Fraksi PKB: Tolak Usulan Perubahan Yang Tidak Rasional

Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Rote Ndao

PARPOL DPRD ROTE NDAO

PARPOL DPRD ROTE NDAO

Zonalinenews-BAA, Mengacu pada Permendagri nomor 13 Tahun 2006, Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya, dan didalamnya memberi amanat, “Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD, beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama” karenanya Pemerintah dan DPRD Rote Ndao mulai menggelar Sidang III DPRD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015.

Sidang III DPRD dengan agenda pembahasan Ranperda tersebut mulai digelar melalui paripurna pembukaan Selasa 03 Nopember 2015 di Gedung Sasando DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Selanjutnya disusul dengan pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Rote Ndao atas pengajuan Ranperda Perubahan APBD melalui paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Petrus J.Pelle,S.Pd.

Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan Umum Fraksi fraksi dihadiri oleh Wakil Bupati Rote Ndao, Jonas C.Lun, S.Pd, Plt Sekda Jonas M Selly,MM dan pimpinan SKPD, Kantor dan Instansi lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao.

Sementara dari Pihak Legislatif dihadiri oleh 17 orang anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, Sekretaris DPRD Drs. Ernetz S.Z. Pella, M.Si dan jajarannya.

Dalam penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi, Fraksi PKB didaulat pertama menuju mimber Dewan terhormat untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya,

Fraksi PKB dalam pandangan umumnya menyatakan, dilakukannya sebuah perubahan anggaran sesuai mekanisme dan perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi , perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan keadaan darurat dan/atau karena keadaan luar biasa.

Menurut Fraksi PKB, kriteria-kriteria ini kadang disalahtafsirkan oleh kita untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berdasar atau bahkan untuk menutupi kesalahan-kesalahan dalam perencanaan anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD Induk yang sudah ditetapkan.

Ditegaskan Oleh Fraksi PKB, Fraksi PKB akan secara tegas menolak dengan tegas setiap usulan perubahan yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan kriteria yang ada.

Menurut Fraksi PKB adanya kecenderungan pemerintah untuk menggunakan ruang fiskal berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk mengakomodir program/kegiatan tertentu melalui mekanisme permohonan persetujuan anggaran kepada lembaga DPRD kemudian baru ditampung saat dilakukannya perubahan APBD.

Mencermati kecenderungan ini fraksi PKB perlu mengingatkan bahwa tidak ada satupun ketentuan yang mendukung adanya praktek-praktek legitimasi anggaran seperti ini, apalagi anggaran silpa dimaksud digunakan sebelum dilakukannya penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya.

Artinya lanjut Anggota Fraksi Yati Tamelan yang menyampaikan pandangan umum fraksi. Sepanjang belum adanya penetapan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya, maka dipastikan belum ada juga silpa definitif, untuk itu semua bentuk bentuk penggunaan uang daerah sebelum ditetapkannya angka silpa tersebut adalah perbuatan ilegal dan tidak berdasar.

Selanjutnya Fraksi PKB meminta pemerintah untuk taat azas dan tunduk pada ketentuan yang berlaku bukan melakukannya atas dasar diskresi sebagaimana sering disampaikan dalam berbagai kesempatan.

Selain itu, terhadap permohonan persetujuan anggaran mendahului perubahan APBD adalah pemerintah dapat menyusun produk hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah secara teknis, detail, tegas dan tidak memberikan kekosongan hukum dalam mekanisme permohonan persetujuan anggaran sebagaimana dimaksud serta substansi lainnya yang dipandang perlu sehingga implemantasinya tidak menimbulkan salah tafsir dan keluar dari asas hukum itu sendiri.

Fraksi PKB juga meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan adanya duplikasi pungutan pada perusahaan daerah air minum kabupaten Rote Ndao. persoalan ini diduga sudah dilakukan sejak lama untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya intervensi terhadap perusahaan daerah sebagai wujud melindungi hak-hak masyarakat karena persoalan ini secara nyata bahwa kualifikasi dan kualitas menejemen pada perusahaan ini tidak berjalan dengan baik.

Menurut Fraksi PKB, persoalan PDAM Rote Ndao menunjukan indikasi bahwa fungsi pengawasan secara internal dalam bentuk pengawasan melekat direktur, jajaran direksi maupun semua unsur menejerial dalam perusahaan tidak berjalan dengan baik.

Selain itu secara eksternal fungsi Badan pengawas juga tidak berjalan dengan baik untuk itu unsur pejabat menejerial pada perusahaan ini patut di rombak bahkan diganti secara total karena akibat kelalaian atau bahkan mungkin kesengajaannya sehingga secara materil masyarakat dirugikan.

Fraksi PKB menegaskan. Pemerintah bukan hanya sekedar mengejar pada oknum bersangkutan untuk mengembalikan nilai kerugian dimaksud tetapi harus mampu membenahi perusahaan ini secara total sehingga orientasi profit dan pelayanan kemasyarakatan yang ingin dicapai perusahaan ini dapat diwujudkan.

Fraksi PKB juga mengingatkan pemerintah terkait dengan belum dilaksanakannya peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa, sebagai wujud penghargaan terhadap konsitensi yang sudah disepakati antara lembaga DPRD dan pemerintah. sehingga hubungan kemitraan antara kedua lembaga ini tidak tercoreng dimata masyarakat.

Fraksi Golkar, mengisyaratkan bahwa fokus pembahasan akan ditekankan pada kesesuaian antara perubahan APBD dan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) untuk menghindari adanya penganggaran defiatif yang mungkin saja terjadi.

Selanjutnya, menurut Fraksi Golkar bahwa berdasarkan jadwal sidang yang sudah ditetapkan bahwa durasi waktu dalam persidangan ini sangat singkat sehingga pembahasan Ranperda dimaksud tentu akan dilaksanakan secara maraton, untuk itu fraksi Partai Golkar merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengajak semua anggota fraksi yang tersebar dalam komisi-komisi agar dalam pembahasan tingkat komisi walaupun waktu yang diberikan sangat singkat namun perlu dilakukan secara cermat sehingga apa yang disepakati dan akan dilegitimasi nantinya adalah sebuah produk hukum daerah yang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian Fraksi Gabungan P3PAN meminta perhatian pemerintah untuk menghindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 155 ayat (6) permendagri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Terhadap kegiatan non fisik, fraksi Gabungan P3PAN meminta pemerintah tidak mengajukan perubahan tanpa memperhitungkan sisa waktu efektif yang ada dengan tujuan semua program dan kegiatan yang diusulkan dalam perubahan anggaran dapat secara efektif dan efisien dilaksanakan.

Sementara Farksi PDI-P menyoroti adanya indikasi penggunaan dana sisa tender pada dinas Pekerjaan Umum dan SKPD lainnya untuk penambahan volume kegiatan pada pekerjaan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme formil penganggaran yang berlaku

Selanjutnya Fraksi merekomendasikan agar secara kelembagaan DPRD untuk meminta otoritas auditor baik BPK ataupun BPKP untuk melakukan audit investigasi karena patut diduga telah terjadi sebuah kamuflase kepentingan

Menurut Pandangan Fraksi PDIP terjadi fenomena penganggaran yang sangat kontradiktif dengan asas legalitas anggaran karena ambisi pemerintah mengajukan puluhan permohonan persetujuan penggunaan dana mendahului perubahan APBD yang bersumber dari dana Silpa tahun anggaran 2014 yang digunakan tanpa mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Fraksi juga menyoroti adanya indikasi persoalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao dalam pekerjaan penataan lanjutan kawasan halaman kantor Bupati Rote Ndao sebesar Rp.2.737.942.449.- yang bersumber dari ABPD Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2015 sebesar Rp.943.719.425 dan dana silpa tahun anggaran 2015 melalui mekanisme persetujuan anggaran sebesar Rp.1.794.223.024.-

Selanjutnya Fraksi Hanura mendesak pemerintah melalui sekretaris daerah harus segera mengundangkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa, sebagai wujud penghormatan terhadap keputusan politis yang sudah disepakati bersama dalam sidang I DPRD kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015,

Selain itu mendesak pemerintah untuk perlu mengakomodir kembali penerima beasiswa kedokteran atas nama Litri Yuliati A. Messakh, karena jika tidak mahasiswa ini dipastikan tidak dapat melanjutkan studinya,

Fraksi partai Hanura menyayangkan adanya sikap ambivalensi yang ditunjukan pemerintah kabupaten Rote Ndao yang tidak mengakomodir sejumlah tenaga kontrak daerah dengan alasan tidak tersedianya anggaran padahal disatu sisi terdapat anggaran sejumlah Rp.1.560.000.000.- untuk pembiayaan honorarium tenaga kontrak yang tidak terpakai dan dialihkan ke pembiayaan lainnya. kondisi ini memberikan sebuah gambaran bahwa pemerintah sedang tidak berpihak pada anak-anak kita ini. Tegas Fraksi Hanura.

Fraksi Gerindra meminta pemerintah untuk menindaklanjuti temuan BPK RI atas pengelola Kas Daerah pada bendahara PPKAD terhadap penyalahgunaan kas daerah sebesar Rp.559.026.417.56.00 serta bukti pembayaran belanja bahan material tidak sesuai kebutuhan kegiatan pembangunan sekolah sebesar Rp. 112.538.539.14.00. dan tiket perjalanan dinas pertanggungjawaban sebesar Rp.159.759.433. ditindak sesuai prosedur yang berlaku.

Fraksi meminta pertanggung jawaban pemanfaatan keuangan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Ita Esa sebesar Rp.827.272.908.

Sementara Fraksi Partai Nasdem dalam pandangan Umumnya meminta agar dalam pembahasan semua aspek perlu mendapat pertimbangan kemampuan dan waktu untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang tentu akan berdampak pada rendahnya kinerja pelaksanaan anggaran yang akan kita tetapkan dalam perubahan APBD ini dan pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. (*Arkhimes Molle/Riyan Tulle)