Kasus MBR, Saksi Disuruh Tandatangani SPPD dan Kwitansi Fiktif

pryani Funay saat bersumpah di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (17/9/2015)

pryani Funay saat bersumpah di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (17/9/2015)

Zonalinenews,Kupang- Apryani Funay pernah menerima uang terima kasih sebesar Rp 10 juta hingga Rp 14.500 juta dalam proyek dana Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada proyek pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2013 di NTT.

Selain mendapat uang terima kasih, Apryani juga mengaku menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan kwitansi fiktif. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Kupang, Kamis (17/9/2015).

Sidang yang dipimpin Jamser Simanjuntak,S.H dengan anggota Jult M Lumban Gaol,Ak dan Ansyori Syaefudin,S.H ini dihadiri JPU Tedjo L Sunarno,S.H,M.Hum dan Anton Londa,S.H. Sementara lima terdakwa yang diadili yakni, Ir. Toni Rusmar Sidiq Budihartono Ekoputro, MUM, Deddi Gusnadi, S.T. M.T, Ir. Edo Iskandar, M.T Bambang Triantoro, S.T.M.T dan Sri Wahyuni. Saat diperiksa, Apryani mengakui dirinya pernah diberi uang ucapan terima kasih yang besarannya sekitar Rp 10 juta hingga Rp 14.500 juta. Selain menerima uang ucapan terima kasih, Apryani juga mengaku, dirinya pernah disuruh melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk melakukan pemantauan lokasi MBR dibeberapa Desa di Kabupaten TTU. Selain ke TTU, dia juga pernah disuruh oleh, Sry Wahyuni dan Edo Iskandar untuk menandatangani SPPD ke Jakarta.

Padahal menurutnya, dirinya tidak pernah berangkat ke Jakarta. Sedangkan yang membuat dokumen fiktif tersebut yakni, Bernard Nainggolang. Bernard juga menurut Apryani, membuat tiket fiktif. “Saya hanya disuruh tandatangan surat jalan dan kwitansi tetapi saya tidak pernah jalan ke Jakarta dan tidak dapat uang,” ungkapnya. Dia mengaku, selama bekerja sebagai staf pada Satker NTT tahun 2013, dirinya disuruh menandatangani 17 dokumen berupa SPPD, tiket serta kwitansi fiktif. Sidang akan dilanjutkan pada 24-09-2015 dengan agenda pemeriksaan saksi. Untuk deketahui, sebelum JPU melimpahkan perkara-perkara dalam kasus tersebut ke tahap Penuntutan, para terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, senilai Rp 4.778.608.827. (*a2)