DANA SILPA 40 MILIARD DISETUJUI BADAN ANGGARAN DPRD ROTE NDAO TANPA PERDA

Anggota DPRD Rote Ndao DRS DAVID DETAQ,M.Si

Anggota DPRD Rote Ndao DRS DAVID DETAQ,M.Si

Zonalinenews-Baa, Sidang III DPRD kabupaten Rote Ndao dengan agenda pembahasan Rancangan Peratruran daarah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao TA 2015 hampir final karena tinggal amar putusan palu pimpinan dibunyikan setelah badan anggaran Legislatif dan eksekutif melakukan konsultasi dengan pihak Propinsi yang kemudian diperkuat dengan sikap politik Fraksi fraksi Dewan.

Dalam pembahasan Ranperda APBD perubahan Tahun 2015 memang cukup singkat sebagaimana laporan gabungan Komisi DPRD Kab Rote Ndao Jumat 6 Nopember 2015 belum lama ini, namun semua persetujuan anggaran yang terakomodir dalam perubahan Anggaran tahun 2015 yang tinggal 40an hari efektif ini bersumber dari dana Silpa tanpa didahului dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penggunaan Dana Silpa sebagai payung hukum.

Demikian hal ini diakui Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao asal Fraksi Gerindra, Drs David Detaq,M.Si yang dihubungi Sabtu 07 Nopember 2015 pukul 11:33 wita sebelum bertolak menuju Kupang guna menyelesaikan salah satu agenda sidang III DPRD yakni konsultasi ke Pemprop NTT.

Kepada Zonaline News. David Detaq. Mantan Asisten III Setda Kabupaten Rote Ndao Pasca Bupati Christian N Dillak,SH ini mengakui kalau dari penambahan anggaran dalam perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 selain dana bantuan dari pusat namun didalamnya termasuk Sisa hasil perhitungan atau SILPA dari tahun anggaran 2014

Menurut David Detaq pendistribusian alokasi dana untuk membiayai kegiatan pada sejumlah SKPD, Kantor dan bagian tersebut telah disetujui dan untuk Dana SILPA tahun anggaran 2014 telah dibagi habis dan disetujui badan anggaran dalam sidang gabungan komisi DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Khusus untuk tiga SKPD yang menurutnya mendapat bagian cukup besar antara lain pada Dinas PU, Rumah Sakit Umum dan Bagian Hukum pada Sekretarit Daerah.

Untuk Dinas PU mendapat tambahan anggaran dalam perubahan sebesar Rp 26.112.527.024.000, RSUD Baa. Rp. 25.408.628.500,00 dan Bagian Hukum ditambahkan dana sebesar Rp. 900 juta lebih dari sebelumnya hanya Rp. 300an Juta. Tutur Detaq.

Selanjutnya. Dijelaskan pula, pada Dinas PU, tambahan dana tersebut untuk membiayai beberapa proyek yakni untuk proyek jalan,embung dan beberapa kegiatan fisik dalam rangka sidang Sinode yang lalu.

Sementara untuk Rp, 25.408.628.500,00 pada RSUD Baa digunakan dalam rangka membiayai tiga pembangunan gedung yang sedang dibangun pada RSUD Baa. Yang sebelum dengan besaran nilai Rp. 12 M lebih kemudian disusul lagi dengan tambahan dua unit dengan dana sebesar Rp 13 Milyar lebih.

Menjawab Zonaline News, Mantan wakil Ketua DPRD 2009-2014 ini mengakui kalau semua anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan fisik pada RSUD Baa dalam perubahan APBD bersumber dari Dana Silpa yang belum ada Peraturan daerah tentang penggunaan dana Silpa sebagai payung hukum dan dilaksanakan mendahului penetapan anggaran perubahan.

“Kalau semua persetujuan dana silpa tanpa ditetapkan sebuah produk hukum yang tetap. Semua anggaran yang diplot dan ditetapkan pada umumnya mendahului sebelum ditetapkan” Ungkapnya.

Selain itu Kata Detaq, Penambahan anggaran dalam perubahan anggaran tahun 2015. Ada dana yang merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat tetapi juga dana SILPA sebesar Rp. 60an Milyard dipakai habis dan dalam penggunaan dana silpa tersebut sekitar Rp 40an Miliard sudah mendahului penetapan anggaran.

“Ada juga dari dana silpa dan ada dana tambahan dari pusat, “dari silpa sepertinya dong kasih habis” dari pembahasan itu dana silpa 60an M lebih dan pengunaan mendahului itu sekitar 40 M lebih” Ujar Detaq.

Selanjutnya untuk dana bantuan hukum dari awal hanya sebesar Rp.300 juta namun mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat dari APBD induk. Yakni hampir mencapai Rp 1 Milyar.

Menurutnya, kalau dalam pembahasan pihaknya telah meminta dasar rujukan hukum yang mendasari kenaikan anggaran tersebut termasuk standar harga pada buka penetapan standarisasi harga namun tidak ada tetapi dalam usulan penambahan anggaran pemerintah ajukan biaya satu perkara sebesar Rp.125 juta tanpa amanat undang undang yang tidak jelas. Tandas Detaq.

“kita juga sudah minta dasar hukumnya apa? Sampai anggaran bantuan hukum begitu besar. Sedangkan standar harga tidak dalam buku standar harga, dan pemerintah taruh 1 perkara biayanya 125 juta, itu dasar hukumnya apa, dan mereka Cuma bilang itu dasarnya mengaju pada Undang-undang,” Ujar Detaq.

Kemudian lanjutn Detaq, pihaknya telah menyarangkan agar dengan usulan penambahan anggaran sebesar Rp.900an juta lebih itu didroup saja dari menimbulkan masalah hukum dikemudian hari yang akan berdampak pada pengguna anggaran di Bagian Hukum.

Dalam pemandangan umum itu Fraksinya sudah sempat singgung dan dalam pemandangan akhir Fraksinya tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menerima akan tetapi jika berakibat hokum kami tidak bertanggung jawab, Apa lagi kita mau taliti sesuai dengan standarnisasi harga namun waktu tidak cukup. Tambahnya.

Sementara anggota Sekretaris dan Pelapor dalam sidang Gabungan Komisi Charli Lian yang dihubungi via telpon genggamnya 085331284xxx Sabtu 07 Nopember 2015 pukul pukul 11:44 wita mengatakan, Ia tidak mengetahui adanya sejumlah penambahan anggaran termasuk ditambahkannya Rp 25 Miliard lebih pada RSUD Baa karena pada saat sidang dirinya sedang sakit sehingga tidak mengikuti persidangan. Ia hanya sepintas ikut untuk membacakan lapaoran. Kata Lian. Ia janji nanti mempelajari kembali perubahan yang dibacakannya kemudian memberitahukan kepada Zonaline News via telpon beberapa saat lagi namun sampai dengan berita ini diturunkan belum juga disampaikan olehnya.

“Penambahan, untuk 25 M lebih waktu pembahasan beta ada sakit jadi tidak ikut rapat, jadi kemarin hanya ikut sepintas untuk membacakan laporan saja, nanti beta pelajari dia punya perubahan dulu baru beta kasitahu supaya lebih rinci. Berkas ada dikantor jadi nanti beta sudah ambil baru beta hubunggi kembali” Ujar Lian dari balik ponselnya.

Yesaya Daepanie,SH. Penasehat Hukum yang dipercayakan Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa pelayanan pembelaan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Negeri Rote Ndao saat di temui 05 Nopember 2015 diruang penerima tamu PN Rote Ndao. Ia. menjelaskan, Kerja sama dalam memberikan bantuan hukum dengan Pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran pihaknya diberikan kuota 10 perkara dengan honorarium setiap perkara Rp. 5.000 000,- tanpa biaya ATK maupun biaya lainnya. Selain itu, tidak ada anggaran konsultasi perkara dengan klien termasuk perjalanan dinas terkait perkara yang ditanganinya. Tambahnya.

Selanjutnya, Kata Daepanie, selama ini pihaknya juga tidak diberikan fasilitas pendukung termasuk ruang kerja bantuan hukum, dan untuk tahun anggaran 2014 diakuinya alokasi dana untuk bantuan hukum sebesar Rp. 250 juta namun sesuai dengan laporan kegiatannya perkara yang ditangani melebihi dari kuota namun dalam penerimaan honor hanya dibayar setengah juga dari kuota 10 perkara.Jelas Daepanie.

Sementara Mantan Ketua Komisi A DPRD Kab Rote Ndao 2004-2009 dan 2009-2014 Frans Nitanel Mooy,SH saat ditemui 07 Nopember 2015 pukul 16:15 wita di kediamannya di Jln ABRI Kelurahan Mokdale Baa, mengatakan, Persetujuan dan pegunaan anggaran untuk membiayai sejumlah program kegiatan yang bersumber dari dana Silpa pada prinsipnya harus sesuai dengan mekanisme dan apapun yang dilakukan terkait dengan anggaran perubahan yang bersumber dari dana Silpa maka harus sesuai payung hukum. Katanya.

Selanjutnya Kata Mooy. Jika Dana Silpa yang teralokasikan dalam perubahan APBD dan pemanfaatannya untuk membiayai kegiatan pembangunan tetapi tidak memiliki payung hukum yang menjadi dasar rujukan maka, tidak bisa dilakukan dan atau dilaksanakan karena hal itu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Jelas Mooy.

Pantauan Zonaline News, sebelumnya pada laporan komisi komisi 05 Nopember 2015, Laporan Komisi A DPRD mengatakan, untuk menghindari adanya kontradiksi dengan kriteria dilakukannya sebuah perubahan anggaran sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 316 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Selanjutnya, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, Keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa.

Menurut Komisi A, berdasarkan parameter tersebut, maka metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan meminta argumentasi pemerintah terhadap perubahan anggaran yang diajukan kaitannya dengan varibel.

Selain itu, tolok ukur dimaksud, salah satu indikator yang dipakai untuk membahas dan memberikan rekomendasi persetujuan atas usulan anggaran yang disampaikan adalah mempertimbangkan capaian realisasi anggaran sampai keadaan sekarang dan juga mempertimbangkan kemampuan SKPD dalam pelaksanaan anggaran perubahan yang diusulkan dengan melihat waktu efektif yang tersisa. pencermatan ini dilakukan untuk menghindari adanya tumpukan anggaran pada kegiatan tertentu yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 sehingga efektifitas dan efisiensi penganggarannya dapat tercapai.

Kemudian pada Komisi B terkait dengan SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Baa, Komisi B DPRD menilai prosentasi penyerapan anggarannya sampai dengan pelaksanaan sidang perubahan anggaran, SKPD RSUD Baa baru mencapai 21% sementara SKPD ini mendapat total penambahan anggaran sebesar Rp.25.408.628.500,00 atau setara 105,9 %. menyikapi kondisi ini, komisi mengharapkan agar pemerintah segera melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran maupun realisasi kegiatan fisik untuk menghindari optimalisasi yang berlebihan

Selanjutnya Komisi C DPRD pada prinsipnya menerima penambahan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum semula dianggarkan sebesar Rp 71.347.936.829 sesudah perubahan sebesar Rp 97.460.463.853 atau bertambah sebesar Rp 26.112.527.024.000.

Kemudian pada laporan Gabungan komisi sekertaris pelapor mengatakan hasil-hasil pembahasan komisi tidak dianulir oleh forum gabungan komisi, untuk itu apa yang disetujui pada forum gabungan komisi harus sinkron dan sejalan dengan hasil pembahasan komisi dan merupakan keputusan kolektif DPRD kabupaten Rote Ndao. isi dan substansi dari hasil pembahasan Gabungan Komisi adalah kompilasi antara hasil pembahasan komisi dan hasil keputusan Gabungan Komisi artinya tidak akan ada kontradiksi antara hasil pembahasan komisi dan Gabungan komisi karena hasil dari kedua forum pembahasan tersebut merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk itu. Lanjut Charli Lian yang menbacakan laporan Gabungan komisi, Pemerintah perlu melakukan adaptasi terhadap koreksi-koreksi terukur yang telah disepakati dalam forum komisi maupun forum Gabungan komisi. Katanya. (*Arkhimes Molle/Riyan Tulle)