BATASI DIALOG, PEDAGANG KECEWA DENGAN PJS BUPATI NGADA YOHANES TAY

Kondisi kota Bajawa

Kondisi kota Bajawa

Zonalinenews- NGADA-Sejumlah pedagang di Kota Bajawa mengaku sedikit kecewa usai udiensi dengan Pejabat Sementara Bupati Ngada YohanesTay di ruang kerja Bupati Ngada di Bajawa. Pasalnya pengajuan audiensi yang semula mau melibatkan sejumlah pedagang pun dibatasi hanya diperkenankan lima orang, disusul proses audiensi juga tidak diberikan waktu untuk berdialog dan keputusan yang dihasilkan atas atensi Asosiasi Pedagang pun bernada datar-datar saja.

Diberitakan sebelumnya, Pertemuan tatap muka para pedagang Pasar Inpres Bajawa dengan Pejabat Sementara Bupati Ngada Yohanes Tay, Selasa 27 Oktober 2015 menuai kekecewaan sejumlah awak media yang bertugas di daerah. Disaksikan media ini, beberapa wartawan yang menerima pemberitahuan undangan resmi dari Asosiasi Pedagang Pasar Inpres Bajawa untuk meliput perjalanan mereka beraudiensi dengan pejabat sementara Bupati Ngada Yohanes Tay tidak diperkenankan masuk meliput jalannya diskusi pemerintah dan para pedagang yang mestinya bisa digelar secara terbuka ataupun diliput langsung oleh media.

“Terus terang kami sedikit kecewa dengan PJS karena pertemuan dengan kami para pedagang terkesan penuh pembatasan, bahkan waktu untuk berdialog pun tidak diberikan. Kami hanya menyampaika maksud kedatang kami, setelah PJS menyambung pembicaraan sesuai porsinya dan tidak ada dialog yang diberikan kepada forum untuk berbagi pendapat, bahkan pada Kepala Dinas yang dilibatkan turut serta dalam forum itupun tidak terlibat percakapan bersama forum”, tutur salah satu pedagang kepada wartawan (29/10/2015) di Kota Bajawa.

Pengakuan ini dibenarkan Ketua Asosiasi Pedagang, Ibu Oce saat dikonfirmasi Wartawan. “Kurang lebih seperti yang teman-teman pedagang akui itu, itulah yang terjadi saat audiensi yang tidak sempat diliput oleh teman-teman wartawan saat kegiatan itu berjalan”, ungkap Ibu Oce.

Pasalnya, selain bersikap datar-datar saja, PJS Bupati Ngada selaku pemimpin transisi nampak ragu-ragu menjelaskan rencana kebijakan terhadap kondisi para pedagang yang menitipkan sejumlah aspirasi perubahan untuk didalami oleh pemerintah yang sesuai dengan rekomendasi sikap Lembaga Dewan, Rekomendasi Lembaga Komasham ataupun desakan urusan prioritas satu dinamika para pedagang di daerah. “Ada lokasi Pasar yang dibatasi bahkan dilarang, tetapi ada terminal yang legalkan jadi pasar, bahkan trotoar jalan pun dilegalkan untuk berjualan. Selainitu puing-puing Pasar usai tragedy para terbakar dibiarkan begitu saja tanpa sikap kerja pemerintah. Semua ini kami sampaikan untuk mendapat sikap kerja pemerintahan transisi yang juga berdiri di depan masyarakat, tetapi jawaban yang kami peroleh mengecewakan. Ya, karena mau Pemilukada jadi negara ini duduk menonton saja masalah-masah rakyat yang ada di depan mata, terimakasih”, tutup beberapa pedagang disela wawancara wartawan. (*wrn)