BKD Kabupaten Kupang Tidak Paham Sistem Administrasi

Melianus Misa, Maria Unu dan 2 Orang Rekan

Melianus Misa, Maria Unu dan 2 Orang Rekan

Zonalinenews- Oelamasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kupang dinilai para guru honor tidak memahami sistem adiministrasi yang ada dibirokrasi itu sendiri. Pasalnya, sanggahan yang dilakukan Mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Fatuleu, Oktovianus Nakbena tersebut sepihak. Umtuk itu perlu dilakukan klarifikasi dengan para guru honor. Namun, yang terjadi, BKD menerima secara sepihak yang disanggahkan kepala sekolah, tanpa melakukan konfirmasi atas sanggahan tersebut. Seharusnya BKD Kabupaten Kupang, mendudukkan para guru honor untuk menanyahkan kebenaran sanggahan yang diberikan manatan kepala sekolah SMP Negeri 3 tersebut.

Demikian disampaikan salah satu guru honor kategori II (K II), Melianus Misa, didampingi ke 3 temannya di Teras DPRD Kabupaten Kupang, Jumat, 20 November 2015.

Karena keputusan sepihak oleh BKD, berujung pada menganulir nama-nama tenaga honor yang telah lolos verifikasi tahap pertama dan kedua.

Lanjut Melianus, jika sanggahan tersebut dilakukan oleh mantan kepala Sekolah SMPN Fatuleu, Oktovianus Nakbena yang menerangkan bahwa guru honor yang disanggahkan pada April 2013 bukan tenaga honor yang mengabdi disekolah tersebut sejak tahun 2005. Tapi dilain sisi lain dirinya membuat surat keterangan pada Februari 2015 menerangkan bahwa kelima orang guru honor KII merupakan staf yang mengabdi di Sekolah tersebut sejak tahun 2005.

“Kami memiliki bukti semua, sehingga BKD harus teliti dan jeli ketika ada pengaduan. Atau BKD dan Mantan Kepala Sekolah ada janji tertentu yang harus diloloskan,” tanya Melianus.

Dikatakan bahwa Surat keterangan Aktif melaksanakan tugas dari Mantan Kepala Sekolah, Oktovianus Nakbena tersebut dengan Nomor 422/06/SMPN.3-FL/PK.II/2013. Dari surat keterangan melaksanakan tugas tersebut, guru honor SMPN 3 Fatuleu mengurus berkas untuk lolos seleksi tahap II dan hasilnya kami lolos. Dan, setelah itu, ketika kami hendak melihat nomor tes di BKD nama-nama kami dianulir.

“Ketika saya cek, ternyata ada sanggahan dari Mantan Kepala Sekolah, Oktovianus Nakbena, dalam sanggahan tersebut ada 7 orang, ada satu orang guru honor mengabdi di sekolah tersebut sejak tahun 2010 atas nama Indriana Oematan dan satu tenaga yang disanggahkan atas nama Yanto Naisaban, itu tenaga honor yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Tapi keduanya saat ini telah lulus dan sebagai PNS,” jelas Misa.

Sementara itu tenaga honor lainnya, Maria Unu mengatakan ketika persoalan ini ditanyahkan ke bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian mengatakan, persoalan yang dipersoalkan kelima orang tenaga honor selama kepemimpinan presiden Joko Widodo, kelima orang tenaga honor tidak akan diangkat, kecuali presiden sudah diganti.

“Kita tanya ke kepala Bidang Pengembangan dia bilang, kami mau protes sampai dimana juga tidak mungkin diakomodir kecuali sudah ganti presiden Joko Widodo,” kata Unu polos.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan kepegawaian BKD kabupaten Kupang, Filmon Lalan yang dikonfirmasi, 19 November 2015 mengatakan untuk kedua nama yang disanggahkan oleh mantan Kepala Sekolah Oktovianus Nakbena berasal dari Unit lain. Sehingga, nama mereka keluar untuk mendapatkan nomor tes.

Wakil Ketua DPRD kabupaten Kupang, Yohanes Masse mengatakan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari BKD kabupaten kupang, nama kelima orang tidak keluar karena Nomor Induk pegawai yang tidak dikirim oleh BKN.

“Saya dengar dari BKD, bilang nama mereka tidak keluar karena NIP yang tidak dikeluarkan oleh BKN,” kata Masse singkat. (*paul)