Kadis PPO Harus Tanggungjawab Kepada Bupati Kupang

Hendrik Paut

Hendrik Paut

Zonalinenews- Oelamasi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Kupang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan UKG dalam bentuk laporan tertulis kepada Bupati Kupang, Ayub Titu Eki. Sebab, kebijakan yang ditempuh Dinas PPO kabupaten Kupang tidak ada regulasi yang memuat pungutan biaya Rp. 20.000 kepada para guru. Sehingga, beban Rp. 20.000 yang dibebankan kepada para guru bukan untuk kepentingan orang per orang tapi untuk kepentingan para guru dalam mengikuti kegiatan UKG dalam rangka meningkatkan kompetensi guru.

Hal ini disampaikan Sekertaris Daerah (Setda) Kabupaten Kupang, Selasa, 10 November 2015 di Gedung DPRD Kabupaten Kupang.

“Karena ini kesepakatan bersama sehingga para guru tidak merasa bahwa uang Rp. 20.000. Adalah pungutan. Tapi, merupkan kepentingan para guru sendiri, namun, Dinas PPO juga harus memberikan pertanggungjawaban ke Bupati secara tertulis,” jelas Paut.

Dikatakan Paut lebih lanjut, karena dalam memberikan informasi banyak guru yang tidak tahu informasi tersebut, inilah letak kesalahan Dinas PPO Kabupaten Kupang. Karena, Dinas PPO tidak melakukan sosialisasi kepada guru secara baik dan benar. Sehingga ada guru yang merasa bahwa ada pungutan yang dilakukan Dinas PPO.

Kepala Dinas PPO Kabupaten Kupang, Yayuk Hardaniari yang dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan bahwa sosialisasi tentang pungutan terhadap para guru dilakukan. Pasalnya, saat pendaftaran tersebut semua guru se Kabupaten Kupang sedang berada di Dinas PPO kabupaten Kupang di Oelamasi.

Dikatakan bahwa dalampelaksanaan UKG digunakan 11 ruang di sekolah~sekolah kota kupang yang memiliki ruang laboratorium.

Dari 5100 guru yang mengikuti UKG tersebut setiap guru hanya mengikuti kegiatan tersebut cuma mengikuti kegiatan ekali.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, pungutan tersebut dilakukan karena tidak ada biaya yang dipersiapkan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Sehingga, panitia UKG menginisiasi untuk melakukan pendaftaran dengan memungut Rp. 20.000 tersebut.

” Saya siap pertanggungajawabkan pungutan tersebut. Pertanggungjawaban bukan saja kepada Bupati tapi juga kepada para kepala sekolah sebab uang yang dikumpulkan merupakan uang guru-guru. Nanti pertanggungjawaban akan dilakukan secara terperinci di kasih di sekolah-sekolah,” jelas Yayuk.(*Plt)