PDAM Rote Ndao “Sakit” Iuran Pensiun, Dihabiskan

Yosia A.Lau,SE

Yosia A.Lau,SE

Zonalinenews-BAA, Penyalahgunaan iuran Pensiun ke-38 peserta Dana Pensiun Bersama Perusahan Daerah Air Minum seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI) PDAM Rote Ndao Nusa Tenggara Timur oleh Kasubag Pengadaan dan Gudang PDAM Rote Ndao NB telah diserahkan tindaklanjutnya kepada Badan Pengawas (Banwas) PDAM Kabupaten Rote Ndao

Demikian hal ini di sampaikan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuanga Perusahan Daerah Air Mimum Kabupaten Rote Ndao Adam Lani diruang kerjanya senin 02 Nopember 2015, pukul 10: 15 wita.

Menurut Adam Lani, NB melakukan kejadian menggunakan Iuran Pensiun Staf PDM Rote Ndao mulai Desember 2014 untuk setoran tiga bulan yakni Agustus – Oktober 2014, karena posisinya pada bagian voucer yang menangani penyetoran dana DAPENMA PAMSI.

Menurut Adam, mekanisme pengelolahan uang itu. seharusnya voucer yang tertagih dari staf langsung dilaporkan pada Kabag Administrasi Umum dan Keuangan untuk kemudian disetor ke Bank namun hal tersebut tidak dilakukan NB hingga menggunakanya secara sepihak.

Sesuai dengan kesepakatan pergantian dana DAPENMA-PAMSI yang dikelolah secara individu oleh NB sebesar Rp. 34 800.000 digantikan sampai batas akhir 31 Oktober 2015 namun ketika dihubungi untuk kepastian, NB menyatakan kalau dirinya masih belum bisa menyanggupi untuk menggantikan kembali dana bermasalah tersebut karena upaya mengantikannya belum mendapat solusinya.

Dan lanjut NB. Kata Adam, hari senin tanggal 2 Nopember 2015 dirinya akan kekantor untuk menyelesaikannya namun karena belum juga diselesaikan sehingga sesuai dengan jawaban NB bahwa uangnya belum bisa diselesaikan karena upaya mengantikannya masih mengalami kesulitan

“Karenanya, sesuai dengan hasil rapat dari PDAM bahwa keputusan selanjutnya diserahkan pada Badan Pengawas, untuk menindaklanjuti lebih lanjut,” Jelas Adam.

Sementara menjawab Zonaline News sisa Rp.78 444 614 dari total iuran pensiun tahun 2014 sebesar Rp.113 244.614 Kabag Administrasi Umum dan Keuangan Adam Lani mengatakan sisa uang iuran pensiun tersebut sudah tidak ada direkening karena telah digunakan juga untuk membiayai kebutuhan operasional PDAM.

Menurut Adam Lani, iuran pensiun staf yang terpakai untuk membiayai operasional PDAM menjadi hutang daerah bagi negara dan selama ini kami sudah lakukannya sejak berdirinya PDAM Rote Ndao.

“itu menjadi hutang daerah bagi negara, kita sudah melakukan sejak PDAM berdiri, ” Ujar Adam.

Dijelaskan pula, kalau dana sisa itu menjadi kewajiban PDAM dan pegawai sehingga untuk pegawai memotong dari gaji tapi kewajiban PDAM untuk biaya operasioal makanya dari Januari 2015 hingga sekarang belum terima tunjangan DAPEMNA karena kendala PDAM belum melakukan penyetoran kewajiban keanggotaan.

Alasannya pihak bagian keuangan menggunakan dana sisa untuk biaya operasional karena ketika biaya operasional tidak memiliki ada dan operasional PDAM Rote Ndao mengalami colaps maka bisa menimbulkan masalah baru.

Untuk itu lanjutnya, dengan menggunakan dana iuran tersebut maka PDAM yang sedang colaps atau sakit ini menggunakan dana tersebut dengan status “di pinjam pakai” untuk biaya kegiatan operasional.

Dikatakan pula, terkait dengan iuran tersebut belum dilunasi ke pihak Dapemna Pamsi maka walaupun dari DAPEMNA belum melakukan teguran bagi pihak PDAM terkait kewajiban penyetoran namun anggapannya dengan pemberitahuan itu adalah sebuah teguran bagi pihak PDAM Rote Ndao. “ Redaksinya tagihan tapi sebenarnya itu teguran” ujar Adam.

Adam juga mengakui bila PDAM Rote Ndao dalam ambang batas waktu Nopember 2015 ini tidak melaksanakan kewajibanya untuk menyetor dan menyelesaikan piutang pihak Dapemna Pamsi dengan sisa waktu yang ada maka akan berkonsekwensi kepada sebuah putusan kerja sama atau black list.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao. Yosia A.Lau,SE saat dimintai sikapnya sebagai ketua Komisi yang membidangi Keuangan dan PDAM Rote Ndao sebagai mitra dibawah Komisi B, Ia mengatakan, indikasi korupsi iuran pensiun staf PDAM oleh bagian keuangan PDAM, adalah temuan dan masalah tersebut oleh Bupati sudah perintahkan untuk segera diselesaikan namun tidak juga terselesaikan maka diproses sesuai mekanisme. “ kalau sudah ada temuan maka tidak perlu ada tebusan tapi diproses, apa lagi kasus korupsi.” Katanya. (*Arkhimes Molle/Rian Tulle)