Kejati NTT diduga Langgar Tatanan Hukum

sidang pra peradilan terhadap kejati ntt oleh penasihat hukum Erman Umar

sidang pra peradilan terhadap kejati ntt oleh penasihat hukum Erman Umar

Zonalinenews-Kupang, Penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT terkait pekerjaan konstruksi pembangunan Dermaga di daerah pulau terpencil dan terluar di Kabupaten Flores Timur dan Alor di Provinsi NTT, dinilai melanggar tatanan hukum.

Hal tersebut dikemukakan penasihat hukum Erman Umar yang mengajukan praperadilan kepada Kejati NTT. Sidang praperadilan digelar di Pengadilan Negeri Kupang, Selasa 22 September 2015 . Dalam sidang praperadilan tersebut, Eman Umar bertindak sebagai kuasa hukum para PNS di Kementerian PDT yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Erman Umar mengatakan, yang dilakukan penyidik Kejati NTT ditengarai telah melanggar tatanan hukum, karena kedua proyek tersebut masih dalam masa perikatan. Untuk pekerjaan Dermaga Kalabahi di Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: KTR.186/PPK1- PDK/Dep.V-PDT/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014, berakhlr kontrak sampal masa pemeliharaan jatuh pada bulan Juni 2015.

Sementara untuk pekerjaan Dermaga Pamakayo di Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : KTR.086/PPK1- PDK/Dep.V-PDT/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, berakhir kontrak sampai masa pemeliharaan jatuh padabulan Mei 2015.

Menurut Erman, tanpa memperhatikan status dari masing-masing pekerjaan di atas, pihak penyidik Kejati NTT pada tanggal 28 Januari 2015 telah melakukan penyelidikan dan mempermasalahkan kedua pekerjaan tersebut dengan memanggil pihak Panitia Penilai dan Penerima Barang dan Jasa (PPBJ) dari Satuan Kerja (Satker) kedua pekerjaan tersebut, bedasarkan Surat Perintah Penyelidikan kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor: Print-20/p.3/Fd.l/Ol/2015 tanggal 12 Januari 2015.

Dengan demikian, kata Erman, dapat disimpulkan bahwa Kejati NTT telah melakukan penyelidikan terhadap kedua pekerjaan tersebut dalam masa keperdataan pihak pengguna jasa (dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen) dengan penyedia jasa (dalam hal ini Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan).

Dengan belum berakhirnya perjanjian kontrak pekerjaan, kata Erman, maka jeIas belum terjadinya penyerahan hasil pekerjaan tersebut. Sehingga, belum pernah terjadi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) denganPelaksana.

Kejati NTT, menurut Erman, telah memaksakan pertanyaan di saat penyelidikan kepada PPBJ (Panitla Penilai dan Penerima Barang dan Jasa), yang disamakan dengan peran PPHP dalam kapasitasnya sebagai Professional Handing Over (PHO).

Dalam hal ini, jelas bahwa para penyidik tidak mengerti dan memahami PHO adalah fungsi kerja dari PPHP dengan kepanitiaan Tim AHLI (teknik sipil, perencanaan administrasl negara, dan akuntan), yang berbeda dengan fungsi PPBJ yang berfungsi dalam lingkup administrasi penilaian kemajuan pekerjaan dan penerima barang dan jasa yang dilakukanpelaksana pekerjaan.

Intervensi Prematur

Berdasarkan pencermatan terhadap hasil pemeriksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan selama delapan bulan terakhir ini, kata Erman, bahwa PPHP dengan fungsi kerja PHO belum pernah dibentuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker.

Hal itu disebabkan, karena kedua pekerjaan tersebut telah diintervensi secara prematur oleh penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KejatI NTT. Padahal, sebelumnya pihak Satker telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dapat melakukan audit.

Akan tetapi, BPK tidak dapat melaksanakannya dikarenakan adanya pernyataan Kajati NTT bahwa BPKP telah masuk melakukan audit terhadap kedua pekerjaan dermaga tersebut, yang pada kenyataannya sampai saat ini belum pernah dilakukan audit dimaksud.

Dengan memperhatikan kronologis di atas, kata Erman, maka dapat disimpulkan bahwa Kejati NTT telah memaksakan kewenangannya, yang sebenarnya belum dapat dilakukan dikarenakan masih dalam ranah keperdataan.

Dalam hal ini, Kejati NTT telah melakukan pelanggaran hukum serta sengaja melakukan pemaksaan Tindak Pidana Korupsi yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Bahkan, Kejati NTT bukan meletakkan hukum sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan, melainkan meletakkan hukum sebagai penghambat pelaksanaan pembangunan.

Perlakuan Kajati NTT sebagai contoh dan preseden buruk yang dapat membuat para Satker di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai pengelola anggaran negara akan khawatir dan terhambat dalam pengelolaan anggarannya sehingga berimplikasi terhadap masih sangat rendahnya penyerapan anggaran sampai dengansemester I tahun 2015 ini. (*tim)