Bupati Kupang Minta Maaf Untuk KPK dan BPKP RI

Semiloka Pencegahan Korupsi di Kabupaten Kupang

Semiloka Pencegahan Korupsi di Kabupaten Kupang

Zonalinenews- Oelamasi, Bupati Kupang, Ayub Titu Eki meminta maaf kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Repoblik Indonesia dan BPKP RI Perwakilan NTT dalam pembukaan hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi tahun 2015, Selasa 24 November 2015. Pasalnya, keterlambatan pelaksanaan kegiatan kordinasi dan pencegahan korupsi di Kabupaten Kupang.

Dikatakan bahwa pelaksanaan semiloka koordinasi dan supervisi di daerah perbatasan seperti kabupaten Kupang dirasakan sebagai sesuatu yang sangat penting.

” Pengawasan terhadap seluruh kebijakan baik materi maupun non materi sangat baikdilakukan dikabupaten kupang. Hal ini dilaksanakan agar dapat mengantisipasi tingkat korupsi di Kabupaten Kupang,” jelas Titu Eki.

Untuk itu, pemerintah kabupaten Kupang sangat mendukung terlaksananya kegiatan supervisi dan koordinasi, pemkab Kupang juga memberikan Apresiasasi kepada KPKdan BPKP dalam melakukan sosialisasi pemberantasan korupsi di Kabupaten Kupang.

” Korupsi harus diberantas sampai ke akar, kalau Kabupaten mau keluar dari kemiskinan. Karena korupsi itu memiliki dampak yang besar,”kata Titu Eki.

Karena Korupsi, negara yang pernah dijuluki macan asia mengalami kemiskinan.

Melalui reformasi diharapkan korupsi yang merajalela sampai di masyarakat kecil dapat tuntaskan.

” Tapi upaya dalam berantas korupsi sampai dengan saat ini menjalar sampai sel-sel masyarakat. Karena korupsi cenderung ada dimana sampai lapisan masyarakat paling kecil, dalam berbagai bentuk bantuan yang diterima serta pelaporan yang direkayasa,” tutur Titu Eki.

Melalui semiloka yang dilaksanakan, mengingatkan semua untuk memberantas korupsi. Karena korupsi cenderungan merugikan orang lain.

Titu Eki juga mengharapakan para penegak hukum agar melakukan pemberantasan korupsi sampai pada akarnya. Tidak boleh memandang pejabat daerah dan masyarakat kecil. Sehingga penegakkan hukum bisa berjalan secara baik.

” Ada dua hal penting dalam Pencegahan dan pengendalian korupsi.

Jika upaya pencegahan dilakukan secara baik oleh semua elemen masyarakat, bukan saja penegak hukum, maka uang negara banyak yang diselamat.

Selama ini, kata Titu Eki, tindakan untuk melakukan korupsi sudah dilakukan secara berjamaah dari berbagai elemen masyarakat.

Sementara itu, Group Head Dit. Litbang KPK, Dedi Hartono mengatakan untuk mewujudkan tata kelola anggaran pendapatan dan belanja daerah yang transparan dan akuntabel, KPK menyelenggarakan kegiatan semiloka kordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di 32 Provinsi pada Oktober sampai desember 2015.

“Provinsi NTT mendapat jatah untuk dilakukan semiloka di 2 kabupaten, yaitu kabupaten Kupang dan kabupaten Lembata.

Dikatakan Dedi, tahun ini kegiatan ini lebih difokuskan pada upaya mendorong pengelolaan  APBD yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Selain itu, mengidentifikasi berbagai persoalan, resiko, dan penyebab pada bidang APBD, menurunkan potensi korupsi serta perbaikan pengendalian internal atas pengelolaan APBD pada pemerinta Daerah.

Sisi yang lain KPK juga akan memantau dan mengevaluasi tiga hal yaitu tindak lanjut tindakan pencegahan dan supervisi korupsi pada tahun anggaran 2014, APBD tahun anggaran 2014/2015 mulai dari perencanaan dan penganggaran, belanja hiba dan bansos, pengadaan barang dan jasa serta kepentingan nasional pada bidang pendapatan.

“Karena para pemangkukepentingan di pemerintah daerah, mulai dari pimpinan tertinggi setingkat gubernur, Bupati atau walikota hingga pejabat struktural dibawahnya dituntut menjadi pegawai yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Dedi. (*Paul)