MAHASISWA WNI KORBAN “MARY’S UNIVERSITY HONGKONG” MINTA BANTUAN PEMERINTAH RI

Yuliana dan teman temannya Poses bersama

Yuliana dan teman temannya Poses bersama

Zonalinenews – Hongkong, Menghadapi ketidakpastian nasib , puluhan Tenaga Kerja Asal Indonesia Mahasiswa Mary’s University Hongkong berharap Pemerintah Republik Indonesia serius membantu menyelesaikan persoalan penerbitan transkrip nilai mereka yang tidak dikeluarkan oleh pihak kampus usai mereka diwisuda dari Kampus Mary’s University Hongkong. Hal ini terungkap melalui email koresponden salah satu Mahasiswa Mary’s University Hongkong 29 Oktober 2015, Yuliana Arlina Medhe, seorang TKI asal Flores, Kelahiran Wolojita-Wolowaru Kabupaten Ende-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Sudah mau dua tahun tidak ada kejelasan, saya punya feeling ini seperti abal-abal. Pada saat wisuda waktu itu belum ada final transcript dan saya tunggu sampai detik ini tetapi belum juga dipenuhi hak kami. Semoga hal ini tidak dipandang sebelah mata karena kami sangat membutuhkan peduli semua pihak yang berempati dari tanah air Indonesia atas permasalahan ini”, tulis Yuliana Arlina Medhe dalam relisnya yang diterima redaksi ini. Pasalnya, sejumlah cara sudah mereka tempuh, diantaranya mengirim surat resmi ke pihak St Mary’s University Hong Kong Campus untuk segera menerbitkan Transkrip Nilai atau Official Transcript of Record (OTR), disusul konsultasi dengan Kepala Konsul Penerangan dalam hal ini Pihak Konsulat Indonesia di Hong Kong yang mana kini diusahakan dengan mengecek status universitas ini ke Dikti di Jakarta dan Dubes Filipina sebab Mary’s University Hongkong mirip sebuah joint perkuliahan yang induk Universitasnya berada di Philipina. Dikisahkan, awal promosi diyakinkan kampus ini bekerja sama dengan Universitas 17 Agustus di Jakarta Utara. Kampus ini juga mengaku bekerja sama dengan STIE Adhi Niaga Bekasi. Dosennya pun didatangkan dari Indonesia yang nota bene orang Indonesia asli. Selain itu, kata Yuliana, pihak terkait mengaku ijazah yang diberikan adalah resmi dan dapat disetarakan di Direktorat Akademik DIKTI Jakarta.

Menurut dia, pada awalnya mereka mendapat promosi tentang kampus ini dari seorang dosen dan juga pemilik sekolah setara SMA dan SMP atau pemilik Learning Center untuk paket B dan C. Tidak ada terapan system seleksi khusus untuk belajar di kampus ini. Selanjutnya dalam mengikuti proses perkuliahan mereka tidak bergabung dengan mahasiswa lain asal Filipina, meski saat promosi telah dijelaskan bahwa kampus ini adalah kampus internasional.

Ditambahkan, terkait kewajiban pembiayaan perkuliahan, harga perkuliahan selalu dibayar, dimana setiap mahasiswa sebulan wajib membayar 650 Dollar HK (sekitar Rp 1.138.548) untuk tahun pertama dan 360 Dollar HK (Rp 630.580) untuk biaya tahun kedua. Hingga kini, Yuliana dan teman-temannya masih menunggu transkrip nilai sejak diwisuda 26 Januari 2014 lalu. Mereka berharap etika baik dari pihak-pihak menuntaskan permasalahan ini dan Pemerintah Republik Indonesia menaruh peduli serius atas nasib WNI diluar negeri dalam menghadapi hak-haknya ataupun atas dugaan penipuan serta kemandekan yang berkepanjangan usai terkatung-katungnya nasib para WNI dalam persoalan ini. (*tim red)