Fraksi Gerindra Bongkar Dana Bansos Kabupaten Kupang

Sidang Paripurna Kabupaten Kupang

Sidang Paripurna Kabupaten Kupang

Zonalinenews- Oelmasi, Fraksi Gerindra meminta pemerintah Kabupaten Kupang untuk membongkar dana Bansos kabupaten Kupang tahun 2011/2012. Permintaan tersebut disampaikan fraksi Gerindra pada pandangan umum Rancangan Perubahan Anggaran pendapatan Belanja Daerah kabupaten Kupang tahun 2015, Kamis 19 November 2015.

Dalam pemandangan umum fraksi gerindra yang ditanda tangani, ketua Fraksi gerindra Otniel Bobsuni, Wakil Ketua, Andris Ferdy Adu, Sekertaris fraksi Tome Da Costa dan Anggota, Leonard Lomu Nifu dan Yosef Lede.

Dikatakan dalam Pandangan umum Fraksi, hal ini perlu ditelusuri sebab adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan NTT terhadap temuan dana Bansos tahun 2011.

Bukan saja temuan BPK RI Perwakilan NTT terhadap dana Bansos namun juga temuan lainnya, seperti anggaran yang diperuntukan bagi Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD) Kabupaten Kupang, Temuan BPK terhadap banguan RSUD Naibonat yang sampai dengan saat ini proses pekerjaannya dihentikan, pengalihan bunga bank dari Bank NTT ke Bank BTN serta ketersediaan fasilitas 3 Orang Pimpinan DPRD terutama rumah jabatan yang telah diatur dalam hak protokoler DPRD.

Dikatakan dalam pemandangan umum bahwa fraksi Gerindra menyayangkan tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Kupang karena penetapan APBD 2016 tanggal 23 Desember 2015, penyerapan anggaran sampai dengan tahun ini baru mencapai 50 persen. Selain penerapan anggaran tahun 2015, jatah PNS bagi kabupaten Kupang yang berjumlah 514 orang tenaga honor KII yang telah diangkat jadi PNS sebanyak 113 orang, yang berasal dari kontrak daerah kabupaten kupang. Dalam Pemandangan Umum tersebut, Fraksi berpendapat bahwa terjadi kekosongan tersebut untuk itu segera diantisipasi. Dan, sejumlah kasus lainnya yang harus diantisipasi dan diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Kupang.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti adanya pungutan yang dillakukan di Dinas PPO kabupaten Kupang agar segera dikembalikan uang tersebut kepada guru-guru yang telah melaksanakan kegiatan UKG. Sebba, tidak ada aturan yang mengatur adanya pungutan yang dilakukan oleh dinas PPO dalam pelaksanaan UKG di kabupaten Kupang.

Selain itu, Fraksi Golkar juga dalam pemandangan umum meminta pemerintah Kabupaten Kupang agar dialokasikan anggaran dalam APBD Induk tahun 2016 sehingga, masyarakat kabupaten Kupang dan sekitarnya dapat mengakses kondisi terkini yang terjadi di Kabupaten Kupang melalui teknologi yang makin pesat.

Dalam pemandangan umum Fraksi Golkar tersebut ditanda tangani oleh Ketua Fraksi, Habel Nixon Mbate, Sekertaris Fraksi Agustinus Tanau, dan Anggota, Jerry Manafe dan Daniel Taimenas.

Untuk fraksi PKPI yang ditandatangani ketua Fraksi, Semuel Koroh, Sekertaris Fraksi, Metusala Tnunay dan Anggota, Daud Ullu. Dalam pemandangan Fraksi PKPI tenaga medis yang baik dokter maupun bidan serta tenaga medis lainnya yang masih kurang sehingga diperlukan dalam melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan kepada Masyarakat. (*paul)