Kongkalikong, Banwas PDAM dan Inspektorat harus Professional

ANWAR KIAH

ANWAR KIAH

Zonalinenews-BAA, Masalah keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rote Ndao, soal indikasi korupsi yang dikelola oleh Bagian Administrasi Umum dan Keuangan harus dilakukan pemeriksaan secara professional karena semua telah menunjukan titik terang.

Demikian penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Rote Ndao Anwar Kiah di Gedung Sasando DPRD Kabupaten Rote Ndao Kamis 05 Nopember 2015 pukul 13:20 wita

Kepada Zonaline News, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) Anwar Kiah mengatakan, masalah managemen keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Rote Ndao, harus dilakukan pemeriksaan secara rinci dan professional karena semua penyalahgunaan keuangan telah menunjukan titik terang.

Menurutnya. Persoalan adanya penyimpangan sejumlah keuangan pada PDAM Rote Ndao. Baik, soal penagihan lebih melalui iuran rekening air dari konsumen maupun indikasi korupsi iuran pensiun dari staf yang dikelola oleh Bagian Administrasi Umum dan Keuangan harus dilakukan pmeriksaan secara professional oleh Banwas PDAM dan Inspetorat Dearah

Selain itu, Ketua Fraksi PKB Anwar Kiah menyayangkan kinerja Badan Pengawas (Banwas) PDAM Rote Ndao yang dipertanyakannya apa saja yang diawasi selama ini sehingga kondisi dan managemen keuangan pada PDAM sebagai perusahaan milik daerah semakin terpuruk.

Dikatakan pula, pihaknya menilai adanya tindakan “kongkalikong” diantara pihak Banwas, Plt Direktur dan Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM sehingga semua masalah yang merugikan tidak ditindak sesuai mekanisme yang berlaku..

Karenanya, lanjut Anwar dalam pandangan umum Fraksinya, meminta pemerintah untuk segera lakukan perombakan dan pergantian total pihak menagemen perusahan untuk tidak menambah keresahan dan merugikan masyarakat.

“Sekali lagi saya tegas agar pihak managemen pada PDAM harus dirombak dan diganti total, Banwas dan Inspektorat segera mangambil langkah tegas”. Ujarnya

Menurut Anwar. menduduki jabatan dan mengelola uang yang berurusan dengan banyak orang itu bukan seperti uang pribadi jadi seenaknya karena itu uang masyarakat.

Dikatakan pula, ada pihak –pihak tertentu pada managemen PDAM Rote Ndao yang tidak layak menduduki jabatan pelayanan pada PDAM Rote Ndao untuk itu pemerintah perlu merombaknya.

Menurut Anwar, sudah ada surat penagihan dari pihak DAPEMNA PAMSI dan ini tidak diselesaikan maka berakibat pada di blacklistnya kepesertaan Karyawan PDAM Rote Ndao untuk memperoleh dana pensiun

Sementara dana iuran pensiun sebesar Rp. 113 juta lebih dikuasai oleh Kabag Administrasi dan Keuangan. Adam Lani dan Novita Bilik.

Terkait dana tersebut sudah diketahui Novita Bilik telah mencairkan sebesar Rp 34.832.545 untuk kepentingan dirinya tanpa mekanisme sedangkan sisanya ada dimana karena itu iuran pensiun karyawan bukan uang untuk dipakai belanja kebutuhan lain.

Untuk Novita Bilik, Kata Anwar Kiah. telah terbukti dan sesuai dengan Berita acara pemeriksaan (BAP) tertanggal 29 September 2015 yang di tanda tangani Plt Ir Yahya B.F.Sodak, Kabag AUK. Adam Lani dan yang bersangkutan Novita Bilik akan digantikan kembali dengan batas waktu 31 Oktober 2015 namun belum juga terealisasi artinya seharusnya ditindaklanjuti.

Selain itu surat pernyataan yang buat oleh Novita Bilik tersebut jika tidak dipenuhi hingga batas waktu maka akan ditindak sesuai aturan sebagaimana isi surat pernyataannya bahwa apabila tidak dilunasi sampai dengan batas waktu maka bersedia dituntut sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.. Jelas Anwar.

Soal pergantian keuangan yang digunakan dengan tidak prosedural menggunakan dana penyertaan modal daerah, Anwar menegaskan bahwa penyertaan modal adalah untuk investasi bukan ganti iuran pensiun karyawan yang digunakan oleh staf secara individu dengan motif korupsi. Tandasnya

Selanjutnya. Ketua Fraksi PKB ini juga merasa kesal dengan Plt Direktur Ir Yahya B.F. Sodak dan Kabag AUK, Adam Lani yang tidak mau menerima telpon darinya,   “Beta telpon juga direktur PDAM tidak mau angkat begitu pula dengan Adam Lani, itu indikasinya kong kali kong antara Plt. Direktur dengan staf Novi bilik dan Adam Lani, ini harus ditindaklanjuti ke rana hukum yang sebenarnya, ini uang perusahaan bukan uang pribadi.” Ujarnya (Arkhimes Molle)