PENGADILAN TETAP ARIF DAN BIJAKSANA MEMUTUSKAN PRAPERADILAN HANING LAWAN JAKSA AGUNG

Yanto M P Ekon,SH,M.Hum saat memberi ketrengan Pers usai sidang

Yanto M P Ekon,SH,M.Hum saat memberi keterengan Pers usai sidang

Zonalinenews-BAA, Salah satu pokok persoalan dalam praperadilan adalah terhadap alasan esepsi termohon tentang landasan hukum kewenangan praperadilan dan penerapan asas legalitas pada dasarnya menyatakan objek praperadilan bukan kewenangan hakim praperadilan pada PN Rote Ndao karena berdasarkan asas legalitas penetapan tersangka yang dijadikan sebagai objek praperadilan tidak ada aturannya dalam KUHAP.

Untuk itu, dalam Repliknya Kuasa Hukum pemohon Yanto M.P.Ekon,SH,M.Hum dalam dupliknya mengatakan, bahwa benar dalam pasal 77 UU Nomro: 8 tahun 1981 tentang KUHAP tidak secara eksplesit menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangkah sebagai objek praperadilan. Namun tidak berarti bahwa karena penetapan tersangka tidak diatur secara eksplesit maka hakim secara otomatis harus menolak permohonan praperadilan pemohon menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam permohonan dengan alasan hukumnya tidak ada.

Demikian ungkap pihak pemohon ( Drs Leonard Haning,MM) kuasa hukumnya Yanto M.P.Rkon SH,M.Hum dalam Repliknya yang disampaikan pada persidangan Praperadilan di Pengaadilan Negeri Rote Ndao antara Drs Leonard Haning MM (Bupati Rote Ndao ) melawan Jaksa Agung Cq Kepala Kejati NTT Cq.Kajari Baa

Sidang digelar diruang sidang utama Pengadilan Negeri Rote Ndao Senin 16 Nopember 2015 mulai pukul 10.30 wita di pimpin Ketua pengadilan Negeri Rote Ndao, Hiras Sitanggang,SH,MH. Panitera Junus W. Marianan,SH. di hadiri kuasa hukum pemohon Yanto Ekon,SH,M.Hum dan Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Baa.ditunjuk menhadiri persidangan Jaksa Muda Muhamad Safia,SH,M.Hum, Ajun Jaksa Januar Dwi Nugroho,SH dan Ajun Jaksa Alexander L.M.Sele,SH.

Selanjuntnya. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak berlaku surut sehingga tidak dijadikan dasar dalam permohonan praperadilan ini pemohon mengatakan apakah penetapan tersangka yang diajdikan objek praperadilan harus ditolak karena tidak diatur secara eksplesit dalam KUHAP sebagai objek peradilan?

Kemudian Kuasa Hukum dalam replik tersebut mempertanyakan apakah benar asas legalitas dapat dibenarkan dalam hukum formil dalam hal ini hukum acara pidana dan apakah benar putusan MK nomor 21/PU-XII/2014 tidak dapat dijadikan alasan dalam permohonan praperadilan ini karena berdasarkan asas legalitas tidak boleh berlaku surut ?

Setelah pemohon mengulas secara detail sebagai dalilnya atas ulasan sejumlah pertanyaan tersebut dalam pokok permohonan pemohon menolak seluruh jawaban dari termohon kecuali yang diakui secara tegas dan tetap mempertahankan permohonan praperadilan pemohon yang diajukan pada tanggal 29 oktober 2015 dan memohon kepada hakim praperadilan agar berkenan menjatukan putusan yang amarnya menolak esepsi termohon untuk seluruhnya dan menjatukan putusan sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan praperadilan pemohon tertanggal 29 oktober 2015 sebagai pokok perkara dalam praperadilan tersebut

Sementara pada Duplik termohon menegaskan, sebagai bagian aparatur penegak hukum yang merupakan representasi dari kepentingan publik dibidang pemeberantasan korupsi kami termohon praperadilan dalam perkara ini yakin dengan seyakin yakinnya bahwa yang mulia hakim praperadilan dalam perkara ini yang juga menjadi bagian dari representasi keseluruhan lembaga “pengadilan tetap arif dan bijaksana” sehingga didalam memutus permohonan praperadilan ini memberikan putusan yang seadil adilnya

Dalam Duplik Termohon menegaskan, Terkait Eksepsi pemohon bahwa Replik pemohon soal penetapan tersangka sebagai objek pra peradilan dalam KUHP. Termohon mengatakan, Putusan Mahkamah Konsitusi RI Nomor perkara 21/PU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 tidak ada dalam pertimbangan dan amar putusan tersebut yang menyatakan putusan tersebut berlaku surut atau retroaktif sehingga dalam perkara ini atas penetapan tersangka yang diajukan oleh pemohon yang terjadi pada tanggal 2 juli 2014 harus ditolak sehingga hakim yang menengani perkara ini tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum yang lain dan permohonan pemohon serta alat-alat bukti lainnya yang diajukan pemohon.

Sedangkan legalitas dalam hukum pidana, termohon: menekankan kepada alasan bahwa setiap hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang pidana sebelumnya (Nulla poena sine nege) dan hukum yang dijatuhkan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang itu (Nulla poena sine crimine) serta nullum crimin silla poella legali artinya tidak ada kejahatan yang tidak dapat dihukum seperti yang diancamkan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya.

Untuk itu, asas legalitas ini mengandung tiga unsur yang bersifat hakiki, yaitu hukum pidana yang berlaku harus berbentuk tertulis. Perundang-undangan pidana tidak berlaku surut dan tidak diperbolehkan mengunakan analogi.

Menurut termohon dalam dupliknya, Bahwa apabila mengangap asas legalitas hanya berlaku dalam hukum pidana materil sebagaimana pendapat pemohon maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab kelahiran asas legalitas tidak lain bertujuan melindungi kesewenang wenang negara terhadap warga negarannya oleh karena itu terhadap replik pemohon haruslah ditolak dan tidak dipertimbangkan. Tegas termohon.

Selanjutnya, terkait Dalam pokok perkara. Termohon dalam jawaban termohon atas permohonan pemohon mengatakan, Termohon sudah menjelaskan bahwa terbitnya surat perintah nomor : Print o3/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 2 juli 2014 atas nama tersangka Drs Leonard Haning,MM merupakan pengembangan dari penyidikan perkara pengadaan hibah tanah tahun 2015 yang mana ada keterkaitan antara penyidikan perkara pengadaan tanah tahun 2011

Karenannya, termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan praperadilan adalah tidak benar dan keliru sehingga dengan duplik ini termohon dalam eksepsi memintah agar pengadilan menerima dan mengabulkan esepsi dari termohon dn menyatahkan hukum bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima.

Kemudian menyatahkan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon sementara dalam pokok perkara termohon memintah untuk menolak permohonan praperadilan atas nama Drs.Leonard Haning,MM melalui kuasa hukumnya Yanto M.P Ekon SH,M.hum untuk tidak dapat diterima (niet ontvankaelijk verkalaard)

Selanjutnya. menyatakan bahwa penyilidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap Drs Leonard Haning,MM (pemohon) berdasarkan surat perintah penyilidihkan kepala Kejaksaan Negeri Baa tanggal 2 Juli 2014 adalah sah demi hukum.

Yanto M.P.Ekon,SH,M.Hum usai sidang. Kepada Wartawan mengatakan pihaknya akan tetap mempertahankan permohanan praperadilannya dengan akan membuktikan semua alat alat bukti dalam persidangan yang akan dilanjutkan hari ini Selasa 17 Nopember 2015.

Pantauan Zonaline News di Pengadilan Negeri Rote Ndao pengaman persidangan masih tetap di kawal pihak Polres Rote Ndao, sidang berjalan dengan aman dan lancar meskipun mengalami kendala teknis hingga molor dari rencana semula untuk penyampaian Duplik termohon yang seyogyanya dilangsungkan pukul 15:00 wita namun baru dimulai pukul 16:15.wita

Selain itu karena molornya waktu dari jadwal semula sehingga Bupati Rote Ndao Drs Leonard Haning,MM sebagai pemohon dalam perkara ini bermaksud mengikuti dan menyaksikan langsung jalannya sidang dengan agenda penyampaian Duplik lawannya tetapi karena masih ada tugas penting yang harus dijalankan saat itu sehingga kembali ke Kantor Bupati Rote Ndao.pukul 14:00 Wita. (Arkhimes Molle/Riyan Tulle)