MENDIKBUD ANIS BASWEDAN: IMPLEMENTASI KIP BUTUH PENGAWASAN DPR

Anis Baswaden dan Jeriko

Anis Baswaden dan Jeriko

Zonalinenews-Jakarata, Tiga kartu sakti pemerintah kabinet kerja Presiden Jokowi dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dinilai belum menyentuh sasaran dan target realisasi. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di aula komisi pendidikan gedung Nusantara I pada 2 September 2015.

Mendikbud Anis Baswedan dicecar oleh anggota DPR RI terkait tidak maksimalnya implementasi Program Indonesia Pintar yang hanya mampu menyerap anggaran di bawah 44% dari realisasi target yang ingin dicapai. Anis beralasan jika realisasi belum mencapai target dikarenakan belum sepenuhnya sempurna data diantara Kementerian/Lembaga terkait seperti Kemensos dan TNP2K. Anis berjanji untuk dapat mengoptimalkan realisasi pemberian beasiswa KIP kepada anak didik Indonesia.

Terkait KIP, Lutfi Hakim mempertanyakan sejauh mana koordinasi antara Kemendikbud RI dengan kepala daerah untuk lebih mendukung dalam penyediaan data. Demikian juga, Sultan Adil dari Fraksi Gerindra mempertanyakan koordinasi Kemendikbud dengan lembaga penyalur terkait pencairan dana PIP bagi 9 juta lebih anak Indonesia. Berdasar temuan lapangan, banyak penerima KIP tidak bisa mencairkan dana di bank-bank yang disediakan.

Jefri Riwu Kore dari Fraksi Partai Demokrat pun menyebut dalam implementasi KIP masih terdapat banyak masyarakat, pemerintah daerah, dan para guru yang belum memahami PIP sebagai lanjutan dari BSM.

Anis saat itu berjanji akan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan kementerian atau lembaga lainnya dan pihak bank penyalur dalam pendataan penerima PIP dan penyaluran dana PIP. Mendikbud Baswedan juga akan memastikan untuk lebih meningkatkan sosialisasi PIP yang lebih intens terkait masih banyaknya masyarakat, kepala dinas, dan para guru yang belum memahami PIP.

Ia juga meminta agar DPR turut serta berperan aktif dalam mendorong pengawasan DPR dalam penggunaan anggaran APBN yang dikhususkan untuk kuota PIP. Menurut Anis, pengawasan DPR sangat diperlukan mengingat beberapa fakta kemitraan antara pemerintah dan DPR mampu meningkatkan optimalisasi program tepat sasaran dan berjalan baik. Anis mencotohkan implementasi BSM (sekarang KIP) di NTT mampu mendongkrak tersalurkan ke seluruh pelosok, dan itu karena ada pengawasan DPR, puji Anis.

Mendikbud berjanji untuk optimalisasi implementasi PIP di Indonesia, maka Kemendikbud akan menyampaikan data realisasi penyaluran KIP per 31 Agustus 2015 sebanyak 9.482.174 siswa per kab/kota, nama penerima, dan nama sekolah ke DPR dalam rangka pengawasan.

Ian Haba Ora juru bicara Jefri Riwu Kore yang juga Koordinator Jeriko Center menyambut baik janji Mendikbud untuk lebih meningkatkan sosialisasi PIP ke kepala dinas dan para guru yang belum memahami PIP. “Hal ini harus tegas dilakukan oleh Mendikbud ke daerah-daerah khususnya memanggil para kepala daerah sebagai penanggungjawab wilayah untuk diberi arahan sebaik mungkin terkait PIP. Fakta dibeberapa daerah, yang menghambat implementasi PIP adalah Bupati/Walikota,” ujar Ian.

Ian mengharapkan agar Mendikbud perlu memberi arahan secara cermat khususnya para bupati/walikota yang sering bingung dan tidak mampu membedakan tupoksi kemitraan antara pemerintah dan DPR. Ini terkait pengaduan masyarakat yang masuk ke rumah aspirasi Jeriko paling tinggi adalah tidak diberikannya surat aktif sekolah oleh para kepala sekolah kepada orang tua siswa sebagai prasyarat pencairan dana beasiswa. Saat di cek ke sekolah katanya adalah arahan dinas, saat di cek ke dinas katanya arahan kepala daerah, tutup Ian.

Perlu diketahui, saat ini kuota implementasi beasiswa KIP di NTT mencapai 93.000 siswa yang terbagi atas Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3. Fungsi pengawasan DPR sesuai petunjuk dan permintaan Mendikbud saat Raker telah ditindaklanjuti oleh Jefri Riwu Kore selaku pemangku kepentingan dengan mencetak surat pemberitahuan dan segera diedarkan ke siswa penerima sebagai strategi optimalisasi serapan anggaran APBN. (*tim)