INDIKASI PROYEK LIAR, DEWAN RONDA SULIT LAKUKAN PENGAWASAN

Anggota Komisi B DPRD Kab Rote Ndao  Djanu Dj I  Manafe dan Ketua komisi C DPRD Kab Rote Ndao Anwar Kiah

Anggota Komisi B DPRD Kab Rote Ndao Djanu Dj I Manafe dan Ketua komisi C DPRD Kab Rote Ndao Anwar Kiah

Zonalinenews –Rote Ndao, Beberapa kegiatan proyek pembanguan yang dilaksanakan oleh sejumlah pelaksana, baik CV maupun PT terindikasi proyek liar. Akibatnya bagi Dewan sulit melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya di daerah atau Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur karena pihak pelaksana tidak menyediakan media informasi yang jelas.

Demikian hal ini disampaikan Anggota Komisi B, DPRD Kabupaten Rote Ndao Djanu Djaja Ibrahim Manafe 30 September 2015 ditemui Zonaline News di kawasanKompleks Tii Langga Permai Rote Ndao Nusa Tenggara Timur.

Djanu Manafe saat menjawabsoal Zonaline News terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tahun anggaran 2015 di wilayah kabupaten Rote Ndao yang didanai APBN Murni, yang asas manfaatnya diperuntukan bagi masyarakat Rote Ndaonamun di duga pelaksanaanya tidak sesuai perencanaan tetapi masih jauh dari pengawasan DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Ia mengatakan Pelaksanaan proyek tersebut adalah proyek illegal karena DPRD Kabupaten Rote Ndao tidak pernah tahu kalau ada kegiatan proyek di daerah yang di danai APBN Murni dengan lokasi kegiatan dimana.

Menurut Manafe, Proyek tersebut illegal karena bukan saja pihak DPRD di Kabupaten Rote Ndao tidak mengetahuinya tetapi pihak kontraktor pelaksanapun tidak melengkapi kegiatannya dengan media informasi atau papan informasi proyek. Hal ini menjadi satu kendala yang sulit bagi pihak DPRD untuk turut mengawasi kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor.

Soal pelaksanaan proyek pekerjaan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum(SPAM) yang didanai APBN Murni oleh PT Anisa Prima Lestari yang beralamat di Kompleks Ciputat Indah Blok E/3 Rt.003/010 Kelurahan Kaligadu Kecamatan Serang Banten sebesar Rp 4.100.000.000

Kemudian kegiatan Proyek Pembangunan sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao oleh PT Mojo Wijaya Karya yang beralamat di Jln Monginsidi III Gg.8 No.6 Nefonaek Kota Lama Kota Kupang yang kegiatannya akan berakhir bulan Oktober sesuai kontrak namun tidak terpasang papan infomarsi proyek.

Manafe menegaskan kalau kegiatan proyek yang bernilai miliaran rupiah itu adalah proyek illegal dalam pandangan pengawasan pihak DPRD Kabupaten Rote Ndao karena selain pihak Dewan tidak tahu lokasi kegiatannya dimana dan papan proyek – proyek tersebut terpasang dimana.

“ Itu proyek illegal, itu proyek kitong (kita) sonde (tidak) tahu. Untuk kegiatan proyek pipa itu beta (saya) anggap proyek illegal. Buktinya sekarang itu proyek ada papan proyek dimana.Tanya langsung di Minggus Modok (Kadis PU kab Rote Ndao) itu proyek illegal, ” ucapManafe.

Menurut Politisiasal PDI-Perjuangan ini, Anggarankegiatan proyek yang didanai dari sumber dana APBD Propinsi dan APBN itu langsung diturunkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Untuk itu terkait dengan hal Pembangunan saluran pengelolaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) tanyakan langsung dengan Kepala Dinas PU Kabupaten Rote Nda, Dominggus Modok.

Manafe menilai, pelaksanaan proyek tersebut telah merusak fasilitas jalan yang sudah dibangun hotmix dan akibat galian yang tidak didukung denganperencanaan danpelaksanaan yang baik sehingga menimbulkan kecelakaan Lalu lintas karena galian dan bahan material berhamburan di badan jalan yang diliwati galian

Selain itu lanjut Manafe, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam pelaksanaannya adalah merupakan penyimpangan sehingga itu perlu dan harus diteliti lebihjauh, baik terkait volume pekerjaan maupun mekanis mepelaksanaannya karena jelas terindikasi padakerugian Negara yang dikategori korupsi oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaankegiatanproyek.

Ditambahkan, pihaknya meminta penegak hokum dan para pihak yang berkompeten untuk dapat meninjau kembali kontrak kerja, Volume pekerjaan, waktu pelaksanaan dan mekanisme perencanaan yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan dan terlihat adanya peluang pelaksanaan kegiatan proyek-proyek tersebut bersinggungan dengan hukum.

Hal yang samadilontarkan KetuaKomisi C DPRD Kabuapten Rote Ndao Anwar Kiah saat ditemui Zonaline News.com di kediamannya 30 September 2015 pukul 19: 45 wita, Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Rote Ndao masih banyak yang tidak dilengkapi dengan media informasi atau papan proyekHal ini. Kata Anwar, menyulitkan Dewan dalammelaksanakan tugas pengawasan karena jika papan informs saja tidak ada bagaimana dengan mutu perkerjaan yang akan dicapai oleh kontraktor pelaksana.

Selain itu diakuinya kalau belum lama ini komisi C melakukan pemantauan pelaksanaan proyek tahun anggaran 2015 pada beberapa titik dan dalam temuan Komisi pihaknya telah memerintah kontraktor untuk melakukan pembongkaran bangunan yang dikerjakan tidak sesuai perencanaan termasuk pembangunan sarana rumah jabatan Bupati Rote Ndao dengan melakukan uji laboratorium untuk mengetahui kelayakan material yang digunakan sesuai RAB.

Anwar menegaskan pihaknya dalam minggu ini akan melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah proyek fisik yang didanai oleh APBD dan APBN karena hasil manfaatnya diperuntukan untuk rakyat Rote Ndao. Termasuk proyek RSUD Baa yang menghabiskan dana sebesar Rp 12,1 Milyard.

Pantauan Zonaline News, pada beberapa titik pelaksanaan kegiatan proyek. Baik bersumber dari Dana APBN, ABPD Propinsi dan APBD Kabupaten Rote Ndao di temukan informasi yang bervariasi. Ada Proyek tanpa papan informasi, ada yang sedang dikerjakan tapi pada papan informasi tidak termuat anggaran dan waktu pelaksanaan, ada proyek yang dilaksanakan tanpa ada konsultan pengawas dan ada lagi proyek yang dikerjakan dengan menggunakan pihak konsultan perencana dan pengawas dari satu CV yang sama. Misalnya pembangunan gedung kantar padaDinas PU Kabupaten Rote Ndao.(Arkhimes )