Dana Bansos 2014 Pemkot Kupang Bagi 480 Penerima Sebesar 4 Miliar lebih “Belum Lapor”

LKPD Kota Kupang Dana Bansos 1

LKPD Kota Kupang Dana Bansos 1

Zonalinenews-Kupang, Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kota kupang Auditorat utama keuangan Negara VI, BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 26.c/LHP/XIX.KUP/06/2015 Tanggal 11 Juni 2015, yang ditanda tanagani oleh Ilsendi Hatuaon, S.E., M.Si., Ak. CA. Akuntan Reg. Neg. No. D-14.608. Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa terdapat penerima bantuan sosial Pemerintah Kota Kupang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial dan penerima bantuan belum menyampaikan pertanggungjawaban dana bantuan.

LKPD Kota Kupang 266

LKPD Kota Kupang 266

Pemerintah Kota Kupang menganggarkan belanja Bantuan Sosial (Bansos) pada APBD Perubahan TA 2014 sebesar Rp6.905.043.725,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.813.030.805,00 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja bansos TA 2014, diketahui hal-hal sebagai berikut: Terdapat realisasi bansos TA 2014 yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos sebesar Rp2.615.400.000,00 yang terdiri dari : 1) Bantuan untuk anggota masyarakat dan kelompok masyarakat Rp. 383.350.000,00. 2) Bantuan Sosial tidak memenuhi syarat bantuan sosial namun bisa masuk dalam bantuan hibah sebesar Rp2.232.050.000,00. b. Penerima bantuan sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna dana.

Hasil konfirmasi dan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban penerima bansos terdapat sebanyak 480 penerima senilai Rp4.862.060.000,00 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada: a. Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah” dan ayat (2), “Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan azas keadilan,

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”; b. Pasal 23 yang menyatakan bahwa, “Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) meliputi: 1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; 2) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial”; c. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan penggunaan.

Realisasi bansos TA 2014 yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial disebabkan kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai kontribusi terhadap Pemerintah Kota Kupang maupun masyarakat Kota Kupang dan kedepannya akan dianggarkan pada anggaran yang sesuai. Untuk pengeluaran kepada organisasi yang seharusnya di Hibah maka Pemerintah akan menganggarkannya pada Belanja Hibah.

BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Kupang agar menginstruksikan,Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen lebih cermat dalam merealisasikan dana Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan, dan b. Pengelola Dana Bantuan Sosial melakukan koordinasi kepada penerima agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial.

Plt Kabag Umum Sekda Kota Kupang, Jhon Bire ketika dikonfimasi Sabtu 21 November 2015 pukul 13.55 via Telpon terkait dengan 480 penerimam Dana bantuan Sosial yang belum memberikan laporan pertanggung jawaban menjelaskan terkait persoalan ini , yang lebih mengetahui tentang data tersebut adalah ibu yeyen bagian verifikasi .

“ Nanti saya kirim nomor kontaknya, nanti kaka hubungi yang bersangkutan terkait persoalan tersebut,” Jelas Jhoni Bire.

Ibu Yeyean Bagian verifikasi bantuan Sosial pada bagain Umum Sekda kota kupang ketika dihubungi via telpon dengan nomor kontak +6281219171xxx pada pukul 14.22 wita tidak dapat dihubungi alias nomor handphone tidak aktif. (*tim)