PPK, KABID DAN KONTRAKTOR SALING LEMPAR TANGGUNGG JAWAB

Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten  Rote Ndao Melkias R Rumlaklak

Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao Melkias R Rumlaklak

Zonalinenews-BA’A, Pembangunan Gapura di Pelabuhan Baa dan Bandar Udara D.C. Saudale Lekunik Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur diduga mengandung sejumlah masalah.

Berdasarkan pantauan Zonaline News, proyek Gapura bernilai Rp.984.000.000,- tersebut pada titik pertama di Pelabuhan Baa tengah dikerjakan namun diduga belum ada dokumen kontrak, karena di lokasi pekerjaan tidak terlihat papan informasi dan untuk sementara di Bandar Udara belum terlihat adanya kegiatan.n Kebud

Papan royek hingga saat ini belum terpasang kerena kita belum mengetahui nomor kontrak dari Dinas Pariwisata dan pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar penunjukkan langsung untuk melaksanakan pekerjaan secara lisan oleh pihak Dinas, sehingga pelaksanaan proyek PPK, Kabid dan Kontraktor saling lempar tanggungjawab.

Demikian dijelaskan Direktur CV Ceria, Elvis Manuain saatdikonfirmasi Zonaline News, 12 September 2015 lalu, pukul 19 15 Wita di kediamannya di Jalan Pabean Baa Rote Ndao.

Kepada Zonaline News, Elvis Manuain awalnya berusaha membantah kalau pelaksanaan pekerjaan dua buah Gapura pada pintu masuk pelabuhan Ba’a dan Bandar Udara D C Saudale telah memenuhi syarat mekanisme karena dirinya sebagai pemenang tender proyek.

Direktur CV Ceria, Elvis Manuain setelah mendapat sejumlah pertanyaan akhirnya mengakui kalau pekerjaan yang dilakukanoleh CV Ceria belum dilengkapi dokumen kontrak, tetapi pelaksanaan kegiatan dilakukannya atas dasar penunjukkan langsung dan perintah pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara lisan.

“Sampai saat ini belum juga terpasang papan proyek, karena nomor kontraknya pun pihaknya sebagai kontraktor belum mengetahui termasuk dokumen kontrak serta surat perintah melaksanakan pekerjaan dan melakukan pekerjaan atas dasar ditunjuk langsung oleh Dinas secara lisan, “ jelas Elvis Manuain

Menurut Elvis Manuain bahwa ketong (kita) mau pasang papanproyek, tetapi sekarang dia punya nomor kontrak belum ada, mau karmana dan saya ditunjuk dinas untuk melakukan pekerjaan secara lisan. Karena beta yang sudah menang tender. Cuma surat-surat kontrak masih ada di KepalaDinas,” jelas Elvis.

Selanjutnya, ia menjelaskan, kalau pekerjaan kedua gapura dimenangkan dengan nilai tender sebesar Rp.984.000.000,- dengan masa waktu pekerjaan 100 hari terhitung dari bulan Agustus 2015 dan tentunya kita melaksanakan pekerjaan mengacu pada dokumen kontrak dan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) namun semuanya masih belum diserahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao.

Alasan belum diserahkan SPMK, tambah Elvis bahwa dari pihak DinasPariwisata Kabupaten Rote Ndao yang hingga sekarang pihaknya belum menyerahkan dan kami belum pegang dokumen resmi karena masih terhalang Sidang DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Selain itu pihak Dinas masih sedang menghadiri acara pemakaman jenasah Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao yang meninggalpadatanggal 11 Oktober 2015 di Kupang, sehingga menurut rencana Dinas baru akan menyerahkan dokumen serta menunjuk lokasi pembangunan Gapura Bandara Udara D C Saudale pada dirinya, Rabu 14 Oktober 2015.

“Untuk gapura di bandara D.C Saudale, rencananya hari, Rabu, tanggal 14 oktober 2015, dinas tunjukan titik pembangunan.Gapura pada Bandara D.C Saudale hingga saat ini belum ada titik yang ditunjukan oleh pihak Dinas Parawisata, ” kata Elvis Manuain.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Usaha Jasa Sarana Prasarana Pariwisata pada Dinas Pariwiata dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao, GlorinaPingak, saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao 10 September 2015 lalu, menjelaskan pekerjaan pembangunan gapura di Pelabuhan Ba’a sedang dikerjakan dan tim kerja yang hingga saat ini sedang pada tahapan pengecoran dn ada juga kegiatan yang sama di lokasi Bandara D.C. Saudale.

Gloriana Pingak mengakui bahwa pembangunan pelabuhan udara D C Saudale Lekunik, masih mengalami kendala, karena menunggu masterplan dari pihak pengelola Bandara, sehingga belum tahu diman lalokasi

Selanjutnya menjawab pertanyaan Zonaline News Kata Gloriana Pingak, dengan progress pelaksanaan pekerjaan saat ini akan mengalami keterlambatan.

Sedangkan untuk tenggang waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ia mengakui tidak memastikan waktu pelaksanaan dan berakhirnya pekerjaan untukitu dirinya baru bisa memastikan apabila sudah melihat kontraknya setelah kembali. Dengan progres pekerjaan yang terlambat seperti ini menurut Glorina pasti terhalang akan waktu dan pelaksanaannya.

“Nanti beta (saya) pulang baru membaca dokumen kontrak kerja, sehingga bisa mengetahui pekerjaan proyeknya dimulai dari kapan,   karena masih ada banyak kegiatan,” jelas Pingak.

Sementara itu, Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rote Ndao, Melkias R. Rumlaklak, S.IP sekaligus sebagai PPK Proyek Gapura tersebut saat dikonfirmasi 10 September 2015 sekitar pukul 17:37Wita di Gedung DPRD Rote Ndao, saat dikonfirmasi mengatakan, kalau belum adanya papaninformasi dilokasi proyek yang tengah dikerjakan itu adalah kesalahan dari pihak kontraktor.

Untuk itu lanjutnya, apabila hingga saat ini pihak kontraktor belum pasang papan informasi, maka kami akan berkoordinasi untuk memasangnya dan untukkegiatan proyek di bandaraa D.C Saudale sampai dengan saat ini belum terlaksana, karena belum tahu titik koordinat untuk pembangunan gapura tersebut.

Ketika dihubungi secara terpisah, Denny Moy, Anggota DPRD Rote Ndao diruang kerja Wakil Ketua DPRD Kab Rote Ndao, 10 September 2015 menjelaskan, pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak dilengkapi papan informasi disebabkan kesalahan administrasi, sehingga pihak dinas yang berkewajiban untuk melakukan teguran kepada kontraktor termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya menegaskan pada kontraktor sebagai pelaksana proyek.

Menurut Denny Moy yang juga adalah Anggota Komisi C DPRD, ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh PPK kepada pelaksana bila tidak memenuhinya dan ada catatan kepada kontraktor bahwa dengan tidak adanya papan informasi proyek, maka ditanyakan masyarakat ada proyek apa. “Papan informasi akan tercatat berapa besar biaya untuk proyek yang akan dikerjakan. Jadi ketiaka tidak dipasang, maka jadi ketika nilai proyek tidak dipasang, maka proses pencairan bias saja tidak perlu dibayarkan, karena sudah termasuk dalam anggaran akan pemasangan papan informasi tersebut, tetapi kenapa tidak dipasang,”katanya.

Denny Moy mengakui, kalau ada kenyataan semacam itu belum lama ini pihaknya temui dan melihat langsung terjadi pada beberapa titik lokasi yang tidak ada papan informasi dan pihaknya sudah melakukan teguran kepada PPK.

Menurut Moy, kalau kontraktor yang tidak pasang atau tidak mau pasang papan proyek maka, berkonsekwensipadainfoicepembayaran, tidak perlu membayar biayapapaninformasiproyek kepada pelaksana, karena hal tersebut merupakan bagian dari kekurangan volume pekerjaan.

“Pelaksanaan kegiatan proyek tanpa papan informasi menunjukkan sikap tertutup dari pihak kontraktor, tentunya akan berdampak pada sejumlah indikasi dari masyarakat dan itu tandanya “kontraktor-kontraktor nakal.” Karena itu sebuah keharusan yang dilakukan kontraktor dan itu sudah jelas dalam alokasi anggarannya

Selain itu, Anggota Komisi C memimiliki otoritas untuk memberikan teguran kepada PPK dan selanjutnya menyampaikan peringatan kepada pihak “kontraktor yang nakal”, karena pihaknya juga punya kewenangan yang terbatas dan tidak bisa mengintervensi sejauh mungkin, karena ada ketentuan yang berlaku,” jelas Denny Moy. (ArkhimesMolle / Riyan Tulle)