TKSK Minta Fasilitas di DPRD Kabupaten Kupang

Maulido Reke Pak  saat memberikan keterangan kepada media

Maulido Reke Pak saat memberikan keterangan kepada media

Zonalinenews-Oelamasi, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas di kecamatan yang selalu membantu Dinas Sosial di Kabupaten Kupang selalu terkendala dengan masalah computer atau laptop serta kenderaan. Untuk itu, dalam melancarkan aktifitas pendataan tersebut TKSK sangat membutuhkan fasilitas untuk memperlancar kegiatan pendataan. Selain itu, jangkauan antara lokasi di kabupaten kupang, TKSK sangat kesulitan dalam melakukan pendataan terhadap masayarakat yang membutuhkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

Hal ini disampaikan Ketua TKSK kabupaten Kupang sekaligus sebagai ketua Forum TKSK Provinsi NTT, Maulido Reke di DPRD NTT, Selasa 20 oktober 2015.

Saat ini, Kata Reka melanjutkan seluruh tim TKSK terbentur dengan masalah fasilitas dalam memperoleh data di masyarakat. Walaupun, dalam kondisi geografis kabupaten kupang yang luas dan bergunung-gunung TKSK selalu dan tetap bekerja dalam memberikan data kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten Kupang, Provinsi dan kemnterian social.

“ TKSK selalu memeberikan data kepada pihak pemerintah, namun saat ini tenaga TKSK terbentur dengan masalah fasilitas. Sehingga pemerintah kabupaten kupang diharapkan untuk memberikan fasilitas guna mendukung kinerja TKSK dilapangan,” jelas Reke.

Selain itu, kata Reke melanjutkan sebagai ketua Forum TKSK provinsi dirinya akan terus memperjuangkan nasib tenaga TKSK yang telah habis masa kontrak tahun 2014. Sehingga, pemerintah kabupaten Kupang jangan melihat TKSK dengan sebelah mata. Saat ini, ada 24 tenaga TKSK yang menyebar di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Sementara untuk tugas-tugas TKSK dilapangan dirasakan sangat berat karena harus melakukan pendataan terhadap seluruh Penyandang Masalah Sosial (PMK) di kabupaten Kupang.

“Kita minta untuk Pemerintah Kabupaten Kupang memfasilitasi TKSK dengan motor dengan laptop atau Komputer. Sebab, selama ini ke dua fasilitas yang digunakan dipinjam dari teman atau disewa,” kata Reke.

Lanjut Reke, dari hasil perjuangan yang dilakukan, pada tahun 2014, 24 TKSK telah diakomodir pemerintah kabupaten Kupang sebagai tenaga Kontrak dari Bupati Kupang. “saat ini 24 tenaga TKSK telah masuk dalam tenaga kontrak tenaga kabupaten,” tutur Reke singkat.

Menjawab permintaan TKSK, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yosep Lede mengatakan, sebagai wakil rakyat, dirinya akan memperjuangkan fasilitas untuk tenaga TKSK di kabupaten kupang. Sebab, TKSK memegang peranan yang yang sangat penting dalam melakukan pendataan di kabupaten Kupang. DPRD kabupaten Kupang akan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah kabupaten kupang untuk ditindak lanjuti.

“ Kita akan menyampaikan persoalan yang disampaikan TKSK kepada Bupati Kupang, Ayub Titu Eki untuk segera menfasilitasi fasilitas TKSK,” kata Lede.

Pengadaan fasilitas, kata Lede guna mendukung aktifitas TKSK yang melakukan pendataan dari kampong ke kampong dan desa ke desa, membantu pemerintah daerah dalam melakukan pendataan. Untuk pemerintah jangan menutup mata dengan pekerjaan yang dilakukan oleh TKSK tersebut.

DPRD Kabupaten Kupang juga sangat mendukung upaya Bupati Kupang yang telah membuat Surat Keputusan (SK) bupati untuk mengangkat TKSK sebagai tenaga kontrak daerah. Sebab, tahun 2009 TKSK di kontrak oleh kementerian social tapi kontrak tersebut telah berakhir pada tahun 2014. Sementara pekerjaan yang diemban oleh TKSK sangat berat.

Saat ini, kata Lede dalam pembahasan anggaran murni belum dibahas menyangkut dengan masalah fasilitas dari TKSK namun dalam perubahan anggaran biaya fasilitas untuk TKSK diperjuangkan sehingga pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan TKSK.

“Untuk anggaran tahun 2015,kabupaten Kupang mengalami deficit sehingga akan diupayakan masuk dalam perubahan anggaran,” tutur Lede.(*Plt)


TAG