KNPI Lapor Dinas Koperasi NTT , Ke KPK RI dan KEJAGUNG RI

Ketua KNPI NTT Hermanus TH boki saat berada di Gedung KPK

Ketua KNPI NTT Hermanus TH boki saat berada di Gedung KPK

Zonalinenews-Jakarta, Senin 26 Oktober 2015, DPD KNPI NTT melaporkan indikasi tindak pidana korupsi dalam kegiatan IUMK yang dilaksanakan Manajemen PLUT Dinas Koperasi NTT secara resmi kepada KPK RI dan KEJAGUNG RI.

“Langkah ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mengawal permasalahan ini secara total. Sebelumnya pada Rabu 21 Oktober 2015 lalu KNPI NTT bersama sejumlah organisasi lainnya : IPNU NTT, IMM NTT dan PMII Kupang secara resmi telah melaksanakan tatap muka dengan pihak Kajati NTT yang diwakili oleh Asisten Intelijen Kajati NTT,”Demikian diungkapkan Ketua KNPI NTT , Hermanus TH Boki kepada Zonalinenews Via telpon Senin pukul 12.30 wita.

Menurutnya, pihaknya telah memaparkan secara detail permasalahan kegiatan IUMK di NTT yang diakibatkan penyalahgunaan kewenangan bahkan berindikasi tindak pidana korupsi dan kami juga telah menyerahkan laporan lengkap disertai 18 bukti lainnya.

“ Saat itu pihak Kajati NTT melalui asisten intelijen berjanji akan mempelajari dan menindaklanjutinya berdasarkan petunjuk Pak Kajati NTT. Harap teman-teman KNPI bersabar karna saat ini Pak Kajati sedang ke Jakarta memenuhi panggilan Kejagung dan setibanya Pak Kajati di Kupang, akan segera kami laporkan dan tindak-lanjut berdasarkan disposisi Pak Kajati NTT, “ ungkap

Asisten Intelijen Kajati NTT kala itu. Sampai saat ini belum ada informasi ataupun progres yang dipublikasikan oleh pihak Kajati NTT pasca diterimanya Laporan kami. Kami sangat mempercayai institusi kejaksaan dan karena itu kami beri dukungan total dalam upaya menuntaskan permasalahan ini.

Ia menabahkan , Sselain itu juga sebagai bentuk tanggung jawab pihaiknya atas sikap yang telah disampaikan kepada Pihak Kajati NTT saat pertemuan 21 Okt 2015 lalu, pihaknya akan meneruskan laporan ini ke pihak KPK dan Kejagung RI semua kami wujudkan dan tunjukkan.

“Ini bukti konsistensi sikap, pikir dan tindak kami sebagai orang-orang muda yang menginginkan perubahan di negeri ini. Kami butuh penegakan hukum seadil-adilnya tanpa pandang jabatan, status sosial dan sebagainya. Kami masih menaruh harap dan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum di daerah dan Republik ini termaksud Kejaksaan, “tamabahnya.

Ia menam bahkan , Penegakan Hukum seadil-adilnya itulah yang kami inginkan. Penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. “Laporan resmi sudah kami serahkan ke KPK RI dan Kejagung RI . Kita akan trus berkoordinasi dan mengawal permasalahan ini hingga tuntas,”ujarnya. (*tim)