Winston Rondo Sebut Selain PGRI, Banyak Kampus Bermasalah di NTT

Wiston Rondo insrt mahasiswa univrsitas PGRI NTT saat aksi

Wiston Rondo insrt mahasiswa univrsitas PGRI NTT saat aksi

Zonalinenews-Kupang, Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo Senin 5 Oktober 2015 pukul 12.30 wita di gedung DPRD NTT menegaskan, terkait status  nonaktif kampus Universitas PGRI NTT oleh Kemenristekdikti, serta proses penerimaan mahasiswa dihentikan sementara, sedangkan proses perkulihaan dan wisuda tetap dijalankan, namum pada kenyataannnya, indahan dari Kemenristekdikti ini tidak dituruti oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak Universitas PGRI NTT dan Yayasan YPLP PGRI NTT tetap melaksanakan penerimaan mahasiswa baru.

“ Untuk itu pihaknya telah menyampaikan persoalan ini kepada kemenristekdikti terkait persoalan penerimaan siswa baru dan dalam waktu dekat akan ada sikap tegas secara tertulis dari kementerian terkait persoalan Universitas PGRI NTT, yang akan disampaikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompinda (Forkopimda) NTT,” Kata Wilson.

Menurutnya , secara umum terkait Universitas PGRI NTT, dampak akreditasi perguruan tinggi oleh tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi, secara jelas memberikan informasi kepada para orang tua mahasiswa atau masyarakat umum, agar tidak mendaftarkan anaknya di Perguruan Tinggi (PT) yang abal-abal (proses perkulihaan tidak memenuhi kententuan dan persyaratan sehingga jangan setelah menjadi mahasiswa dikorbankan karena setelah tamat ijasahnya tidak diakui.

“Saya kira ini menjadi pelajaran berharga buat semua pihak ,” tegasnya.

Dia menambahkan , di NTT terdapat 50 perguruan tinggi swasta sebagain besar masih bermasalah dengan persyaratan dan ketentuan, bayangkan saja PGRI NTT merupakan salah satu Perguruan Tinggi terbesar yang memiliki banyak mahasiswa dan termaksud kampus besar di NTT , namun itu juga masih mengalami persoalan. Apalagi kampus kampus swata lainnya yang masih baru, masih berjuang dengan akreditasi , serta persyaratan formal lainnya.

“ Untuk pihaknya telah mendorong pemerintah Propinsi NTT lewat Biro Kesra sebagai eksekutor koordinasi Perguruan Tinggi di NTT dan sebulan lalu Biro kesra telah melakukan rapat kordinasi dengan PT se NTT serta telah membuat data base tentang PT Swasta di NTT yang bermasalah,” tegasnya.

Ia menambahkan , data tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga persoalan yang timbul jangan kita hanya sebagai pemadam kebakaran, tetapi kita bekerja untuk mengatasi masalah yang timbul, dan yang paling sehat dan baik adalah langkah pencegahan sebelum masalah itu timbul, sehingga mutu pedidikan di NTT meningkat. (*tim)