KOMISI A DPRD ROTE NDAO SOROT TEMUAN BPK

Gedung Dprd Kabupaten Rote Ndao

Gedung Dprd Kabupaten Rote Ndao

Zonalinenews-BA’A, Komisi A DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan tegas menyoroti Pemerintah daerah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2014

Sorotan tegas tersebut terungkap kepermukaan saat penyampaian Laporan hasil pembahasan komisi komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rote NdaoTentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. di Ruangparipurna DPRD Rote Ndao, Jumat 09 September 2015.

Dalam laporan Komisi A. meminta kepada Pimpinan DPRD agar secara kelembagaan menindaklanjuti temuan BPK untuk secepatnya diselesaikan oleh pemerintah sebelum batas waktu yang ditentukan sehingga temuan BPK tidak lagi terangkat pada tahun yang akan datang

Penegasan tersebut sebagaimana laporan Komisi A. bertujuan agar Cita-Cita untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan bersih dapat terwujud, pada akhirnya Status yang dikenakan BPK bagi Kabupaten Rote Ndao akan naik menjadi “Wajar Tanpa Pengecualian” di mata BPK sebagaimana pada tahun anggaran 2014 dengan status “Wajar dengan pengecualian”.-

Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sorotan Komisi A adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait dengan adanya pemberian Beasiswa kepada mahasiswa kedokteran yang bukan berstatus sebagai warga masyarakat Kabupaten Rote Ndao namun dibiayai oleh dari APBD Rote Ndao.

Selain itu, Komisi juga memberikan catatan raport merah kepada Kepala BKD Kabupaten Rote Ndao yang dinilai tidak menghargai eksistensi Komis A dengan tidak pernah sekalipun     menghadiri rapat kemitraan dengan Komisi selama pembahasan ditingkat Komisi pada sidang III Dewan sehubungan dengan perhitungan anggaran.

Ketidakhadiran Kepala BKD menurut laporan Komisi A adalah unsure kesengajaan yang diada-adakan oleh yang bersangkutan.Untuk itu Komisi A menegaskan, agar mental oknum pejabat seperti ini tidak patut ditiru sekaligus Bupati Rote Ndao selaku pejabat Pembina kepegawaian di kabupaten ini dapat memberikan teguran yang keras kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya pada secretariat Daerah di BagianAdministrasi Umum, Komisi A menyoalkan kegiatan pembangunan gedung kantor yang realisasi pelaksanaan anggaran hanya mencapai 61,23 Persen

Semetara untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD). Komisi mendesak untuk segera mengundangkan peraturan daerah tentang pemilihan Kepala desa sehingga secara operasional dapat dilakukan proses pemilihan kepala desa bagi kepala desa yang sudah berakhir masa jabatannya.

Dari Komisi B, lebih menyoalkan terjadinya selisih pencatatan pendapatan antara Dinas Kesehatan dengan PPKAD sebesar Rp. 251.279.339 .Perbedaan nilai ratuasan juta tersebut terlihat pada Dinas Kesehatan sebesar RP. 3.928.774.949 sedang yang tercatat pada PPKAD adalah Rp. 4.180.054.288.-

Komisi B juga mengungkap kepermukaan dua SKPD yang tidak memiliki Bendahara Penerima pendapatanya kini Dinas Pariwisata dan Ketahanan Pangan. Hal ini dalam laporan Komisi B menilai ketidak adaannya Bendahara kedua Dinas ini dapat mengganggu penatausahaan Kaspada Dinas dan menyebabkan besar realisasi pendapatan bersinggungan dengan hal yang patut dipertanyakan.

Selain itu, masih ada SKPD yang sampai kini belum melakukan PHO sejumlah kegiatan fisik yang didanai oleh APBD tahun anggaran 2014 lalu sebagaimana terdeteksi dalam temuan DPRD. Hal ini ungkap Komisi B terdapat pada Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan.

Hal yang sama pula terhadap pembangunan fisik Lapak Pasar Olafulihaa yang hingga kini belum dilakukan PHO oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rote Ndao padahal pelaksanaan tahun anggaran sudah sejak tahun 2014. Keadaan ini.menurut Komisi B, masih ada iteam pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pihak kontraktor.

Sementara pada Komisi C DPRD Kabupaten Rote Ndao.dalam laporannya mengatakan setelah melakukan pembahasan terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban APBD TA 2014, komisi ternyata menemukan sejumlah masalah. Misalnya pada SKPD Bapeda masih ditemukan sejumlah program yang tidak dilaksanakan.

Selanjutnyapada SKPD Dinas PekerjaanUmum yang tidak mencapai target PAD tahun 2014 dan temuan pekerjaan fisik pembangunan jembatan Oeutuk pada tahun 2014 sebesar RP 634.300.000,00 yang belum terbayarkan sampai dengan saat ini.

Komisi C diakhir laporannya memberikan penegasan kepada 5 (lima) SKPD Mitranya untuk segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan(LHP) BPK RI Perwakilan NTT dengan semua catatannya sesuai dengan mekanismedanaturan yang berlaku.

Pantauan Zonaline News Sidang III DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan dua pokok agenda yakni Pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Rote NdaoTahun anggaran 2014 dan Pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal yang diajukan oleh Pemda Kab Rote Ndao

Dalam Sidang III DPRD tahun 2015 untuk membahas dan atau melakukan perhitungan Anggaran yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2014 baik belanja langsung maupun tidak langsung, secara efektif pembahasan dilakukan hanya dua hari.

Satu hari untuk pembahasan ditingkat Komisi dan sehari lagi untuk gabungan Komisi. Hanya dua hari efektif Komisi komisi menyelesaikan dua agenda besar yakni perhitungan Anggaran dan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan oleh pemerintah selama tahun Anggaran 2014. (*Arkhimes/Riyan)