Ketua Ampera: PD Ita Esa Perusahaan Siluman

SIDANG III DPRD ROTE NDAO, TETAPKAN DUA PERDA

YOSIA A. LAU,SE

YOSIA A. LAU,SE

Zonalinenews-BAA, Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun anggaran 2015 berakhir hari ini sabtu 24 Oktober 2015 dengan menghasilkan dua buah Peraturan Daerah (Perda). Kedua peraturan tersebut adalah Perda nomor 07 dan 08 yang ditetapkan dengan amar palu legislative Jumat malam 23 Oktober 2015.

Peratuaran daerah (Perda) Nomor : 07/DPRD/RN/2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah.

Kemudian Peraturan Daerah nomor: 08/DPRD/RN/2015 tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi Peraturan Daerah

Demikian penjelasan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Rote Ndao Yosia A. Lau SE hari ini Sabtu 24 Oktober 2015 digedung Sasando DPRD Kabupaten Rote Ndao usai sidang paripurna dengan agenda khusus penutupan sidang III DPRD tahun 2015.

Kepada Zonaline News Yosia A Lau. mengatakan, kedua peraturan daerah yang ditetapkan setelah diajukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao maka sesuai dengan mekanisme persidangan dewan, dikonsultasikan dengan pemerintah Propinsi dan mendapat dukungan politik Fraksi-fraksi dewan maka kedua Rancaperda tersebut ditetapkan menjadi Perda.

Kedua Perda yang ditetapkan Kata Lau, melalui paripurna ke-10 DPRD Kabupaten Rote Ndao 23 Oktober 2015. Kemudian keputusan Perda tersebut di sampaikan kepada Bupati Rote Ndao untuk proses selanjutnya.

Menurut Sekretaris Golkar Rote Ndao ini untuk Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao TA 2014 jumlah realisasi pertanggung jawaban terdiri dari Pendapatan Rp. 521.892.692.630,18. dan Belanja Rp. 484.182.401.434,00. Sementara surplus/(deficit) Rp. 37.710.291.196,18.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan Rp. 32.937.875.945,84, pengeluaran pembiayaan Rp. 2.500 000.000,00.   dan pembiayaan netto Rp. 30.437.875.945,84.sedang Silpa tahun berkenan Rp 68.148.167.142,02.

Sementara untuk Perda tentang penyertaan Modal daerah pada BUMD dan Perseroan Terbatas Bank NTT, PDAM Rote Ndao dan PD Ita Esa telah ditetapkan pernyertaan modal sebesar Rp 10. 000.000.000,- dan dari penyertaan modal RP 10 Milyard tersebut terbagi untuk ketiga BUMD dengan besaran masing masing: untuk Bank NTT Rp. 5 Milyard, PADM Rote Ndao Rp. 2,5 Milyard sedangkan bagi PD Ita Esa mendapat modal Rp. 2,5 Milyard, Jelas Yosia.

Menjawab pertanyaan masih tingginya Sisa lebih pembiayaan tahun berkenan (Silpa) mencapai Rp 68.148.167.142,02. Yosia Lau yang juga sebagai Ketua Komisi B ini mengatakan, masih tingginya Silpa menunjukan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih rendah, selain itu dalam pelaksanaan anggaran tingginya Silpa dipengaruhi oleh sisa tendernya besar, proyeknya dioptimalisasi, dan atau proyek tidak dilaksanakan sehingga anggaran tersebut tetap tersimpan pada kas daerah.

“Memang jika dilihat angka pembanding dengan tahun sebelumnya maka tahun 2014 jauh lebih besar dari sebelumnya karena Silpa untuk tahun 2014 terdapat besaran lebih mencapai Rp. 28,1 Milyard dari tahun 2013 yang tercatat pada posisi Rp 40 Milyard,”ungkap Yosia.

Semuel Ndun salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao saat dimintai komentarnya (24/10) melalui telpon genggamnya nomor. 081339332xxx pukul 20:15 wita, Ia. mengatakan, pihaknya menilai persetujuan dan kesepakatan pihak pemerintah dalam hal ini DPRD dan Eksekutif atas penyertaan modal kepada pihak BUMD khususnya PD Ita Esa merupakan persetujuan kongkalikong.

Menurut Ndun, Pemerintah mungkin berpikir baik tetapi bagi DPRD sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan dan tugas control seharusnya mengetahui dulu keberadaan PD Ita Esa sebelum menyetujui anggaran untuk penyertaan modal

“ Sebenarnya luruskan dulu persoalan yang ada pada PD ita Esa sampai selesai baru ada penyertaan modal. Kalau tidak maka tidak ada guna, itu PD ita Esa ujung pohon sudah tidak tahu ada dimana,” Ujar Ndun

Sementara Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Rote Ndao (Ampera) Junus Panie dalam komentarnya melalui telpon genggam milik Junus nomor :081236166xxx.(24/10) pukul 20:23 Wita mengatakan, Penyertaan modal dari daerah untuk pihak BUMD adalah bertujuan untuk mendatangkan income bagi daerah namun jika saham daerah yang disertakan saat ini tidak mendatangkan konstribusi maka yang patut dipertanyakan adalah untuk kepentingan siapa karena penyertaan modal ke Bank NTT tidak mungkin lagi untuk dieksekusi.

Menurut Panie, penyertaan modal bagi tiga BUMD di Kabupaten Rote Ndao mengundang sejumlah tanda tanya karena penyertaan modal pada Bank NTT dinilai tidak berdampak deviden lagi bagi daerah karena tahun anggaran 2015 dengan rentang waktu sudah hampir berakhir tidak mungkin lagi memberi ruang untuk ada konsribusi bagi daerah

“Soal saham yang disertakan bagi PD Ita Esa, Ia menilai kalau PD Ita Esa itu perusahaan siluman karena kantor PD Ita Esa menurutnya tidak jelas, Pimpinannya tersangkut masalah korupsi selanjutnya karyawan perusahanpun tidak ada kejelasannya berada dimana,”tegas Junus

Ditambahkannya, dengan nada tanya kalau pemerintah berani menyertakan modal yang bersumber dari keuangan daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat menyetujinya hal tersebut hingga mencapai nilai Rp. 2,5 Milyard.

“PD Ita Esa itu perusahaan siluman, kantornya tidak jelas, pimpinan juga bermasalah korupsi, karyawannya tidak jelas sampai dengan saat ini kok bisa berani beraninya pemerintah daerah memberikan penyertaan modal sebesar 2,5 M.disetujui DPRD ?” Kata Junus yang ditirukan Zonaline News.

Alangkah baiknya modal tersebut ditambahkan saja ke KUKM sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat banyak dari jika di tabung pada BUMD untuk kepentingan siapa.? Tambahnya. (Arkhimes Molle/Riyan Tulle)