JERIKO SEBUT ANGGOTA DPR RI BUKAN TUKANG STEMPEL

Jefri-Riwu-Kore

Jefri-Riwu-Kore

Zonalinenews- Jakarta, Jefri Riwu Kore Anggota Komisi X DPR RI menyesalkan sikap pemerintah melalui Badan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang mengalokasikan anggaran 200 milyar rupiah untuk pembangunan kantor perpustakaan pusat.

“Jangan anggap kami DPR RI hanya sebagai tukang stempel anggaran yang tidak rasional, masa pemerintah mau alokasikan dana begitu banyaknya. Dalam APBN 2015, DPR telah dukung dengan anggaran 361,106 miliar untuk bangunan perpustakaan, itu saja belum beri dampak yang maksimal terhadap pengguna layanan perpustakaan. Sekarang minta lagi alokasi tambah 200 milyar. Jika DPR menyetujuinya maka akan menjadi 561,106 miliar rupiah. Masa bangun gedung sampai begitu mahalnya hanya untuk gedung, padahal masih banyak persoalan lain terkait perpustakaan yang belum selesai,” sesal Jefri.

Jefri yang akrab disapa Jeriko menuturkan, seharusnya pemerintah dalam hal ini perpusnas bukan fokus pada pembangunann gedung perpusnas yang mewah, tetapi harus rasional untuk menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan seperti terbatasnya koleksi bacaan pustaka, kurang tenaga pemustaka, keberadaan perpustakaan daerah yang kurang mendapat perhatian pemda, memudarnya budaya gemar membaca masyarakat dan persoalan-persoalan lain yang butuh campur tangan pemerintah.

“Bukannya mengorbankan anggaran publik hanya untuk bangun satu gedung mewah saja di Jakarta. Jika anggaran itu dialokasikan saja ke daerah, coba hitung berapa banyak gedung perpustakaan daerah yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan kegunaannya, bisa juga ber ton-ton buku yang akan dimanfaatkan masyarakat” tutur Jefri.

Sesal Jeriko ini terkait dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Badan Perpustakaan Nasional terkait pembahasan rancangan kebutuhan anggaran kementerian/lembaga pada 14 September 2015 kemarin di ruang rapat utama Komisi Pendidikan DPR RI.

Jeriko menekankan terkait permintaan alokasi anggaran dari Perpurnas sebesar 200 miliar rupiah tersebut perlu dikaji kembali dan butuh pendalaman yang objektif sehingga tidak mengorbankan rakyat.

Ferdiansah dari Fraksi Golkar yang hadir di rapat tersebut, juga menyesalkan terkait inkonsistensi Perpusnas yang dalam rapat-rapat sebelumnya menuturkan masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan terkait terbatasnya koleksi perpustakaan tetapi mengapa yang difokuskan adalah anggaran untuk pembangunan gedung, ujar Ferdi.

Sri Sularsih Kepala Perpusnas RI dalam rapat tersebut menjelaskan jika permintaan tambahan alokasi anggaran tersebut untuk menyelesaikan pembangunan gedung perpusnas yang baru selesai medekati 30% pengerjaan dan dalam rangka pemenuhan belanja barang.

Rapat dengar pendapat pun akhirnya disetujui jika permintaan tambahan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan harus dikaji lebih lanjut.

Ian Haba Ora Koordinator Jeriko Center yang ditemui dalam sela-sela rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI bersama Perpusnas menjelaskan terkait permintaan alokasi tambahan anggaran untuk pembangunan gedung sangat tidak relevan.

“Hal ini membuat Pak Jeriko sebagai anggota DPR RI menyesalkan sikap Perpusnas. Seharusnya, fokus Perpusnas adalah terkait kendala yang sedang terjadi saat ini seperti kurangnya tenaga Pengelolah Perpustakaan di daerah, termasuk beri pembinaan dan pelatihan, terbatasnya bahan pustaka di daerah, jasa perpustakaan kurang diminati, kurang bervariasi pendekatannya terkait ke perpustakaan desa, dan terbatasnya ruangan dan kurang promosi, sehingga perlu ada alokasi anggaran perpustakaan ke daerah bukannya ke gedung perpustakaan pusat yang harus menyerap anggaran yang besar hanya untuk satu gedung, tutup Ian yang juga sebagai juru bicara anggota DPR RI (*Adi).