PERATURAN BUPATI DINILAI TIDAK MENDIDIK

ADELHEID DA SILVA

ADELHEID DA SILVA

Zonalinenews-BAA, Permainan duit melalui rekening pelanggan yang terlambat membayar iuran air minum pada PDAM Rote Ndao seperti bom waktu yang kini meledak setelah terbungkus sejak tahun 2013 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup).

Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 48 tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Rote Ndao ini, diakui belum ditindak lanjuti secara teknis dalam pelaksanaannya oleh pihak PDAM dengan peraturan atau penjabaran teknis oleh Direktur PDAM berakibat pada terjadinya pihak PDAM Rote Ndao terjerumus pemerasan duit konsumen.

Demikian hal ini dilontarkan Plt Direktur PDAM kabupaten Rote Ndao, Ir Yahya F. Sodak sebelum menggelar rapat internal dengan Badan Pengawas dan Staf PDAM Rote Ndao Senin 26 Oktober 2015 lalu.

Kepada Zonaline News Setelah usai konfirmasi soal adanya perbedaan pencatatan keuangan pada sleep rekening pelanggan air minum, di ruang kerja Plt Direktur PDAM Rote Ndao Ir Yahya F.Sodak mengatakan Hari ini juga kita rapat bersama Badan Pengawas yang sifatnya internal terkait dengan Peraturan Bupati (Perbup) Rote Ndao dan masalah denda pelanggan.

Kata Sodak, Rapat yang digelar bersama Badan Pengawas PDAM Rote Ndao merupakan rapat internal terkait dengan Peraturan Bupati, masalah denda harian yang progresif karena dinilai sangat merugikan para pelanggan dan tidak mendidik.

“Hari ini juga ada rapat bersama badan pengawas untuk melakukan rapat internal terkait dengan Perbup akan denda harian yang progresfip karena dinilai sangat merugikan para pelanggan dan tidak mendidik” Ujar Yahya Sodak

Seperti dalam pantauan Zonaline News, rapat internal tersebut mulai digelar pukul 11: 30 hingga 13: 15 wita, dihadiri Badan Pengawas, Plt Direktur dan sejumlah staf. Untuk Badan pengawas yang berjumlah tiga orang hanya dihadiri dua orang yakni Semuel Nssa sebagai ketua dan Adelheid da Silva sebagai anggota sementara Dominggus Modok,ST,MT yang juga sebagai Kadis PU Kabupaten Rote Ndao tidak hadir.

Dinamika pembahasan materi yang diperdebatkan pada rapat tersebut berkisar masalah belum dipertanggung jawabkannya asset bantuan Pemerintah daerah bernilai Rp 6 Milyard kepada PDAM, Peraturan Bupati Rote Ndao dan tagihan rekening konsumen bermasalah.

Untuk di ketahui bahwa peraturan bupati yang dimaksud dalam rapat internal tersebut dan disepakati untuk dikaji oleh Pihak PDAM bersama Badan pengawas adalah Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 48 tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Rote Ndao,

Terutama BAB VII, tentang Kewajiban dan Larangan. Pada pasal 17.yang menguraikan hal soal kelompok konsumen antara lain:

a.(1) Kelompok I dan II Rp. 5000,- ditambah Rp. 1000,- Setiap hari untuk keterlambatan hari-hari berikutnya. a.(2). Kelompok III Rp. 7.500,- Rp.2000 a.(3). Kelompok IV Rp. 10.000 ditambah Rp.2500,- b. Menunggak pembayaran rekening air lebih dari 10 (sepuluh) hari dikenakan Pemutusan sementara aliran air tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. c. Apabila melewati 3 (tiga) bulan dan setelah diberikan punggutan sebanyak 3 kali berturut-turut belum juga melunasi tunggakan maka jaringan air sambungan rumah akan diputuskan secara permanen.

Ketua Badan Pengawas PDAM Rote Ndao, Semuel Nassa. Saat dikonfirmasi usai rapat mengatakan, Rapat akan dilanjutkan Kamis 29 Oktober 2015. Kita berikan waktu untuk pihak PDAM menyiapkan pertanggung jawaban asset dan keuangan yang masih dilengkapi bukti oleh Bagian Keuangan PDAM. Jelasnya.

Sementara secara terpisah Adelheid da Silva usai mengikuti rapat. Ia menjelaskan, sesuai dengan Undangan dari Plt Direktur PDAM adalah rapat yang digelar terkait dengan evaluasi kinerja dan ada beberapa persoalan yang sudah diangkat termasuk rekening air, asset Pemda Rote Ndao yang diberikan pada PDAM senilai 6 miliard untuk dikelolah pada Tahun 2014.

Selain itu, deadline waktu pertanggung jawaban pengelolah keuangan untuk melapor secara administrasi yang disertai dengan bukti kwitansi asli pada hari kamis 29 oktober 2015, kepada Badan Pengawas untuk mengkaji dan melakukan evaluasi bersama terhadap persoalan yang terjadi saat ditubuh PDAM Rote Ndao

Terkait dengan masalah pembebanan biaya denda bagi pelanggan pihak PDAM. Tadi, menjelaskan bahwa seharusnya Peraturan bupati itu dilandasi oleh sebuah aturan direktur PDAM sebagai penjebaran dari Perbup tersebut namun selama ini tidak ada, karenanya mereka berjalan sesuai dengan keinginan dan pemahaman mereka.

Untuk itu, Perbup tersebut akan dikaji kembali dengan tujuan tidak terjadi pembebanan bagi masyarakat Rote Ndao yang sangat memberatkan konsumen, termasuk dengan temuan – temuan penagihan biaya dengan akan dikaji, dan kemudian badan Inspektorat akan melakukan mengaudit biaya-biaya yang selama ini diperas dan manfaatkan untuk kepentingan diri.

Selanjutnya, sambil menunggu Perbup dikaji kembali beberapa hari ini belum ada penerbitan rekening untuk melakukan pembayaran dan penagihan agar tidak terjadi tumpang tindi persoalan baru

“Dalam pembahasan bahwa akan di kaji kembali dan melakukan perhitungan hal yang sangat merugikan pelanggan maka biaya tertegi akan dikembalikan pada konsumen” Ujarnya.

Dengan kelalaian mereka dalam penagihan yang harus diganti kembali, dan ini sikap yang sangat tegas oleh badan pengawas PDAM sehingga kami meminta data secara lengkap untuk mengkaji sebagi badan pengawas kemudian menetukan sikap terhadap hal-hal yang dilakukan secara tidak jelas dan benar lalu berakibat merugikan pelanggan.

Adelheid da Silva yang juga pernah menjadi anggota Badan Anggaran pada DPRD Kabupaten Rote Ndao 2004-2009 ini mengakui pula kalau Pihak PDAM Rote Ndao melalui Adam Lani sebagai Kabag yang menata keuangan termasuk tagihan liar bermotif denda tersebut belum dapat membuktikan semua penagihan biaya denda keterlambatan iuran pembayaran rekening oleh konsumen selama ini.

“Kami akan mengejar mereka terus. Kami juga sudah meminta data dan bukti untuk mempertanggung jawabkannya terkait dengan penagihan denda-denda keterlambatan itu catat dimana dan disetor kemana. mereka belum bisa membuktikan pada kami badan pengawas terkait dengan penagihan biaya dengan bulanan dan harian, mereka hanya bilang ada didalam. Tapi tidak tahu yang dimaksud itu didalam mana? sehingga badan pengawas meminta lebih kurang hari kamis sudah bisa memberikan laporan dan bukti pertanggng jawabannya” Ujar Adelheid. (*Arkhimes Molle)


TAG