JERIKO: MEMPERKOKOH SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL PERLU PENATAAN SISTEM

Jeriko Pose bersama

Jeriko Pose bersama

Gorontalo-Zonalinenews, Anggota Komisi X DPR RI Jefri Riwu Kore dalam seminar nasional bertajuk penataan sistem kepartaian dalam memperkokoh sistem pemerintahan presidensil yang diselenggarakan kerjasama MPR RI dan Universitas Gorontalo di Aula Utama Rektorat Universitas Gorontalo pada Senin, 7 September 2015 mengatakan jika ingin memperkuat sistem pemerintahan presidensil maka perlu penataan sistem multi partai yang sederhana.

Sistem electoral and parliament threshold belum mampu untuk membatasi jumlah-jumlah partai yang ada saat ini dikarenakan menyangkut amanah konstitusi berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu yang ditekankan bukan pada jumlah partai tetapi jumlah fraksinya di parlemen. Fraksinya yang harus dikendalikan dengan persyaratan ambang batas tertentu sehingga jumlahnya tidak lebih dari 3 fraksi atau paling sedikit 2 fraksi. Jika terkendali dengan penyederhanaan partai dalam fraksi yang dimaksud maka masing-masing partai tidak akan mencari kepentingannya sendiri-sendiri. Amerika dapat menjadi contoh check and balances dari 2 kekuatan yang ada di parlemen, jelas Jeriko.

Menurut Jefri selain penyederhanaan partai di parlemen, wajib didesak penciptaan pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel. Ini dapat dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan. “Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan Anggota DPR juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Institusi MPR, DPR, dan DPD merupakan wujud pelembagaan prinsip kedaulatan rakyat di bidang pembuatan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan (state policy making) melalui lembaga permusyawaratan dan perwakilan, sedangkan Presiden merupakan wujud kedaulatan rakyat di bidang pemerintahan eksekutif (state policy executing)”. Jika kedudukan Presiden hendak diperkuat, maka kedudukannya tidak boleh digantungkan atau tergantung kepada lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat (legislature). Karena itu, pemilihannya legislature dan executive jangan bersifat sequensial, tetapi dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak menjadikan hasil pemilihan yang satu sebagai prasyarat untuk pemilihan yang lain.

Ia juga menuturkan, mekanisme yang demikian maka Presiden yang terpilih sudah pasti tidak perlu terikat dengan partai politik mana pun ia ingin bekerjasama dalam bersama-sama membentuk pemerintahan. Jika Presiden menganggap penting untuk mendapatkan dukungan mayoritas anggota DPR, maka tinggal dihitung saja jumlah partai politik yang perlu diajak untuk bekerjasama membentuk pemerintahan. Dalam gabungan partai politik yang bekerjasama dengan Presiden tidak perlu ada partai yang berkeringat versus pendatang baru seperti yang terjadi sekarang, sehingga menimbulkan friksi dalam menjaga soliditas kerjasama dalam ‘koalisi’.

Jefri menegaskan jika Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh terikat dalam kepengurusan partai politik. Dalam sistem yang demikian, dapat diharapkan tidak akan timbul kebutuhan pada diri Presiden untuk mengendalikan partai politik dengan cara menguasainya sebagai Ketua Dewan Pembina atau dengan membiarkan para anggota kabinetnya tetap menduduki jabatan Ketua Umum partai politik sehingga partai-partai yang bersangkutan dapat dengan mudah dikendalikan. Bahkan, ketika Wakil Presiden Yusuf Kalla turun gunung untuk merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar, berkembang pengertian bahwa memang sudah seharusnya partai-partasi politik yang berkoalisi dikuasai oleh Presiden dengan cara menguasai tampuk kepemimpinan di setiap partai pendukung pemerintahan itu. Akibatnya, berkembang gejala ketercampuradukan yang luas antara kepengurusan partai politik dan pemerintahan. Padahal, dalam tradisi sistem pemerintahan presidensial yang baik seperti di Amerika Serikat, berkembang adagium bahwa “my loyalty to the party ends, when my loyalty to the country begins”.

Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) antara Presiden dan Partai Politik, seharusnya siapa saja yang menduduki jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melepaskan jabatannya dari partai politik sama sekali. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden dapat memusatkan pikirannya hanya untuk rakyat semata, tutup Jefri yang juga mantan mahasiswa teladan seluruh Indonesia ini. (*tim)