FAKTA PERKERJAAN PROYEK APBN YANG BERMASALAH MASIH DI BUNGKUS PPK DAN PENGAWAS

Ketua KNPI NTT : “Ada yang tidak beres dalam proyek”

CONTOH PIPA

CONTOH PIPA

Zonalinenews-BAA, Proyek Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur sumber dana APBN 2015 sebesar Rp16 755 535 000,- oleh tiga Kontraktor pelaksana, masing masing PT Karang Teguh Abadi, Anisa Prima Lestari dan Mojo Wijaya Karya masih terbungkus rapih oleh PPK, Pengawas dan semua pihak yang terlibat didalamnya.

Betapa tidak, proyek Rp.16,7 Miliard ini sudah tidak lagi menjadi rahasia umum namun semua pihak yang berwenang didalamnya terkesan belum bangun dari tidur. Pada hal fisik pekerjaan ini tidak tersembunyi dari pandangan mata setiap orang yang meliwati jalan sumbu ibu kota Kabupaten Rote Ndao

Ketua KNPI Propinsi NTT Hermanus Th Boki yang dihubungi via telpon genggamnya nomor: 085238596xxx 15 Nopember 2015 pukul 19:28 Wita. Soal realita pekerjaan perpipaan yang sedang dilaksanakan oleh kontraktor, dengan nada yang mengherankan atas salah satu jalur jaringan pipa proyek miliaran rupiah ini melintasi depan kantor Bupati Rote Ndao, Gedung Sasando DPRD Rote Ndao, Kejaksaan Negeri Baa, Pengadilan Negeri Rote Ndao dan Mapolres Rote Ndao namun hingga kini masih lepas juga dari pandangan mereka. Kata Hermanus sambil menambahkan kalau terkait pelaksanaan proyek tersebut dinilainya sebagai sebuah pelangaran.

Untuk itu kata ketua KNPI propinsi NTT Hermanus Th Boki menilai lingkup pemerintah Rote Ndao, DPRD, Polres Rote Ndao dan Kejaksaan Negeri Baa, terkesan menutup mata atas persoalan ini pada hal proyek bernilai miliaran rupiah tersebut adalah uang rakyat yang harus turut dikawal oleh mereka sejak awal.

Ketua KNPI NTT Hermanus Boki

Ketua KNPI NTT Hermanus Boki

Selanjutnya. Hermanus Boki, mempertanyakan dengan cara sadar eksistensi sejumlah pejabat yang terlibat dalam proyek tersebut telah mengetahui dengan terangnya persoalan yang sedang terajadi namun mengapa dibiarkan

“secara sadar hal itu sudah diketahui oleh beberapa pejabat yang berperan dan terlibat, baik dari Satker, Pengawas Pulau Rote bahkan sampai dengan Ketua komisi V DPR RI Fary Francis tapi pertanyaannya kenapa dibiarkan” Ujarnya.

Dan secara tidak logis kata Hermanus Boki, Ketua Komisi V DPR RI menyatakan meminta Inspektorat kementerian segera turun ke lokasi, seharusnya sebagai ketua yang membidangi anggaran langsung perintahkan.

Menurut Hermanus, kelambanan pihak pejabat yang punya peran dalam tindaklanjut terhadap pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan perencanaan dan realita lapangan menunjukan pekerjaan tidak benar menunjukan ada ketidak beresan dalam proyek.

” saya pikir ini ada yang tidak beres dalam proyek ini dan harus diuraikan secara benar” Ujarnya.

Selain itu. Dikatakan pula dalam nada tanya, apakah dalam kontrak awal sudah ada addendum atau belum? Jangan hanya kontraktor berspekulasi bahwa sudah ada adendum tapi reelnya adendum tidak dibuat.

Menurut Hermanus Boki, dari sisi perencanaan seorang perencana sudah menghitung seluruh estimasi waktu pelaksanaan, mulai dari mobilisasi sampai dengan selesai pelaksaan. Kecuali, ada kejadian yang sangat luar biasa. barulah dilakukan adendum.

Pertanyaannya adendum yang dilakukan oleh perencana bersama PPK dan kontraktor itu dasarnya apa? Kalau keterlambatan dan kelalain kontraktor pelaksana dalam pekerjaannya maka tidak semudah itu perencana dan PPK membuat adendum dan itu seharusnya diatur dalam kepres terkait hal-hal yang jadi pertimbangan adendum. Jelasnya.

Untuk itu, kontraknya harus dilihat kembali terkait dengan masa produksi material pipa terkait dengan merk dan tahun produksi, sedangkan seadainya pipa yang diminta merk A diberikan merk Z otomatis itu salah.

Menurutnya, merk dan kualitas tentu berbeda jika merk spindo 2010, spindo 2013 dan merk bakri yang digunakan pasti berbeda kualitasnya dengan produksi tahun 2015 sesuai dengan tahun anggaran yang ditetapkan dalam APBN dan hal tersebut dikategori penyimpangan terhadap spesifikasi material proyek yang termuat dalam dokumen proyek.

Menurut Hermanus Boki, Kalau pipa untuk distribusi air maka harus mengunakan Klam, ada over shock dan kenny dan itu ada dalam item spesifikasi kenapa dalam pelaksaan oleh kontraktor justru di lakukan dengan cara sambungan menggunakan cara las karbit. Ini sebuah tindakan yang tentunya merugikan masyarakat dan bersinggungan dengan hokum. Tegasnya

Secara organiasi saya akan memerintakan KNPI Rote Ndao segera investigasi persoalan ini dilapangan, mengambil langkah dan hasil akan segera dilaporkan kepada KNPI Propinsi sehingga KNPI propinsi melanjutkan perjuangan ini hingga ke Kementerian di jakarta untuk meminta pertanggung jawaban.

“Untuk kepentingan masyarakat Rote Ndao kita minta pertanggungjawabannya.Proyek tersebut dibiayai oleh rakyat melalui anggaran APBN karena itu anggaran dari rakyat sehingga tidak boleh sepelehkan” Ujar Hermanus.

Sebagaimana sebelumnya, Terkait Proyek miliaran rupiah ini dilansir (Zonaline News Edisi tanggal 16 Oktober 2015) Koordinator Pengawas Pulau Rote Satker PAMS NTT Ronis Halundaka yang temui Zonaline News diruang kerjanya di jln Ahmad Yani No 07 Kupang 15 September 2015 pukul 10:05 Wita yang lalu. Kepada Zonaline News Ronis Halundaka mengatakan Terkait dengan kegiatan pembangunan sistim penyediaan air minum di Kabupaten Rote Ndao oleh tiga rekanan kontraktor jika dalam kegiatan pekerjaan jaringan perpipaan dan iteam pekerjaan dilokasi yang tidak sesuai dengan spek dan mekanisme perencanaannya maka kami perintahkan untuk bongkar pekerjaan tersebut

Apa lagi dugaan terkait dengan spesifikasi ketebalan pasir pada dasar galian maupun lapisan penutup pipa sebelum tanah galian diratakan ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam spek pekerjaan.

“ kami akan panggil ketiga PT pelaksana pekerjaan tersebut dan kami perintakan untuk bongkar pekerjaannya “ Tegas Halundaka.

Selain itu Halundaka mengakui, Kita sudah keluarkan surat teguran bagi PT Karang Teguh Abadi. kemarin kami sudah mengeluarkan surat teguran untuk memperbaiki kembali pekerjaan yang dikerjakannya tidak sesuai dengan Spek untuk diperbaiki. Katanya.

Selain itu. Wakil Ketua DPRD Propinsi NTT, Nelson O. Matara, SIP, M.Hum, saat ditemui Zonaline News di ruang kerja Wakil Ketua DPRD (15/10) pukul 13:05 Wita Ia mengatakan, Pelaksanaan pekerjaan Sistim Penyedian Air Minum yang dikerjakan oleh kontraktor harus sesuai dengan perencanaan.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Propinsi NTT asal PDIP ini kalau realita pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan yang dirugikan adalah masyarakat Rote Ndao sebagai penerima manfaat, untuk itu kalau fakta lapangan yang terjadi tidak sesuai perencanaan maka pengguna anggaran akan segera memanggil pelaksana pekerjaan

Selanjutnya, Kontraktor pelaksana segera dipanggil untuk mempertanyakan penyebab pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan karena untuk sementara kata Nelson Matara, kondisi ini masih dalam sinyalir bermasalah namun kenyataan dilapangan pekerjaan tidak sesuai maka kewenangan masyarakat untuk menyerap dan melaporkan hal tersebut.baik, ke DPRD sebagai wakil rakyat dalam fungsi pengawasan dan selanjutnya bisa berdampak pada proses hukum. Jelasnya.

Selanjutnya, (Zonaline News Edisi 06 Nopember 2015) Ketua Komisi V DPR RI Fary mengatakan, Pelaksanaan proyek Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) NTT, yang lokasi pelaksanaan pekerjaannya di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur sebesar Rp16 755 535 000. Tidak sesuai perencanaan termasuk pengalihan lokasi proyek tanpa prosedur. Segera dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kementerian.

Demikian jawab Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis,MM saat dihubungi via telpon gengamnya di Nomor : 08123774xxx Kamis malam 05 Nopember 2015 pukul 20:07 wita.

“ Kita minta Inspektorat Kementrian PU untuk segera turun melakukan pemeriksaan , kalau pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan” Ujarnya.

Selanjutnya kita minta untuk pekerjaan yang didanai APBN ini diproses sebagaimana mestinya, kalau ada temuan pekerjaan diluar dari perencanaan agar tidak merugikan masyarakat.

“Kita minta inspektorat kementrian PU untuk segera turun melakukan pemeriksaan, kalau tidak sesuai dengan perencanaan kita minta untuk diproses sebagaimana mestinya” Kutipan isi SMS Fary Francis yang terkesan baru mengetahui kejadian ini.

Sementara soal adanya pengalihan lokasi proyek dari Kecamatan Rote Barat Laut ke Kecamatan Lobalain. Fary Francis dalam jawabannya via SMS, Persoalan teknis silakan ditanyakan langsung kepada pelaksana teknis, Satker atau PPK.

Menurutnya pengalihan lokasi kegiatan mestinya ada detail engenering desain (DED)dan persetujuan teknis terkait program tersebut. Tidak bisa seenaknya dipindah berdasarkan suka tidak suka. Katanya sambil menambahkan kalau dirinya akan segera meminta Inspektorat Jenderal untuk periksa di lapangan. “saya akan minta Irjend untuk segera periksa.” Kata Fary.

Untuk diketahui batas waktu pelaksanaan pekerjaan oleh PT Anisa Prima Lestari berakhir pada 27 Oktober 2015 kemudian PT Karang Teguh Abadi.dengan batas akhir pekerjaan 25 April 2015 Sedangkan PT Mojo Wijaya Karya. Pelaksanaan pekerjaannya hingga batas akhir 23 Oktober 2015. Ketiga pihakk pelaksana proyek mengakui telah kantongi addendum. Katanya tapi papan informasi masih seperti dulunya.

Pantauan Zonaline News, Minggu 15 Nopember 2015, Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Karang Teguh Abadi, misalnya pembangunan Bak penampung di sekitar kompleks perkantoran Ti.i Langga Permai belum selesai, pemasangan jaringan dan galian juga belum selesai dan ditemukan sejumlah pipa yang digunakan yang diduga tidak sesuai spek yakni jenis Pipa GIP berlebel spindo 2010, 2013, dan jenis pipa bakri. kemudian tidak menggunakan klam sadle, over sock dan Kenny tetapi disambung dengan cara las karbit.

Sementara PT Anisa Prima Lestari dan Mojo Wijaya Karya selain menggunakan jenis pipa yang sama dengan yang digunakan oleh PT Karang Teguh Abadi, masih terdapat sejumlah iteam pekerjaan yang belum diselesain misalnya sambungan rumah, pipa GIP dipasang tanpa galian. (Arkhimes Molle/Riyan Tulle)