TIGA OKNUM DIDUGA “BERMAIN MATA” SOAL PROYEK APBN 16,7 MILYARD DI ROTE

JUNUS PANIE

JUNUS PANIE

Zonalinenews-BAA, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Rote Ndao (Ampera) Junus Pani, melalui telpon genggam miliknya dengan nomor 081236166xxx.saat dihubungi , Sabtu 24 Oktober 2015 pukul 20:23 Wita menilai kalau tiga oknum diduga “bermain mata” dalam proyek Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Dana paket APBN 2015 sebesar Rp16. 755. 535. 000,-

Menurut Junus Pani, pihaknya bukan lagi menduga tapi langsung menuduh kalau tiga oknum turut bermain mata dalam masalah pelaksanaan proyek bernilai milyaran rupiah tersebut. Sebut Junus, ketiga oknum tersebut adalah Anggota DPR RI, PPK dan pihak pelaksana proyek.

Lanjut Junus. PPK proyek dari Satuan Kerja (satker) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum NTT bekerja sama dengan pihak kontraktor dan turut pula pihak DPR-RI untuk mengakomodir program pembangunan yang bakal tidak menguntungkan masyarakat tetapi hanya bermuara pada kepentingan pribadi yang menghasilkan uang.

Menurut Junus, penilaian tersebut diangkat ke permukaan oleh dirinya karena kenyataan yang sedang terjadi dilapangan tidak ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme sementara tugas dan tanggung jawab ketiga oknum dalam pelaksanaan proyek yang didanai dari APBN pun lamban penangannya dan tidak konsisten dengan sikapnya untuk menindaklanjuti masalah proyek yang akan membawah kerugian bagi rakyat.

“kerja sama, Itu, otomatis karena Satker mau mengatakan kalau tidak bermain mata dengan pihak kontraktor, apa yang disampaikan lewat pemberitaan media harus tindaklanjuti, bukan diam. dia tidak menindak terkait dengan pembongkaran dan perbaikan proyek maka masyarakat menilai bahwa Satker diduga maen mata dengan pihak kontraktor, ” Ujar Junus.

Dikatakan pula, Aliansi Masyarakat Peduli Rote Ndao (Ampera) menilai selama ini Dewan. Baik, DPR-RI maupun DPRD hanya menjalankan dua fungsi sedangkan fungsi pengawasan diabaikan sama sekali.

Kata Junus, selama ini setiap persoalan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan yang lebih dulu mengetahuinya adalah oknum Pers dan masyarakat sendiri. Seharusnya anggota legislatif dalam fungsi pengawasan terlebih dahulu mengetahuinya.

“Selama ini setiap persoalan yang kaitannya dengan pembangunan yang lebih tahu itu teman-teman wartawan dan masyarakat. Seharusnya anggota-anggota DPRD dalam fungsi pengawasan yang diberi gaji oleh Negara dari uang rakyat. Mereka juga ikut bermain mata dengan sejumlah persoalan yang terjadi dilapangan” Ucapnya.

Kata Junus, alasan dirinya menilai ada keterlibatan legislatif dalam permainan proyek miliaran rupiah di Rote Ndao karena sejumlah persoalan proyek yang kini terjadi dilapangan namun lemahnya fungsi pengawasan legislatif baik dari DPR-RI maupun DPRD

“ Lensa kacamata yang digunakan legislatif dan PPK adalah lensa untuk kerja sama dengan pelaku pelaksana proyek, berbeda dengan lensanya masyarakat yang memakai lensa untuk melihat asas manfaat dari pembangunan. Ada atau tidak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat dan iteam – iteam pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum sebagaimana termuat dalam kontrak,”kata Junus.

Ia mencontohkann , terkait pekerjaan jaringan pipa yang tertindas (ditindis dengan bongkahan batu) di atas pipa HDPE, sementara sesuai dengan regulasi kalau pipa HDPE tidak boleh dikuburi batu itu bukan pipa besi.

“ Menyikapi soal pantauan, Anggota Komisi V DPR RI Fary Jemi Francis yang didampingi PPK PAM, Satker PAMS – NTT, Roliviyanti Jamin,ST,MT yang sebelumnya telah memantau kegiatan lapangan namun tidak menemukan persoalan yang sedang terjadi dilapangan, Junus mengatakan, Tiga hal yang dilakukan oleh anggota legislatif pusat itu tidak sesuai dengan fakta lapangan maka yang harus diubah adalah lensa – lensa kacamata yang sedang digunakan,”Tandas Junus.

Lanjutnya, bila masyarakat dan media masa menemukan persoalan pekerjaan dilapangan sementara pihak Dewan dan PPK tidak melihat hal tersebut, itu yang penting untuk dipertanyakan, sekalipun hal itu sekecil apapun karena menggunakan uang rakyat untuk itu semestinya persoalan proyek pipa Rp. 16,7 Milyard tidak dan jangan didiamkan.

Selain itu, bukan kontraktor saja yang dituntut pertanggung jawabannya atas pelaksanaan proyek yang bermasalah namun pihak PPK pada Satker PAMS – NTT juga perlu ditindak dengan pertanggung jawaban secara hukum. Apakah sifatnya secara administrasi atau sanksi hukum.

Ada ketentuan-ketentuan yang ada berlaku secara baku, bahwa progres pekerjaan masih dalam ambang batas toleransi untuk perbaikan dalam hal kesalahan administrasi namun apabila sudah lewat dari waktu yang ditentukan namun belum diselesaikan dan terkait masalah maka tidak boleh tawar menawar.

Untuk itu. Tegas Junus meminta sikap tegas dari lembaga yudikatif untuk menindaklanjuti. Hal ini katanya dilakukan pihak yudikatif agar ada unsur jera bagi pihak kontraktor melaksanakan pekerjaan dengan tidak penuh tanggung jawab.

Sebelumnya diberitakan , Proyek Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Dana paket APBN 2015 sebesar Rp16 755 535 000,- oleh Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum NTT dilaksanakan oleh tiga Kontraktor pelaksana, masing masing PT Karang Teguh Abadi, Anisa Prima Lestari dan Mojo Wijaya Karya dalam waktu dekat akan diperintahkan untuk bongkar kalau pekerjaannya tidak sesuai perencanaan

Demikian penegasan ini disampaikan Koordinator Pengawas Pulau Rote Satker PAMS NTT Ronis Halundaka yang temui Zonaline News diruang kerjanya di jln Ahmad Yani No 07 Kupang 15 September 2015 pukul 10:05 Wita.

Kepada Zonaline News Ronis Halundaka mengatakan Terkait dengan kegiatan pembangunan sistim penyediaan air minum di Kabupaten Rote Ndao oleh tiga rekanan kontraktor jika dalam dalam kegiatan pekerjaan jaringan perpipaan dan iteam pekerjaan dilokasi yang tidak sesuai dengan spek dan mekanisme perencanaannya maka kami perintahkan untuk bongkar pekerjaan tersebut.

Untuk diketahui kalau ketiga perusahan yang melaksanakan pekerjaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM ) di Kabupaten Rote Ndao, sumber dana APBN Murni TA 2015 masing masing PT Anisa Prima Lestari..Lokasi kegiatan PDAM Kab Rote Ndao, Lingkup pekerjaan yang dilakukan sebanyak 10 iteam dengan nilai Rp 4.100 000 000.- batas akhir pekerjaan 27 Oktober 2015

Selanjutnya PT Karang Teguh Abadi. Lokasi kegiatan : IKK Baa Kabupaten Rote Ndao. Lokasi kegiatan: Pembangunan SPAM Ibu Kota Kecamatan ( IKK ) Baa Kabupaten Rote Ndao dengan kingkup pekerjaan sebanyak 8 iteam dengan nilai sebesar Rp. 6 531 798 000.- batas akhir pekerjaan 25 April 2015

Sementara PT Mojo Wijaya Karya. Lokasi kegiatan IKK Kecamatan Rote Barat Laut Kab Rote Ndao, Lingkup pekerjaan sebanyak 14 iteam dengan nilai kontrak Rp 6 123 746 000.- batas akhir pekerjaan 23 Oktober 2015.

Pantauan Zonaline News sampai dengan hari ini Minggu 25 Oktober 2015 sudah berakhir masa kontrak untuk pelaksana Proyek namun belum ada tanda tanda tindakan dari pihak PPK dan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum diselesaikan. (Arkhimes Molle / Riyan Tulle)