Klarifikasi KNPI NTT: Tugas KNPI Bukan Saja Demo

Ketua DPD KNPI NTT Hermanus Boki

Ketua DPD KNPI NTT Hermanus Boki

Zonalinenews- Kupang, Setelah public ‘dicerahkan’ oleh press-release dari Sdr. Dony Mooy cs, eks-Pengurus/Ketua DPD KNPI Kab. Alor yang berdasarkan keputusan resmi DPD KNPI Prov. NTT bernomor 017/KPTS/KNPI NTT/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2105, dilengkapi dengan asas asal duga dari berbagai pihak yang kami yakini sebenarnya memiliki kecintaan khusus terhadap wadah bernaung berhimpun KNPI Provinsi NTT, maka selaku Ketua DPD KNPI Provinsi NTT, saya merasa perlu mengklarifikasi beberapa hal mengenai Keputusan Pemecatan Sdr. Dony M. Mooy, S.Pd dan Sdr. Yohanis Lakamai, S.Pak serta Sdr. Dematrius M. Mautuka, S.Pt , yang setelah ditelaah seksama oleh Kepengurusan kami, dinilai telah sah dan terbukti melanggar kaidah-kaidah organisasi yang dirumuskan dalam AD/ART KNPI. Demikian Press Release yang dikirimkan Ketua KNPI NTT, Hermanus Boki Rabu 2 September 2015 pukul 20.14 wita kepada Redaksi Zonalinenews.

Klarifikasi yang ditanda tangani Ketua KNPI NTT Hermanus Boki dan Sekertaris KNPI NTT, Amin Taher ini menjelaskan bahwa KNPI NTT ini tidak bermaksud untuk membuat Sdr. Dony Mooy Cs ‘tercerahkan’ karena saya yakin bahwa ketiga saudara tercinta kami ini sudah memahami bersama rentetan sebab akibat hingga keputusan pemecatan harus diambil sebagai final decision organisasi. Klarifikasi ini dibuat dengan harapan publik, baik di dunia maya maupun nyata, bisa menerima informasi secara berimbang sebelum menghasilkan opini ataupun kesimpulan. DPD KNPI Provinsi NTT juga membuka diri seluas-luasnya untuk menanggapi setiap pertanyaan maupun kritik pembaca selama itu semua berangkat dari spirit yang sama, dengan tidak melacuri aturan main organisasi yang menjadi landasan kita bersama.

Berikut telaah klarifikasi yang KNPI NTT maksudkan terkait alasan mengapa pemecatan Sdr. Dony Mooy Cs menjadi langkah konstitusional yang diambil DPD KNPI Provinsi NTT ;

  1. Perjalanan roda organisasi DPD KNPI Kabupaten Alor Periode 2014-2017 di bawah kepemimpinan Sdr. Dony M. Mooy, S.Pd dan Sdr. Dematrius M. Mautuka, S.Pt sebagai Ketua dan Sekretaris mendapat penolakan serius, baik dari intern Pengurus DPD KNPI Kabupaten Alor Periode 2014-2017, MPI Kabupaten Alor Periode 2014-2017, dan berbagai elemen/kelompok/forum/aliansi masyarakat Kabupaten Alor lainnya, bahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor. Kita ketahui bersama bahwa organisasi KNPI merupakan wadah berhimpun elemen pemuda dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bukan secara fisik, maupun psikososial sehingga kemampuan pengurus untuk melebur bersama anggota dan elemen masyarakat menjadi syarat mendasar berjalannya organisasi KNPI di levelan manapun. Terhadap Pemerintah Daerah pun, KNPI bukanlah musuh namun mitra yang terus melakukan fungsi kemitraan tanpa meninggalkan fungsi control dan sisi obyektif dalam menelaah pelbagai kebijakan pemerintah. Membangun daerah merupakan tanggung jawab moral dan sosial dari KNPI sehingga dalam mengemban tugas-tugas organisasi, pengurus DPD KNPI di level manapun harus berupaya untuk bersinergi dengan masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga startegis non pemerintah lainnya, serta yang terutama pula harus bersinergi dengan sesama pengurus sesuai aturan main yang berlaku. Sampai di sini kepemimpinan Dony Mooy Cs mulai menuai prahara. Berbagai aksi penolakan terhadap kepemimpinan Dony Mooy Cs terekam dalam berbagai fakta empiris yang terhimpun dan mampu dipertanggungjawabkan. Penolakan internal maupun eksternal terhadap kepemimpinan Sdr. Dony Mooy Cs secara umum disebabkan oleh roda organisasi DPD KNPI Kabupaten Alor yang dijalankan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku, bahkan dinilai telah merusak eksistensi dan citra organisasi sebagai wadah berhimpun sekaligus laboratorium kader serta mitra strategis Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Alor. Sebagai wadah berhimpun, jelas bahwa arogansi kepemimpinan yang ditunjukkan Sdr. Dony Mooy Cs telah ditunjukkan jauh hari sebelum teguran keras dilayangkan oleh DPD KNPI Provinsi NTT di mana eksekusi kegiatan yang mengatasnamakan DPD KNPI Kabupaten Alor berjalan tanpa kesepakatan antar sesama pengurus, melainkan terkesan ‘tiba masa, tiba akal’ oleh Sdr. Dony Mooy Cs. Hal ini dibuktikan oleh laporan langsung pengurus DPD KNPI Kab. Alor yang secara garis besar menyiratkan bahwa mayoritas aksi Sdr. Dony Mooy Cs tanpa konsolidasi internal terlebih dahulu, begitupun masukan atau saran dari MPI DPD KNPI Kabupaten Alor yang mana dibentuk untuk mendukung aktivitas organisasi DPD KNPI Kabupaten Alor namun tidak diakomodir sama sekali. DPD KNPI Provinsi NTT menyayangkan tindakan Sdr. Dony Mooy Cs yang mana sebagai mantan aktivis mahasiswa seharusnya memahami betul bahwa mainstream gerakan untuk perubahan harus terkonsentrasi pada pemusatan gerakan dan dukungan berbagai pihak, bukan semata bergerak sendiri. Kemampuan persuasive dari kepemimpinan Sdr. Dony Mooy Cs juga kami nilai lemah, hal ini dibuktikan dengan minimnya partisipasi pengurus dalam keikutsertaan kegiatan, dan hal ini terekam jelas dalam jalannya aksi yang mengatasnamakan DPD KNPI Kabupaten Alor di mana hanya terisi oleh beberapa orang yang sama, baik dari segi kuantitas maupun kualitas person. KNPI sebagai organisasi kader juga tidak mampu berjalan karena orientasi DPD KNPI Kabupaten Alor di bawah kepemimpinan Sdr. Dony Mooy terkesan hanya terpusat pada masalah-masalah eksternal (yang memang penting) tanpa menunjukkan bahwa seyogyanya harus berimbang dengan masalah-masalah internal kepengurusan.

Sdr. Dony Mooy dan Sdr. Demas Mautuka, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris DPD KNPI Kab. Alor, mengesampingkan masalah perkaderan dan mekanisme organisasi sehingga menyikapi secara biasa perihal ketidaktifan hingga pengunduran diri para pengurus organisasi yang mereka nakhodai. Tercatat bahwa sejumlah aksi yang dilakoni Sdr. Dony Mooy Cs berlangsung secara sepihak, dalam artian membawa nama KNPI Kabupaten Alor namun tidak melalui rapat-rapat konsolidasi terlebih dahulu sehingga para pengurus tidak mampu menakar sejauh mana substansi dan urgensitas aksi yang termaksud dibanding masalah-masalah lain yang dihadapi DPD KNPI Kabupaten Alor. Meski iya bahwa advokasi kasus-kasus yang di-blooming kan oleh DPD KNPI Kab. Alor bersama sejumlah OKP dan ORMAS memiliki prioritas yang patut untuk diperjuangkan namun secara mekanisme organisasi, Sdr. Dony Mooy Cs seharusnya memahami bahwa klaim gerakan DPD KNPI Kab. Alor semua itu harus sejalan dengan mekanisme organisasi yang berlaku, bukan tindakan personal yang asal jadi tanpa sepengetahuan dan sepertujuan pengurus. Ini hal-hal mendasar yang sangat disayangkan terlacuri oleh Sdr. Dony Mooy Cs yang mungkin begitu euphoria dengan spirit menjalankan tugas dan fungsi KNPI. Di forum resmi bersama DPD KNPI Provinsi NTT yang mana dihadiri oleh saya sendiri (beberapa waktu yang lalu), serta disaksikan oleh sejumlah peserta forum saat itu, secara terang-terangan pucuk pimpinan KNPI Kab. Alor tersebut menegaskan bahwa tugas pokok mereka hanyalah demo, demo dan demo.

Bahwa tugas-tugas lain yang diamanahkan oleh MUSDA KNPI Kab. Alor serta RAKERDA DPD KNPI Prov. NTT sebelumnya begitu saja gugur karena KNPI Kab. Alor memiliki platform gerakan yang baru yakni, ‘demo, demo dan demo’. Sesuatu hal yang apabila ditelaah lebih jauh, akan menghasilkan sebuah pertanyaan sederhana; Apa memang kapasitas dan kapabilitas seorang Dony Mooy dan Demas Mautuka yang mengeyam pendidikan selevel sarjana hanya mampu menggunakan kata ‘demo’ dalam memanifestasi gerakan pemuda dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan bangsa?! Apakah begitu saja posisi KNPI diterjemahkan?!. Tidak perlu saya jelaskan lagi pelacuran konstitusi apa yang telah berhasil dilakoni Sdr. Dony Mooy Cs.

  1. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan advokasi terhadap berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Alor maupun sejumlah aksi demonstrasi yang dilakukan atas nama DPD KNPI Kabupaten Alor, terkesan sangat emosional dan tidak fokus pada substansi persoalan yang diperjuangkan dengan memberikan solusi, tetapi lebih menyerang oknum-oknum tertentu secara pribadi. Hal ini pun terekam secara komunal baik oleh masyarakat, pemerhati public, media massa, pemerintah kab. Alor dan juga oleh DPD KNPI Provinsi NTT nyaris dalam setiap aksi demonstrasi yang dilakukan Sdr. Dony Mooy Cs. Penggunaan istilah dan kata-kata ‘kasar’ diikuti dengan tindakan yang arogan dan tidak mencirikan KNPI sebagai lembaga bermartabat mendominasi aksi-aksi demonstrasi yang dilakoni Sdr. Dony Mooy Cs. Hal ini mencederai bukan saja KNPI secara kelembagaan, namun juga mengancam perkaderan KNPI ke depan karena public bisa langsung menilai sejauh mana kualitas pucuk pimpinan KNPI dalam bersuara dan berjuang bersama. Sangat disayangkan karena perjuangan KNPI dalam mengadvokasi sejumlah permasalahan krusial di Kab. Alor yang sudah menemui titik terang justru menuai masalah baru yang diakibatkan oleh tidak bijaknya Sdr. Dony Mooy Cs dalam berperilaku. Sebut saja sebagai contoh masalah pencemaran nama baik yang meledak di dunia maya hingga menyentuh ranah hukum antara Sdr. Dony Mooy Cs dan Ibu Enny Anggrek, yang mana jika sebelumnya mampu dikritisi secara bijak oleh Sdr. Dony Mooy Cs dalam kapasitas mereka sebagai pengurus DPD KNPI Kab. Alor, maka lokus gerakan pasti akan lebih menyentuh pada substansi masalah pidana korupsi yang sedang dikawal saat itu, dan bukan pada masalah pencemaran nama baik orang per orang. DPD KNPI Provinsi NTT mengapresiasi bahkan mendukung gerakan DPD KNPI Kabupaten Alor dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, namun tugas untuk menjaga marwah organisasi harus selalu ditunjukkan dalam sikap, perkataan, dan tindakan. Di titik inilah Sdr. Dony Mooy Cs gagal sehingga yang muncul dalam manifestasi gerakan aksi demonstrasi dalam upaya mengadvokasi kasus-kasus di Kab. Alor terkesan emosional dalam perkataan dan tindakan serta menunjukkan subyektifitas yang tinggi.
  1. Menyikapi sejumlah persoalan sebagaimana dijelaskan di atas, maka DPD KNPI Provinsi NTT sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ART KNPI Bab II Pasal 5 ayat 1 point (a) melaksanakan kebijakan organisasi di daerah dan memberikan petunjuk kepada DPD KNPI Kab/Kota dalam melaksanakan program sesuai dengan AD ART serta kebijakan-kebijakan KNPI lainnya; point (d) membatalkan / meluruskan / memperbaiki Keputusan yang diambil oleh DPD KNPI Kab/Kota dan Musda KNPI Kab/Kota yang bertentangan dengan AD ART serta ketentuan KNPI Lainnya; point ( f ) Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh AD ART serta Ketetapan Musda KNPI Provinsi, berupaya maksimal melakukan koordinasi, evaluasi, memberi arahan dan petunjuk bagi DPD KNPI Kabupaten Alor Periode 2014-2017. Akan tetapi, hal ini justru menjadi boomerang karena kejadian beruntun pra, selama, dan pasca evaluasi yang dilakukan DPD KNPI Prov. NTT justru kian menunjukkan betapa kualitas kepemimpinan Sdr. Dony Mooy Cs tidak mampu dipertahankan dalam scope

Agar lebih rinci bisa diuraikan di bawah ini sesuai dengan langkah-langkah konkrit konstitusional yang dilakukan DPD KNPI Prov. NTT secara bertahap :

  1. Melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Internal bersama Ketua dan seluruh jajaran pengurus DPD KNPI Kabupaten Alor Periode 2014-2017 pada tanggal 02 Juli 2015 di Kalabahi, Alor. Hal ini ditempuh karena pada dasarnya, koordinasi dan evaluasi perlu dilakukan agar DPD KNPI Prov. NTT mampu melihat dan mendengar secara langsung berbagai proses kegiatan organisasi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh DPD KNPI Kab. Alor. Berhubung saat itu DPD KNPI Kab. Alor di bawah kepemimpinan Sdr. Dony Mooy sedang bergelut dengan masalah advokasi terkait beberapa kasus korupsi di jajaran PEMDA Kab. Alor. Dalam ekspektasi awal kami, khususnya saya selaku Ketua DPD KNPI Prov. NTT, menaruh harapan tinggi bahwa kepengurusan DPD KNPI Kab. Alor akan melaporkan secara baik semua program kegiatan yang berhasil maupun sementara dan atau terkendala untuk dilaksanakan, sekaligus menerima arahan, masukan dan kirtik konstruktif dari DPD KNPI Prov. NTT.

Hasilnya :

Semua arahan, bimbingan dan petunjuk yang disampaikan oleh Ketua DPD KNPI Provinsi NTT tidak diindahkan, bahkan Ketua dan beberapa orang pengurus DPD KNPI Kabupaten Alor mengatakan secara tegas bahwa mereka sudah mengambil keputusan secara organisasi untuk tidak akan pernah melaksanakan program dan kegiatan organisasi sebagaimana hasil Musda dan Rakerda KNPI Alor. Kepengurusan DPD KNPI Alor hanya akan fokus pada berbagai aksi demontrasi karena itulah identitas dan jati diri KNPI Alor.

Jika Sdr. Dony Mooy Cs menghayati betul peran dan posisi mereka dalam organisasi, ditambah dengan track record sebagai aktivis organisasi semasa menjadi mahasiswa dulu, kami sepenuhnya yakin bahwa pernyataan resmi tersebut tidak boleh keluar sebagai pernyataan resmi pengurus organisasi bernama KNPI. Namun, dengan kepercayaan diri yang tinggi, pernyataan pernyataan yang melacuri konsititusi organisasi KNPI ini terlahir dari buah pikiran dan pertimbangan pengurus DPD KNPI Kab, Alor di bawah nakhoda Sdr, Dony Mooy Cs, yang mana mereka pun tahu betul bahwa sikap tersebut amat sangat bertentangan dengan amanat AD ART, PO KNPI, keputusan-keputusan Musda dan Rakerda KNPI Provinsi NTT, maupun Keputusan-keputusan Musda dan Rakerda KNPI Kabupaten Alor. Sejatinya penolakan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan MUSDA dan RAKERDA KNPI merupakan suatu bentuk pembangkangan terhadap organisasi yang nyata dan tidak bisa ditolerir.

Akan tetapi, DPD KNPI Provinsi NTT masih beriktikad baik dengan berasumsi bahwa Sdr. Dony Mooy Cs masih bisa diarahkan untuk membenahi organisasi KNPI Kabupaten Alor agar gaung KNPI di bumi nusa kenari tidak saja kritis terhadap control kebijakan pemerintah, namun juga konsisten akan aturan main organisasi. Sekali lagi, itu harapan besar KNPI Prov. NTT.

  1. DPD KNPI Prov. NTT, dalam rangka evaluasi dan koordinasi melakukan Rapat Koordinasi bersama MPI Kabupaten Alor, Pimpinan-pimpinan OKP se Kabupaten Alor, Senior dan Alumni KNPI Kabupaten Alor pada tanggal 3-4 Juli 2015 di Kalabahi, Alor. Hal ini sesuai telaah fungsi dan peran KNPI Prov. NTT tidak menyalahi aturan sebab evaluasi kinerja DPD KNPI Kab. Alor bisa dilakukan secara internal dan eksternal dalam rangka menghimpun informasi, masukan, kritik termasuk arahan dan harapan pihak-pihak yang peduli dan terkait dengan eksistensi KNPI, dalam hal ini terhadap DPD KNPI Kab. Alor dan Prov. NTT. Satu hal yang mungkin tidak dipahami secara baik oleh Sdr. Dony Mooy Cs bahwa proses evaluasi berbeda dengan monitoring; di mana evaluasi lebih heterogen, cermas dan proporsional dan proper enough untuk menghimpun informasi dari berbagai pihak terkait sasaran evaluasi. Maka menerima masukan, laporan, maupun informasi dari berbagai pihak terkait eksistensi DPD KNPI Kab. Alor secara proporsional bukanlah tindakan inkonstitusional melainkan sangat rasional jika ditelaah secara obektif dan rasional tentunya. Kekhawatiran Sdr. Dony Mooy Cs yang termanifestasi dalam kecurigaan bahwa pertemuan tersebut dilandasi oleh tendensi sarat kepentingan terbaca dalam berbagai postingan di media sosial maupun media massa. Sebenarnya, dalam pertimbangan DPD KNPI Prov. NTT dan seyogyanya mampu dipahami bersama secara bijak bahwasanya Sdr. Dony Mooy Cs terkesan mengidap syndrome ‘paranoia sosial’ yaitu ketakutan berlebih terhadap opini sosial yang terlahir dari pertemuan koordinasi tersebut. Ketakutan ini seharusnya tidak perlu muncul apabila dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai petinggi organisasi di DPD KNPI Kab. Alor, Sdr. Dony Mooy Cs telah dan sementara mengikuti aturan main organisasi yang sah dan tidak terkesan ‘papalele’.

Pertemuan koordinasi yang terlaksana antara saya selaku Ketua DPD KNPI Prov. NTT dan sejumlah pihak strategis yang telah disebutkan tadi berlangsung cukup serius dan mampu dipertanggungjawabkan.

Hasilnya :

Semua peserta rapat mengusulkan untuk DPD KNPI Provinsi NTT mengambil langkah penyelamatan organisasi secepatnya dengan segera Membekukan DPD KNPI Kabupaten Alor Periode 2014-2017, karena perjalanan roda organisasi telah menciderai eksistensi, citra dan marwah organisasi. Banyak orang muda melalui OKP dan Potensi Pemuda lain yang ingin belajar dan bergabung bersama KNPI, namun karena kondisi organisasi tidak sehat makanya banyak orang muda memilih diam dan menunggu kehancuran KNPI di bawah kepemimpinan Sdr. Dony Mooy dan Dematrius Mautuka.

Lagi-lagi, ini adalah masukan yang diterima oleh DPD KNPI Prov. NTT dari peserta rapat yang notabenenya merupakan mitra strategis DPD KNPI Kab. Alor, yang berdomisili dan berkarya di ranah yang sama dengan Sdr. Dony Mooy Cs. Ini merupakan masukan dan input informasi dari pihak-pihak yang sebagian besarnya oleh Sdr. Dony Mooy sendiri akui sebagai motor penggerak di KNPI Kab. Alor, yang mana benar adanya. Adalah bentuk penganiayaan yang nyata terhadap roda organisasi apabila spirit dukungan kehadiran KNPI Kab. Alor menyusut karena eksistensi dari pengurusnya yang tidak akomodatif terhadap atmosfir perkaderan di tubuh organisasi. Sangat disayangkan jika kegiatan yang dimotori Sdr. Dony Mooy Cs, yang mengatasnamakan DPD KNPI Kab. Alor, yang diklaim sebagai gerakan bersama oleh Sdr. Dony Mooy Cs, justru dalam rekaman pertemuan dan hasil evaluasi menjurus pada gerakan segelintir orang untuk menyerang oknum-oknum pribadi secara emosional. Hal ini juga tersirat jelas dalam manifestasi gerakan yang terbangun, di mana aksi demonstrasi yang dilakukan selalu menjadi the one and only way dalam mencapai tujuan. Tanpa rencana dan konsolidasi yang tersistem, Sdr. Dony Mooy Cs terus mengklaim gerakan mereka sebagai gerakan bersama dan seolah meyakini bahwa dengan menyerang secara subjektif dan ‘kasar’ maka substansi dan solusi dari persoalan dengan sendirinya terpecahkan. Padahal, advokasi kasus yang ada, apabila terfokus pada persoalan dan bukan perorangan subjektif maka titik temu dan penyelesaian dari masalah tersebut bisa terlaksana, tanpa mengorbankan mekanisme, kultur, dan marwah organisasi.

  1. Selanjutnya, DPD KNPI Prov. NTT melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dan Pimpinan-pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Alor, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Alor pada tanggal 5 – 7 Juli 2015 di Kalabahi, Alor. Hal ini dilakukan tidak dalam frame membela salah satu pihak seperti paranoia sosial yang dirasakan dan disebarkan oleh Sdr. Dony Mooy Cs dan beberapa pihak yang mungkin belum mengetahui informasi secara berimbang; melainkan dalam rangka menunjukkan kepada semua pihak bahwa DPD KNPI Prov. NTT peka dan responsive terhadap gerakan-gerakan perjuangan dan pembangunan daerah, terkhusus apabila digawangi oleh kepengurusan DPD KNPI Kab. Alor. Sesuai asas praduga tak bersalah yang berusaha diteguh-tegakkan oleh DPD KNPI Prov. NTT, maka koordinasi yang dimaksud semata-mata dilaksanakan untuk menginput lebih banyak data dan informasi untuk digunakan sebagai referensi dalam menyikapi dinamika yang terjadi di tubuh KNPI, baik di level kabupaten maupun kota, yang mana dalam hal ini di Kab. Alor. Jika tidak ada yang salah dalam mainstream gerakan Sdr. Dony Mooy Cs dalam kapasitas mereka sebagai pengurus DPD KNPI Kab. Alor maka seharusnya tidak perlu ada penolakan dan atau ketakutan khusus bahwa koordinasi dengan pihak-pihak yang telah disebutkan tersebut. Dalam pandangan DPD KNPI Prov. NTT, bahwasanya apabila advokasi yang dilakukan sudah berjalan sesuai mekanisme maka koordinasi yang dilakukan oleh DPD KNPI Prov. NTT terhadap PEMDA, DPRD, maupun tokoh masyarakat dan pemuda seharusnya disikapi secara gentlemen oleh Sdr. Dony Mooy Cs, toh apapun data maupun informasi yang diperoleh DPD KNPI Prov. NTT nantinya hanya akan semakin membuka tabir sesungguhnya mengenai perjuangan dan pergerakan yang selama ini menurut Sdr. Dony Mooy Cs dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Apabila ada kesalahan informasi atau data yang diperoleh DPD KNPI Prov. NTT dari hasil koordinasi yang dilakukan, Sdr. Dony Mooy Cs bisa langsung mengklarifikasinya dengan bukti empiris dan factual yang dimiliki. Namun, yang terjadi adalah, koordinasi yang diupayakan DPD KNPI Prov. NTT dinilai sebagai langkah subjektif dan sinyal keberpihakan; ada semacam kecenderungan untuk menolak DPD KNPI Provinsi NTT untuk berkoordinasi dengan mitra-mitra KNPI di Kab. Alor yang mana hal ini jelas terbaca dalam postingan-postingan Sdr. Dony Mooy Cs yang terang-terangan mengklaim agenda kunjungan Ketua DPD KNPI Prov. NTT ke Kab. Alor penuh tendensi akan keuntungan pribadi.

Kembali pada koordinasi yang dimaksud pada poin C ini, saya selaku Ketua DPD KNPI Provinsi NTT tetap menjalankan fungsi evaluasi lewat koordinasi tersebut dan semuanya berjalan dengan cukup lancar.

Hasilnya :

Semua yang dikoordinasikan meminta perjalanan DPD KNPI Alor segera dievaluasi, diarahkan, dan diselamatkan agar keberadaan KNPI Alor benar-benar bisa menjadi wadah berhimpun bagi orang muda untuk berekspresi secara total tanpa menciderai mekanisme organisasi dengan tetap mengedepankan independensi dan menjaga citra organisasi sebagai organisasi besar di republik ini. Perjuangan DPD KNPI Kab. Alor tidak sekalipun dihalangi, namun ada kerinduan dan harapan besar dari pihak-pihak di Kab. Alor yang berhasil dijangkau lewat koordinasi oleh DPD KNPI Prov. NTT (dalam hal ini tokoh-tokoh pemuda, masyarakat, pemerintah dan DPRD Kab. Alor) agar pengurus DPD KNPI Kab. Alor mengedepankan citra kritis konstruktif yang bermartabat, elegan dan taat asas-taat hukum. Citra ini tidak termanifestasi dalam mainstream gerakan Dony Mooy Cs; yang mana memfokuskan diri pada agenda besar ’demo, demo dan demo’ tanpa peduli pada mekanisme organisasi yang sudah jelas aturan mainnya. Dasar aksi yang dilakoni Sdr. Dony Mooy Cs hanya oleh pertimbangan pribadi dan hasil investigasi Tim 7, yang menurut aturan, merupakan perpanjangan tangan KNPI yang setelah melakukan investigasinya harus dibahas dalam pleno untuk diputuskan urgensitas dan abilitasnya untuk dieksekusi sesuai sumber daya yang dimiliki KNPI. Hal ini dengan mudah dikesampingkan oleh Sdr. Dony Mooy Cs, yang mana berimbas pada pelacuran konstitusi dan mandeknya organisasi. Lebih jauh, peran dan fungsi KNPI di Kab. Alor seolah mengerucut pada tagline gerakan Sdr. Dony Mooy Cs yaitu “kami hanya akan demo, demo dan demo”. DPD KNPI Prov. NTT berupaya sedapat mungkin untuk mengarahkan Sdr. Dony Moy Cs sebagai pucuk-pucuk pimpinan DPD Kab. Alor (saat itu) terkait visi, misi dan mekanisme organisasi agar KNPI di Kab. Alor tidak dijadikan organisasi “papalele” merujuk istilah Sdr. Dony Mooy belum lama ini; namun sayang, visi misi organisasi KNPI di Kab. Alor keliru diterjemahkan oleh yang bersangkutan.

  1. Lebih jauh lagi, Sdr. Dony Mooy Cs, entah di tengah kecurigaan yang besar, entah pula dalam keterbatasan berpikir dan bertindak positif, secara sengaja, berulang dan terbukti sah melakukan penghinaan terhadap DPD KNPI Prov. NTT, dalam berbagai postingan di media sosial, sebagai manifestasi dari ketakutan dan kecurigaan berlebih terhadap Ketua dan Pengurus DPD KNPI Prov. NTT. Keengganan untuk menaati aturan main organisasi seolah belum cukup sehingga perlu dilengkapi dengan penghinaan di ruang public terhadap DPD KNPI Prov. NTT, terkhusus pada kepengurusannya. Loyalitas dan menjunjung kehormatan organisasi sepertinya masih merupakan PR besar bagi Sdr. Dony Mooy Cs; sesuatu yang lagi-lagi kami sebagai Pengurus DPD KNPI Prov. NTT sangat sayangkan.
  1. Dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, didasarkan pula terutama bagi efektifitas, efisiensi dan optimalisasi tugas, peran, fungsi organisasi serta untuk tetap menjaga citra dan marwah organisasi, maka melalui Rapat Pleno DPD KNPI Provinsi NTT yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2015, diputuskan sikap resmi organisasi untuk memberikan teguran keras pertama dan terakhir kepada DPD KNPI Kabupaten Alor Periode 2014-2017, dengan sejumlah catatan.

Berdasarkan PO KNPI No : 01/PO/KNPI/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, Bab II Pasal 4 ayat 3 dengan itikad tidak baik sengaja untuk (a) melanggar AD ART, Keputusan Hasil Kongres Pemuda/KNPI dan Peraturan Organisasi KNPI yang berlaku; (c) Merusak, mencemarkan dan atau merendahkan nama baik, wibawa dan martabat KNPI, dan merujuk pada PO KNPI No : 01/PO/KNPI/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi Bab III Pasal 5 ayat 2 bentuk sanksi organisasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran disiplin organisasi adalah : (a) Teguran atau peringatan tertulis ( b ) Diberhentikan sementara sebagai pengurus (c) Diberhentikan / Pemecatan serta berdasarkan PO KNPI No. 01/PO/KNPI/XII/2011 Bab IV Pasal 6 ayat 2 Khusus untuk pelanggaran terhadap disiplin organisasi yang terkait perbuatan atau pelanggaran yang merugikan organisasi dapat dijatuhkan sanksi tanpa mekanisme peringatan dengan tetap memberi hak jawab dan sanksi yang diberikan sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat ( 2 ).

Mengacu pada ART KNPI Bab II Pasal 5 ayat 2 point a, b dan f serta PO KNPI No. 01/PO/KNPI/XII/2011 Bab II Pasal 4 ayat 3 point a dan c ; Bab III Pasal 5 ayat 2 point a, b dan c; serta Bab IV Pasal 6 ayat 2 tersebut, dengan mempertimbangkan bobot kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan, maka Pleno DPD KNPI Provinsi NTT tanggal 11 Juli 2015 memutuskan memberikan Teguran Keras Pertama dan Terakhir dengan sejumlah catatan yang harus dilaksanakan. Namun dalam tenggang waktu yang dimaksud, belum ada itikad baik dan niat berbenah yang mampu dimunculkan oleh Sdr. Dony Mooy Cs sehingga DPD KNPI Prov. NTT terus mengupayakan pembenahan bagi DPD KNPI Kab. Alor dengan menggunakan opsi-opsi konstitusional yang ada.

  1. Lalu selanjutnya, melalui Pleno DPD KNPI Provinsi NTT tanggal 13 Agustus 2015, diputuskan :
  2. Pemecatan Personalia Pengurus DPD KNPI Alor Periode 2014-2017 atas nama Donny M. Mooy, S.Pd; Yohanis Lakamai, S.Pak dan Dematrius M. Mautuka, S.Pt. dengan tembusan Surat Keputusan Pemecatan tersebut disampaikan dengan hormat kepada : 1) Ketua Umum DPP KNPI di Jakarta; 2) Ketua MPI NTT di Kupang; 3) Bupati Alor di Kalabahi; 4) Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi; 5) Kapolres Alor di Kalabahi; 6) Ketua MPI Kabupaten Alor di Kalabahi; 7) yang bersangkutan masing-masing di tempat; 8) Pers; dan 9) arsip.
  3. Mengambil alih kepemimpinan roda organisasi DPD KNPI Kabupaten Alor sampai dengan terbentuknya Pelaksana Tugas definitife bagi efektifitas, efisiensi dan optimalisasi tugas, peran, fungsi organisasi serta untuk tetap menjaga citra dan marwah organisasi KNPI di Kabupaten Alor.

Surat keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, bukan pada kapan diterima oleh yang bersangkutan, bukan pula pada keputusan yang bersangkutan, sehingga klaim bahwa Pengurus DPD KNPI Kab. Alor masih di bawah tampuk pimpinan Sdr. Dony Mooy dan 2 pengurus lainnya yang juga sudah dipecat, dengan sendirinya gugur dan inkonstitusional.

Yang perlu dipahami bersama bahwa, langkah pemecatan merupakan opsi konstitusional yang diambil setelah menempuh banyak upaya pembinaan, pertimbangan dan merujuk pada aturan main organisasi. Tentunya, sebagai orang yang dibesarkan oleh organisasi, kami masih menaruh kepercayaan dan harapan bahwa Sdr. Dony Mooy cukup bijak untuk mengkaji landasan konstitusional yang digunakan KNPI.

Demikian yang bisa disampaikan. Atas perhatiannya, dihaturkan terima kasih. “Bangga Jadi Pemuda Indonesia”. (*tim)