Lerih Mboeik Sebut Pelayanan PLN Buruk, Maria Tampung Aspirasi

Sarah Lerih Mboeik  bersama Masa pemdemo insert Meneger PLN Area Kupang Maria G Beri penjelasan kepada Masa pemdemo

Sarah Lerih Mboeik bersama Masa pemdemo insert Meneger PLN Area Kupang Maria G Beri penjelasan kepada Masa pemdemo

Zonalinenews-Kupang , Puluhan orang yang tergabung dalam koalisi Rakyat Tolak Pemadaman Listrik (Kritik) Jumat 20 November 2015 mendatangi PLN Area Kupang melakukan demo damai. Aksi demo damai ini diawali dengan aksi jalan kaki dari depan Kantor Pos dan Giro Kupang  menuju Kantor PLN Area Kupang Jalan Palapa. Puluhan orang yang tergabung dalam koalisi Rakyat Tolak Pemadaman Listrik (Kritik) terdiri dari 16 elaman masyarakat di Kota kupang dengan koordinator Aksi , Paul Sinlaeloe.

Direktur Piar NTT, Sarah Lerih Mboeik dalam orasinya mengatakan semua orang yang hadir disini adalah bagian dari korban pemadaman serta admintrasi pelayanan PLN yang buruk. Pihaknya datang tidak untuk mengganggu teman-teman sesama pelanggan PLN, tetapi agar tidak dipermainkan oleh menejemen PLN yang buruk dan sangat buruk .

“ Kami berdemo di PLN Area Kupang bertujuan untuk mendukung sesama korban pelayanan yang buruk agar tidak dipermainkan oleh Menejeman PLN,”tegasnya.

Mengapa dirinya katakan Peleyanan PLN sangat buruk karena ada beberapa persoalan dialami secara langsung dirinya , kalau teman-teman atau kita sekalian tidak melakukan migrasi , meteran teman-teman akan diblokir , dirinya yakin itu. Teman-teman lain saat ini hadir juga tetapi yang berada di dalam kontor PLN yang sedang mengurus masalah pemblokiran yang dilakukan PLN Cabang Kupang, hal ini mencerminkan kinerja yang buruk , cara- cara kekerasan yang dilkukan PLN. Pihaknya  tidak melarang untuk PLN melakukan pemblokiran dan migrasi pemblokiran harus  secara adil dan tata cara konstitusional.

“Untuk itu saya minta agar pihak kepolisian yang ada untuk bisa menghadirkan menejemen PLN bersama kami pemdemo untuk mendegarkan aspirasi kami,” pinta Sarah .

Setelah melakukan orasi Sarah Lerih Mboik Bersama Ana Djukana dan beberapa aktifis mendatangi ruang kerja Menejer Area Kupang Maria Goreti Indrawati Gunawan , meminta agar Manejer turun ke Pelataran Kantor PLN untuk mendengarkan Aspirasi Koalisi Rakyat Tolak Pemadaman Listrik (Kritik).

Setelah meneger turun bersama beberapa staf PLN ditengah masa pendemo dibawah teriknya matahari, Koalisi Rakyat Tolak Pemadaman Listrik (Kritik) melalui Koni T menyampaikan tuntutan dan langsung membacakan pernyataan sikap. Setelah membacakan tuntutan Koordintor Koalisi Rakyat Tolak Pemadaman Listrik (Kritik) Paul Sinlaeloe langsung menyerahkan berkas tuntutan ke Meneger Area Kupang.

Sesusai menerima tuntutan Maneger Area Kupang Maria Goreti Indrawati Gunawan menyampaikan bahhwa pihaknya menyadari dalam melakukan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Kupang , dan pihaknya berterimakasih atas masukan dan saran disampaikan koalisi Rakyat Tolak Pemadaman Listrik .

Menurut Maria, pihaknya memohan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Kupang , apabila dalam pelayanan sampai saat ini belum memuaskan , dan pihaknya akan berupaya keras untuk memenuhi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Kota kupang,”jelasnya.

“Sekali lagi saya mohom maaf ,” ujar Maria.

Sementara itu isi pernyataan sikap dari koalisi Rakyat Tolak Pemadaman Listrik (Kritik) , adalah Pasal 28 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan, bahwa tanggungjawab pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, WAJIB: (a). Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; (b). Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; Ironisnya, kondisi pelayanan dan pemenuhan hak pelanggan akan energy listrik sebagaimana diamanatkan oleh pasal UU diatas, telah diabaikan oleh PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur dan PT. PLN Cabang Kupang, bahkan jauh sebelum UU ini lahir.

Bentuk-bentuk pengabaian sebagai pelanggaran atas hak-hak pelanggan sebagai konsumen listrik yang oleh pihak Manajemen PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur dan PT. PLN Cabang Kupang, antara lain:

Suplai Daya listrik yang kurang kepada pelanggan dan Pemadaman secara sepihak dan sewenang-wenang (tanpa pemberitahuan kepada pelanggan selaku konsumen), selama berjam-jam dimana hal ini berlangsung selama berhari-hari dan nyaris pada setiap bulan berjalan. Dalam sejumlah kesempatan, pihak Manajemen PT. PLN selalu beralasan bahwa salah satu alasan serius dilakukan pemadaman karena kemampuan mesin pembangkit tidak sanggup memenuhi kebutuhan energy listrik pelanggan/konsumen.

Pihak manajemen PT. PLN Cabang Kupang mengabaikan tanggungjawabnya untuk memberikan ganti rugi terhadap segala bentuk kerugian yang dialami pelanggan akibat dari daya listrik tersuplai yang rendah (tidak mencapai 220 VA) yang berdampak pada rusaknya barang-barang eletronik milik pelanggan ataupun kerugian lain akibat dari dilakukannya pemadaman sepihak dan sewenang-wenang.

Pemaksaan migrasi meteran listrik dari paska bayar ke pra bayar, yang dilakukan dalam beberapa modus: a). Mengganti meteran pelanggan tanpa ijin, sepersetujuan bahkan tanpa sepengetahuan pelanggan. Prosedur pemasangan atau penggantian meteran yang seharusnya DIDAHULUI dengan kesepakatan para pihak dan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) di abaikan oleh pihak Manajemen PT. PLN Cabang Kupang; b). Pemblokiran rekening pelanggan secara sepihak (walaupun belum jatuh tempo pembayaran tagihan rekening listrik) lalu melalui mekanisme yang dibuat, pembayaran tagihan rekening dialihkan secara sepihak menjadi pembayaran migrasi meteran listrik.

Pemaksaan migrasi meteran ini juga berdampak pada sejumlah persoalan ikutan lainnya yang sangat merugikan pelanggan, antara lain : a). Tunggakan biaya pemakaian yang berakibat terblokirnya meteran pra bayar pelanggan dan juga biaya tambahan berupa denda akibat sisa tunggakan; b). Hak pelanggan atas energi listrik menjadi tidak terpenuhi manakala suplai daya listrik tidak mencapai tegangan 220 VA; c). Biaya tambahan untuk transportasi (ojek, dll) akibat tidak tersedianya fasilitas penjualan token listrik di pemukiman atau desa tempat tinggal pelanggan; d). Gangguan suplai listrik pada meteran pra bayar (listrik tidak menyala) yang lambat di tangani oleh pihak Manajemen PT. PLN Cabang Kupang (walaupun telah dilaporkan ke pihak PT. PLN, namun selama berhari-hari tidak ada petugas yang memeriksa kerusakan/gangguan yang dilaporkan; e). Kebocoran pulsa listrik akibat instalasi di rumah pelanggan yang tidak sesuai dengan standart teknis dan juga akibat pemasangan meteran yang kurang bertanggungjawab sehingga pelanggan di rugikan karena biaya untuk kebutuhan listrik menjadi membengkak dari biasanya (sebelum menggunakan meteran listrik pra bayar) padahal tidak ada penambahan beban penggunaan linstrik oleh pelanggan.

Atas sejumlah persoalan diatas, maka kami sebagai pelanggan MENGECAM KERAS Manajemen PT. PLN Wilayah NTT dan PT. PLN Cabang Kupang atas kinerja kerjanya yang buruk dan gagal memenuhi hak-hak pelanggan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Untuk ini kami Koalisi Rakyat Tolak Pemadaman Listrik menyatakan sikap kami:

MENGHENTIKAN PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU LISTRIK TERUTAMA UNTUK KEPENTINGAN HOTEL, RUKO, DAN PUSAT PERBELANJAAN SKALA BESAR.

MENGHENTIKAN SEGALA BENTUK PEMAKSAAN TERHADAP PELANGGAN UNTUK MELAKUKAN MIGRASI METERAN DARI PASKA BAYAR KE PRA BAYAR, BAIK MELALUI PERGANTIAN METERAN SECARA SEPIHAK DAN ATAU TANPA SEPERSETUJUAN ATAU SEPENGETAHUAN PELANGGAN MAUPUN MELAUI MODUS PEMBLOKIRAN NOMOR REKENING LISTRIK PELANGGAN. (*tim)