DIDUGA “PAD” ROTE NDAO RATUSAN JUGA RUPIAH DIHABISKAN POLISI HUTAN

Ilustrasi Uang

Ilustrasi Uang

Zonalinenews-BAA, Lahan persawahan milik pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Dinas yang membidangi Kehutanan dengan nilai pendapatan Asli daerah (PAD) pertahun mencapai ratusan juta dihabiskan oleh oknum Polisi Hutan yang bertugas di wilayah setempat.

Hal ini disampaikan penjaga Hutan dan warga setempat, Bertolens Ledoh dan Hermanus Adu, dari Desa Tolama Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur Minggu 01 Nopember 2015 di Baa usai menemui Kepala KPHP Model Rote Ndao.

Kepada Zonaline News Bertolens Ledoh yang didampingi Hermanus Adu menjelaskan, areal persawahan kehutanan yang dikelola oleh masyarakat petani di desa Tolama dan sekitarnya seluas 16 hektar.

Areal sawah milik Kehutanan pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tersebut memberikan konstribusi pendapatan asli daerah setiap musim tanam pertahun rata – rata diatas nilai puluhan juta rupiah, namun masukan bagi pendapatan daerah tersebut diduga pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan pribadi Polisi Hutan yang bertugas diwilayah setempat.

Pendapatan potongan padi dari petani penggarap lahan milik kehutanan tersebut dilakukan setiap musim panen dimana jatah dari setiap petani adalah 10 persen dari jumlah hasil panen yang diperoleh penggarap.

Ungkap Ledoh dan Hermanus, setiap tahun permusim tanam dari areal 16 hektar tersebut, potongan dari semua penggarap berupa padi rata-rata 200 – 300 (belek) wadah padi , dan selama ini sudah kurang lebih delapan tahun dalam pengamatan mereka padi hasil potongan untuk PAD itu langsung diuangkan dengan jual beli oleh Polisi Hutan dilokasi kepada warga berkisar Rp 50.000 – 60 000 perbelek.

Keadaan ini dilakukan Polisi Hutan yang ditugaskan untuk wilayah Rote Barat Laut ini tetapi jarang bertugas ke lokasi. Ia baru datang saat musim panen untuk mengumpulkan hasil kemudian dijual setelah itu menghilang lagi sampai musim panen berikutnya.

“ Pak Demsi datang hanya jual padi, setelah itu hilang muka hidung, setelah panen baru datang cek ko bajual lagi,” Ujar Ledoh diperkuat Hermanus.

Menurut Ledoh, Hasil 10 persen yang menjadi tanggung jawab petani berupa masukan bagi daerah tersebut seharusnya hasil penjualannya disetor ke daerah melalui Dinas namun dana itu dipergunakan secara individu untuk kepentingan pribadinya.

Lanjutnya, Hasil panen setiap musim panen dalam setahun tidak memang tidak menentu, tapi rata-rata 200-300 belek padi yang dikumpulkan dari total seluruh lahan seluas 16 hektar.

Dari hasil tersebut bila di uangkan dengan harga Rp. 50 000 – 60 000 maka pendapatan bagi kas daerah bisa mencapai Rp.10.000.000 lebih permusim panen. Jelasnya.

Sementara Hermanus Adu, Warga Dusun Lutulai Desa Tolama ini juga mengakui kalau belum lama ini Polisi Hutan atas nama Demsi Mbau menjual padi hasil potongan 10 persen dari penggarap alias petani sebanyak 200 belek dengan harga perbelek Rp.60 000 sehingga total uang yang diperoleh sebesar Rp. 12 juta, itu hasil pada musin panen bulan April 2015.

”Belum lama ini pak Demsi ada jual padi potongan 10 persen sebanyak 200 lebih belek dengan harga Rp 60 ribu. Total penjualan Rp. 12 juta, itu hasil pada musim panen bulan April 2015” Ujar Hermanus.

Dijelaskan pula, warga masyarakat Dusun Lutulay – Telunulu Desa Tolama sebagai pengelolah lahan persawahan Kehutanan di Lokasi Loe Laa dibawah pengawasan KPHP Model Rote Ndao sebanyak 53 orang dan luas areal yang dikelolanya sebesar 16 hektar.

Areal sawah seluas 16 hektar tersebut sudah dikelolahnya sejak tahun 2003 yang lalu dan untuk jatah 10 persen itu sudah menjadi kewajiban pengelolah untuk kembalikan pada pihak KPHP setiap musim panen. Tutur Hermanus.

Polisi Hutan Demsi Mbau. saat ditemui Zonaline News diruang kerja KPHP senin 02 Nopember 2015 membantah kalau selama ini dirinya secara rutin melaksanakan tugas sebagai Polhut diwilayah kerjanya sehingga apa yang dinformasikan oleh warga tersebut tidak benar.

“Orang sana maunya beta pergi terus dirumah mereka baru lihat beta ada dilokasi kok? Untuk turun disana beta turun terus.” Ujar Mbau

Untuk kewajiban 10 persen dari hasil 16 hektar itu ada surat kesepakatannya, dengan penggarap lahan disana, yakni masyarakat, Holutula, Lasilay, Lutulay dan Oelua. Kata Mbau.

Selanjutnya. Ia mengatakan, Awal membuat persetujuan akan bagi hasil dari panen persawahan kehutanan seluas 16 hektar pada lokasi Loe Laa, desa Tolama dengan kontribusi balik sebesar 10 persen itu atas kesepakatan bersama DPRD Kabupaten Rote Ndao dengan pihak Dinas Terkait.

Selanjutnya Demsi Mbau yang sudah bertugas dengan fungsi pengawasan pada wilayah Rote Barat Laut sejak tahun 2008 hingga sekarang 2015 ini membenarkan bahwa semua potongan 10 persen hasil berupa padi yang terkumpul dari penggarap ditampung dirumah Bertolens Ledoh sebagai mata mata (penjaga) kemudian dirinya datang untuk melakukan jual beli.

Dari hasil jual tersebut, Keuangannya disetor kepada KPHP Model Rote Ndao untuk dikelolah sebagai biaya kegiatan operasinal kantor. Katanya.di saksikan Kepala KPHP Model Rote Ndao Nic. A.C.Ndoloe,S.Hut (*Riyan Tulle)