DIDUGA LEGALKAN KUMPUL KEBO, KADIS KCS NGADA FITALIS FOLE DIPOLISIKAN

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ngada 1

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ngada 1

Zonalinenews- NGADA, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, Fitalis Fole, SH resmi diadukan ke TINGKAT Penyidik Polres Ngada di Bajawa Senin 26 oktober 2015 oleh seorang Ibu Rumah Tangga, Theresia Maya Surya Ayu Adiningsih yang juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemkab Ngada akibat merasa dirugikan oleh perilaku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada Kepemimpinan Kepala Dinas Fitalis Fole, SH yang membubuhi tanda tangan hingga menerbitkan Kartu Keluarga kepada suaminya yang hidup dengan wanita idaman lain (wil) diluar ikatan perkawinan resmi.

Disaksikan media ini 26 Oktober 2015) Korban didampingi Ketua Forum Pemerhati Sosial Kabupaten Ngada, Forum Masyarakat Ngada dan Diaspora (FKMND) Fritz Doze mendatangi Mapolres Ngada di Bajawa mengadukan laporan resmi dugaan pasal Pemalsuan Dokumen Kartu Keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada.

Pantauan media, Laporan Pengaduan Korban diterima Penyidik Polres Ngada, Brigpol. Paulus Nawa mengetahui Ajun Inspektur Polisi Satu, Anthonius Keli, Nomor : STPL/241/x/2015/NTT/Res Ngada.

Usai memberikan keterangan kepada pihak Penyidik, kepada media korban menuturkan, kejadian pemalsuan dokumen Kartu keluarga suaminya dengan Wanita Idaman Lain ditemukan pada Bulan Desember Tahun 2014 lalu di Bank NTT Bajawa.

“Bulan Desember Tahun 2014 lalu saya ke Bank NTT Bajawa untuk meminjam arsip-arsip suami saya untuk mengurus pensiun dan Taspen milik suami saya. Pada proses itu saya menemukan Kartu Keluarga yang tidak sah milik suami saya dengan Wanita Idaman Lain yang dikeluarkan resmi oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada beserta tanda tangan Kepala Dinas Kependudukan Ngada Pa Fitalis Fole. Saya menduga Dinas terkait mengeluarkan Kartu Keluarga asalan kepada suami saya hanya untuk keperluan proses pengkreditan uang di Bank untuk kebutuhannya bersama wanita lain, tetapi anehnya Dinas ini nekat mengeluarkan Kartu Keluarga kepada untuk suami saya dengan Wilnya. Harusnya Dinas terkait melakukan verifikasi secara cerdas guna meneliti pengajuan itu sebab regulasi yang berlaku sudah mengatur itu secara jelas. Perlu saya tegaskan lagi bahwa sampai hari ini status pernikahan saya dengan suami saya belum pernah dibatalkan atau bercerai secara resmi oleh Pengadilan untuk dijadikan sebagai rujukan administrasi pemerintah ataupun Dinas terkait. Aneh, Dinas mengeluarkan Kartu Keluarga dengan menggunakan kewenangan mereka secara sepihak tanpa memperhatikan azas-azas legal lainnya yang harusnya menjadi referensi hukum. Bagi saya ini pemalsuan dokumen dan sebuah tindakan yang melegalkan sebuah ikatan kumpul kebo seorang suami dengan Wanita Idaman Lain diluar rumah. Saya minta kasus ini dituntaskan sampai meja pengadilan”, ungkap Korban Ibu Maya.

Dia berharap lembaga Kepolisian Polres Ngada dapat segera menuntaskan perkara ini demi azas keadilan hukum serta demi memberikan efek jera bagi institusi dalam menerbitkan Surat Kartu Keluarga kepada masyarakat. Sementara kehadiran Forum Komunikasi Masyarakat Ngada dan Diaspora (FKMND) dalam perkara ini didasari oleh Surat Kuasa Korban kepada Forum, tertanggal 12 Oktober 2015.

“FKMND hadir dalam kasus ini atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh korban kepada Forum. Ini merupakan temuan real bahwa betapa ganjilnya pola administrasi pemerintah yang dipraktekan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Ngada. Ironis ya, Dinas melegalkan ikatan seseorang diluar nikah dengan mengeluarkan Kartu Keluarga dengan alasan ada pengajuan dari yang membutuhkan. Kepala Dinas selaku pihak yang menterahkan tanda tangan diatas Kartu Keluarga itu secara tau dan mau melegalkan praktek-praktek seperti ini dan saya kira ini juga merupakan praktek penyalahgunaan jabatan dan wewenang, point pemalsuan dokumen secara tau dan mau”, tegas Ketua FKMND Frit Doze.

Upaya wartawan media ini meminta tanggapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada 26 oktober 2015, sejumlah pegawai yang ada di Kantor Dinas terkait menyampaikan Kepala Dinas Kependudukan tidak bisa ditemui karena tidak ada kantor. (*wrn)