam sidang

Pengadilan Negeri Lembata, sebagai bukti pelecehan terhadap UU MD3.

Padahal dari sisi kewenangan, dokumen yang sedang dipidanakan adalah dokumen DPRD Lembata dan diputuskan berdasarkan Paripurna DPRD, dihadapan hakim PN Lembata, pada tanggal 21 Agustus 2015, Yohanes Derosari (mantan ketua DPRD Lembata periode 2009-2014) saat di periksa dihadapan hakim Pengadilan Negeri Lembata, tegas menyatakan Dokumen di maksud adalah dokumen milik DPRD Lembata dan Sah. Sementara DPRD Lembata melalui keputusan Nomor : 03/DPRD.KAB/LBT/2014 dan 04/ DPRD.KAB/LBT/2014  tahun 2014 menyatakan dokumen dimaksud adalah dokumen milik DPRD yang sah.

Kriminalisasi Anggota DPRD Kabupataen Lembata dalam kasus Pemalsuan Dokumen yang dilaporkan Bupati Lembata. Merupakan penerapan hukum yang salah karena Anggota DPRD Dalam menjalankan Fungsi, Wewenang dan Tugasnya tunduk di bawah Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UU 17 Tahun 2014 pasal 388 menyatakan bahwa :

Ayat (1) : Anggota DPRD Kabupaten/kota mempunyai hak Imunitas

Ayat (2) : Anggota DPRD Kabupaten/Kota TIDAK DAPAT DI TUNTUT DI DEPAN PENGADILAN, karena pernyataan, pertanyaan dan/ atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Kabupaten / kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten / kota, yang berkaitan dengan Fungsi serta wewenang dan Tugas DPRD. Dan juga di UU NO 17 Tahun 2014 Pasal 403 menyatakan bahwa: Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD KAB/KOTA, terhadap anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajibannya atau lebih, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 373 dan atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 400.  MPR, DPR, DPD dan DPRD diatur dalam UNDANG UNDANG KHUSUS, maka Aparat Penegak Hukum harus mentaati dan  menghargai UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 DALAM TATANAN HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Hal ini sangat memprihatinkan karena Aparat Penegak Hukum sendiri yang tidak mentaati PRODUK UNDANG-UNDANG NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Pertanyaannya, apakah para Penegak Hukum tidak mengetahui Undang- Undang Nomor 17  Tahun 2014 atau sengaja tidak mau tahu? Jangan ada dusta di antara kita.

  1. Kasus pembunuhan Bapak Aloysius Laurens Wadu mantan Kadis Perhubungan Kabupaten Lembata di mana dalam Gelar Perkara yang dilakukan oleh KEJATI NTT DAN KAPOLDA NTT pada tanggal 03 Juni 2015 ditemukan tiga tersangka baru yaitu: Antonius Loli Ruing, Bence Ruing dan Dion wadu. Tiga bulan lebih sudah berlalu namun kasus ini seakan jalan di tempat. Pertanyaannya, apa artinya sebuah gelar perkara  kalau tidak ditindaklanjuti ?
  2. Kasus pengadaan barang dan jasa yang diduga sarat dengan KKN, sehingga kualitas pengerjaan sebuah proyek sangat rendah. Karena itu, hari ini, Senin, 14 September 2015, FP2L melaporkan secara Resmi Kepada KEJARI LEWOLEBA dengan bukti petunjuk awal beberapa kasus antara lain :
  3. Proyek Pengadaan Lampu Jalan TA. 2012 DINAS ESDM.
  4. Proyek Dana Penanggulangan Bencana  TA 2014  pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lembata, Ruas Jalan Hingalamamengi – Wairiang.
  5. Pemerasan Kontraktor Paulus Lembata oleh Bupati Lembata.
  6. Pelelangan Proyek Jalan Multy Years TA. 2014 – 2016, di mana proyek – proyek tersebut masih dalam proses hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
  7. Pengancaman terhadap Wartawan Flores Pos, Maxi Gantung.

Dengan demikian Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L)  menyampaikan tuntutan – tuntutan sebagai berikut :

  1. Kejari segera sidangkan tiga tersangka kasus pembunuhan bapak aloysius laurens wadu sesuai dengan hasil gelar perkara di kupang, yakni: terhadap tolis ruing, bence ruing dan dion wadu.
  2. Kejari harus profesional dalam penegakkan hukum tanpa ada tekanan dari sipapun dan oleh apapun.
  3. Kejari, kejati dan kejagung, segera menghentikan proses persidangan kasus dua (2) anggota  dprd atas nama bediona philipus dan fransiskus limawai.
  4. Hukum jangan tumpul keatas tajam kebawah
  5. Kejari segera menyita dokumen pelelangan proyek multy years yang sedang berlangsung karena masih dalam proses hukum banding pada pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya.
  6. Segera memproses kasus wei lain yang telah di lapor di kejati ntt.
  7. Kejari segera memproses kasus – kasus yang dilapor  fp2l dan fp2l akan terus mengawal kasus – kasus itu demi tegaknya hukum di lembata. (*a2)