Plan dan Dinas Dukcapil TTU Fasilitasi Nikah Massal Ratusan Pasangan di TTU

Upacara Pemberkatan perkawinan di Gereja St. Petrus  Paulus, Desa Hauteas, Kecamatan Biboki Utara

Upacara Pemberkatan perkawinan di Gereja St. Petrus Paulus, Desa Hauteas, Kecamatan Biboki Utara

Zonalinenews- Kefamenanu,– Sebanyak 281 pasangan suami-isteri mengikuti acara pencatatan perkawinan di Gereja St. Petrus Paulus, Desa Hauteas, Kecamatan Biboki Utara, Timor Tengah Utara (TTU). Mereka adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah secara adat dan gereja, namun belum tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, sebanyak 104 pasangan lainnya mengikuti pemberkatan perkawinan, untuk kemudian perkawinan mereka juga akan dicatat.

“Dengan kegiatan ini, pernikahan mereka tercatat Negara. Ratusan pasangan ini akan memiliki dokumen perkawinan, yang menjadi prasyarat penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak mereka,” kata Country Director Plan International Indonesia, Mingming Remata Evora, di sela-sela acara.

Acara nikah massal ini terselenggara atas kerja sama Plan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara. Pernikahan massal ini membuka peluang 1300 anak di Biboki Utara memiliki Akta Kelahiran.

“Sebagai organisasi pengembangan masyarakat yang berpusat pada anak, Plan berkepentingan mempromosikan pentingnya akta kelahiran bagi setiap anak. Secara global, sekitar 51 juta anak, atau satu dari tiga kelahiran anak di dunia tidak tercatat,”ujar Mingming.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten TTU, baru 17 persen anak yang kelahirannya tercatat negara. Angka itu jauh di bawah rata-rata pencatatan kelahiran anak di NTT yang mencapai 30 persen. Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan NTT merupakan provinsi dengan pencatatan kelahiran terendah secara nasional.

Mingming menjelaskan, tanpa akta kelahiran, anak rentan menjadi korban kejahatan, seperti perdagangan anak. Akta kelahiran dapat mengurangi risiko terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum terhadap anak. Selain itu, Akta Kelahiran merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses layanan pendidikan.

Sejak tahun 2013, Plan melalui proyek Akta Lahir untuk Semua Anak (UBR) yang didukung Uni Eropa, mendorong Pemerintah Kabupaten TTU melakukan desentralisasi layanan pencatatan sipil. Desentralisasi ini diwujudkan dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Bikomi Utara dan Biboki Tengah.

Dalam kesempatan ini, Mingming juga menyoroti tingginya pernikahan anak yang menghambat akses anak perempuan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Saya berharap agar perkawinan usia dini tidak menjadi siklus yang berulang. Melalui kampanye Because I Am A Girl (BIAAG), Plan mempromosikan perluasan akses pendidikan bagi semua anak, terutama perempuan,” katanya.

Mingming menambahkan, sebentar lagi, tepatnya tanggal 11 Oktober, PBB akan memperingati Hari Anak Perempuan se-Dunia (International Day of The Girl). Komunitas global akan melakukan refleksi bersama tentang sejauh mana hak-hak anak perempuan di seluruh dunia terpenuhi.

“Dalam kaitan Hari Anak Perempuan se-Dunia, adanya pernikahan massal ini sekaligus menekankan pentingnya perlindungan bagi anak, terutama anak perempuan, khususnya tentang hak akan identitas,” tegas Mingming. (*tim)