Ijin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Kupang Diduga Sarat Mafia

Ketua DPD KNPI NTT Periode 2013-2016 Hermanus TH Boki

Ketua DPD KNPI NTT Periode 2013-2016 Hermanus TH Boki

Zonalinenews-Kupang, Mencermati fenomena pemberian Ijin Usaha Mikro dan Kecil yang sementara dilaksanakan di wilayah administrasi Kota Kupang oleh manajemen Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi dan KUMKM Provinsi NTT yang dikoordinir langsung oleh Drs. Joanes M. Lendes selaku Penanggung Jawab Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi NTT, tercium aroma tak sedap berbau “mafia dan berindikasi korupsi” dalam pengelolaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil. Demikian PRESS RELEASE yang disampaikan Ketua KNPI NTT, Hermanus TH. Boki Kepeda Redaksi Zonalinenews Sabtu 3 Oktober 2015 Pukul 21.30 wita.

Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur mencium aroma tak sedap berbau “mafia dan berindikasi korupsi” di Dinas Koperasi Provinsi NTT tersebut berdasarkan sejumlah informasi yang beredar di tengah masyarakat dan berbagai laporan terkait buruknya manajemen pusat layanan usaha terpadu KUMKM Provinsi NTT.

“ Atas berbagai informasi tersebut, DPD KNPI Provinsi NTT bergerak cepat melakukan koordinasi, membentuk tim guna melakukan advokasi dan investigasi terhadap permasalahan dimaksud. Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan berupaya mencermati dan mempelajari sejumlah dokumen terkait regulasi/ aturan yang mengatur soal Ijin Usaha Mikro dan Kecil serta melihat fakta-fakta lapangan yang ada, memberi gambaran secara jelas bahwa manajemen Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Drs. Joanes M. Lendes selaku penanggung jawab, dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku dan adanya kecenderungan mafia yang berindikasi korupsi,”tegasnya.

Hermanus menjelaskan, kecenderungan terjadinya mafia berindikasi korupsi yang dipraktekan oleh Drs. Joanes M. Lendes selaku penanggung jawab Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi NTT, dibuktikan dengan dugaan telah terjadinya penyimpangan terhadap sejumlah regulasi yang mengatur secara jelas dan detail terkait Ijin Usaha Mikro dan Kecil, diantaranya :

“Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12 menjelaskan secara detail terkait Tugas dan Tanggung Jawab serta Kewenangan Camat sebagai Pelaksana IUMK,” jelansya.

Ia menambahkan, Berdasarkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat Di Kota Kupang, pada Pasal 3 kembali menegaskan dan menjelaskan pendelegasian kewenangan dari Walikota Kupang kepada Camat sebagai Pelaksana IUMK. Berdasarkan sejumlah regulasi di atas dan mencermati fakta lapangan yang menjelaskan dan menceriterakan terkait mekanisme internal yang diterapkan oleh pihak manajemen/penanggungjawab Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi NTT dalam proses dan penerbitan IUMK kepada masyarakat justru menyalahi dan bertentangan dengan berbagai aturan yang ada.

Lebih ironis lagi Lanjut Hermanus Boki, Camat se Kota Kupang sebagai Pelaksana IUMK berdasarkan PP RI Nomor 98 Tahun 2014, Permendagri RI Nomor 83 Tahun 2014 dan Perwali Nomor 6 Tahun 2015 justru hanya sekedar sebagai petugas yang menandatangani IUMK dimaksud. Hal ini menjadi catatan buram terkait mekanisme birokrasi yang ada di Dinas Koperasi dan KUMKM Provinsi NTT sekaligus sebagai suatu bentuk gerakan radikal yang merongrong keberadaan NTT sebagai Provinsi Koperasi yang dilakukan secara sadar oleh Drs. Joanes M. Lendes selaku penanggung jawab Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi NTT.

Karena itu, DPD KNPI Provinsi NTT Tegas Hermanus Boki, akan terus berjuang untuk membuka tabir mafia berindikasi korupsi yang ada di Dinas Koperasi dan KUMKM Provinsi NTT. “Bukti keseriusan dari perjuangan ini terus dilakukan oleh DPD KNPI Provinsi NTT dengan telah memberikan surat resmi perihal Pemberitahuan dan Himbauan kepada Camat se Kota Kupang dan akan melaksanakan tatap muka bersama Komisi II DPRD NTT yang diagendakan terlaksana pada Selasa, 3 Oktober 2015,”ujarnya.

Hermnaus Menegaskan, pihaknya sangat amat serius mengawal proses ini sebagai bentuk tanggung jawab pemuda sekaligus sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah daerah. (*tim)

surat ke camat 1

surat ke camat 1

Surat ke Camat bagian 2

Surat ke Camat bagian 2