MASA KONTRAK PROYEK RP. 16,7 M BERAKHIR, MASALAH BELUM DISELESAIKAN

Ronis Halundaka

Ronis Halundaka

Zonalinenews-BAA, Tiga kegiatan proyek pembangunan yang didanai APBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp.16,7 Miliard berlokasi di wilayah kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur terindikasi masalah dalam pelaksanaannya namun masih didiamkan oleh pihak PPK dan Pengawas di tingkat Propinsi serta masih belum mendapat perhatian Legislatif dalam fungsi pengawasan.APBN dilapangan.

Seperti sebelumnya dilangsir Zonaline News, ketiga proyek APBN untuk Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur sebesar Rp16 755 535 000,- oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum NTT yang dikerjakan oleh PT Karang Teguh Abadi, Mojo Wijaya Karya dan Anisa Prima Lestari ini mendapat kecaman keras dari pihak Satker PPK PAM, Satker PAMS – NTT melalui Koordinator Pengawas Pulau Rote Satker PAMS NTT Ronis Halundaka kalau pihaknya segera mengambil tindakan pembongkaran atas pekerjaan tersebut karena pelaksanaannya tidak mengaju pada kontrak dan perencanaan.

“Kata Halundaka Kalau memang pekerjaannya dilapangan untuk kegiatan pekerjaan yang sedang dilakukan PT Karang Teguh Abadi, Mojo Wijaya Karya dan Anisa Prima Lestari seperti apa yang ditunjukan Zonaline News maka kami segera lakukan evaluasi untuk ditindak lanjuti sampai pada pembongkaran pekerjaan. Dari tiga kontraktor pelaksana pekerjaan, pihaknya baru dan sudah mengeluarkan surat teguran untuk PT Karang Teguh Abadi untuk memperbaiki kembali pekerjaan yang dikerjakannya yang tidak sesuai dengan Spek.” Demikian pernyataan Halunda yang dikutip kembali dari berita sebelumnya pada 15 September 2015 yang lalu berjudul “Proyek Pipa 16,7 Milyard Di Rote Ndao akan di Bongkar”

Selain ketiga proyek pekerjaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) di Kabupaten Rote Ndao tersebut masih bersinggungan dengan masalah pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan, batas waktu sesuai kontrakpun telah berakhir sementara pekerjaan dilapangan belum terselesaikan.

Ketiga kontraktor itu masing masing: PT Anisa Prima Lestari..Lokasi kegiatan PDAM Kab Rote Ndao, Lingkup pekerjaan yang dilakukan sebanyak 10 iteam dengan nilai Rp 4.100 000 000.- batas akhir pekerjaan 27 Oktober 2015

PT Karang Teguh Abadi. Lokasi kegiatan : IKK Baa Kabupaten Rote Ndao. Lokasi kegiatan: Pembangunan SPAM Ibu Kota Kecamatan ( IKK ) Baa Kabupaten Rote Ndao dengan kingkup pekerjaan sebanyak 8 iteam dengan nilai sebesar Rp. 6 531 798 000.- batas akhir pekerjaan 25 April 2015

Sedangkan PT Mojo Wijaya Karya. Lokasi kegiatan IKK Kecamatan Rote Barat Laut Kab Rote Ndao, Lingkup pekerjaan sebanyak 14 iteam dengan nilai kontrak Rp 6 123 746 000.- batas akhir pekerjaan 23 Oktober 2015.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wil I. Satker PAMS Nusa Tenggara Timur Roliviyanti Jamin,ST,MT saat dikonfirmasi melalui Koordinator Pengawas Pulau Rote Satker PAMS NTT Ronis Halundaka via telpon Senin 26 Oktober 2015 pukul 12:12 Wita sebanyak tiga kali dihubungi namun ponsel miliknya tidak aktif. “Nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau sedang berada diluar jangkauan” demikian suara dari balik ponsel.

Pantauan Zonaline News dilokasi kegiatan Senin 26 Oktober 2015 sehubungan dengan telah berakhirnya masa kontrak dan sejumlah masalah pada titik yang terdekteksi pekerjaan tidak sesuai perencanaan oleh Zonaline News beberapa waktu yang lalu ternyata belum diperbaiki dan dibongkar.

Selain itu, ditemukan pekerjaan baru yang dikerjakan; seperti galian disekitar jalan Lekunik – Utomo yang jauh lebih tidak memenuhi syarat sementara sebagian pipa telah ditanam. Kedalaman dan lebar galian tidak memberi rongga bagi pipa karena besar pipa dan galian sama besar dan lebar.

Selanjutnya ketiga perusahaan sebagai pelaksana proyek masih belum menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang kini telah berakhir.

Junus Panie, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Rote Ndao(Ampera) dalam komentarnya kemarin siang 26 Oktober 2015. Kepada Zonaline News Ia. Mengatakan, sesuai kontrak kerja pihak pelaksana harus bertanggung jawab atas pekerjaannya yang tidak tepat waktu, dan sebenarnya sudah tidak bisa melanjutkan pekerjaan sebab sesuai kontrak pihak pelaksana telah membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu apalagi sedang terindikasi pekerjaan tidak sesuai perencanaan. Jelasnya

Ia juga menegaskan agar pihak yang berkewajiban dan berkewenangan atas tindakan hukum terhadap pekerjaan yang bermasalah ini tidak diam ditempat tetapi turut memantau serta menindaklanjuti proyek belasan milliard tersebut. Kata Junus

Proyek itu dikerjakan dengan uang rakyat dan seharusnya bermanfaat untuk rakyat bukan menambah kekayaan kontraktor tetapi hasil pekerjaan tidak bermanfaat.

Untuk pihak PPK, Pengawas dan kontraktor lanjut junus, harus ditindak dan meminta pertanggung jawabannya. Tambahnya. (*Arkhimes Molle)