DIDUGA BBM BERSUBSIDI DISALAHGUNAKAN UNTUK PROYEK, KOMISI A BUKA MULUT

Alfred Saudila,A.Md

Alfred Saudila,A.Md

Zonalinenews-BAA, Dugaan penyalahgunaan BBM Bersubsidi untuk kagiatan proyek di Kabupaten Rote Ndao – Nusa Tenggara Timur bukan lagi menjadi rahasia umum. Hal ini akibat tidak patuhnya dunia usaha terhadap aturan yang telah menjadi payung hukum dan rambu bagi semua pihak. Baik, APMS, Penyalur, pengecer sampai pada penjual literan sehingga terjadinya BBM bersubsidi disalahgunakan untuk kepentingan proyek, Demikian dilontarkan ketua Komisi A DPRD kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila,A.Md saat ditemui Zonaline News sabtu Sabtu 24 Oktober 2015 diruang kerja Komisi A sekitar pukul 12:20 wita

Ketua komisi A, Alfred Saudila mengatakan, rujukan aturan terkait pemanfaatan BBM Bersubsidi hingga ancaman hukuman pun jelas namun hingga kini masih ada sebagian orang atau pihak yang berkecimpung dengan bahan bakar minyak dan cendrung untuk melanggarnya.

Kondisi ini akibat masih lemahnya berbagai pihak stroke holder yang berperan sebagai penertib dan penegak terlibat untuk menghalalkan kepentingan pribadi dan mengabaikan peraturan yang berlaku.

Selain itu masih kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan BBM bersubsidi dan arah yang tepat untuk masyarakat pengguna jenis BBM bersubsidi tidak melakukan transaksi jual beli BBM bersubsidi dengan pihak pengusaha sesuai dengan peraturan.

Menurut Alfred Saudila, amanat Undang undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran BBM Tertentu Untuk Pengguna Tertentu. Jelas namun masih ada kontraktor dan pelaku bisnis lainnya sekitar 50 persen keatas memperlancar kegiatannya dengan menggunakan BBM bersubsidi.

Menurut Ketua Komisi A. di Rote Ndao kebanyakan BBM yang disalurkan adalah BBM bersubsidi sedangkan pelaksanaan proyek oleh pengusaha harus menggunakan BBM Industri sehingga dugaan para pengusaha bermain dengan pemanfaatan BBM Bersubsidi itu sangat jelas.

Selanjutnya, Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi (TKP4 BBM) didalamnya terdiri dari TNI dan Polri perlu bersama Pemerintah daerah melakukan upaya sosialisasi dan penertiban hingga tindakan hukum sehingga masyarakat tidak dirugikan sebagai penerima manfaat BBM bersubsidi yang jual kepada pelaku usaha proyek

“Pembentukan tim ini supaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran. Supaya lebih efektif, dengan melibatkan institusi-institusi pemerintah, dan mempunyai landasan hukum yang jelas,” ujar Saudila.

Sebut Alfred Saudila, BBM jenis Solar misalnya, pemanfaatan BBM bersubsidi jenis ini hanya diperbolehkan bagi kegiatan usaha mikro, Usaha perikanan . Usaha pertanian, Transportasi dan Pelayaanan umum.

Saya sendiri saja, Kata Alfred. berulang kali mengalaminya, membeli satu drum dengan harga Rp. 2 juta lebih dan ini patokan harga BBM Industri, saya sendiri sudah membeli diatas jumlah belasan drum BBM sejak dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2015

Artinya, BBM bersubsidi dijual dengan harga BBM industri. Hal ini jika tidak dilakukan penertiban dan penegakan aturan maka masyarakat akan menjadi korban dan kelangkaan BBM bersubsidi akan terjadi di Rote Ndao. Tambahnya.

Sambil memberi contoh selama ini seringkali masyarakat membeli BBM Bersubsidi ke APMS namun hanya mendapat jawaban balik kalau BBM tidak ada atau habis, dan karena desakan kebutuhan maka masyarakat terpaksa membeli BBM dengan harga tinggi.

Untuk itu Ia berharap dengan adanya pergantian Kapolres Rote Ndao baru bersama pihak TNI dan Pemerintah daerah segera melihat permasalahan masyarakat soal BBM Bersubsidi sehingga masyarakat tidak korbankan untuk kepentingan pelaku proyek. Tandas Alfred.

Pantauan Zonaline News belum lama ini salah satu kontraktor di Rote Ndao sedang mengerjakan proyek yang didanai APBN sebesar Rp 20 Milyard lebih menggunakan BBM bersubsidi yang dibeli dari penyalur BBM bersubsidi di Kota Baa dengan harga Rp. 1.750.000 perdrum. (Arkhimes Molle/Riyan Tulle)