Penjaga Hutan Lindung keluhkan tindakan apatis KPHP Model Rote Ndao

MATA-MATA HUTAN LOE LAA (BERTHOLENS LEDOH)

MATA-MATA HUTAN LOE LAA (BERTHOLENS LEDOH)

Zonalinenews-BAA, Akibat kurang adanya perhatian serius dari Kepala Pengelolah Hutan Produksi Model Rote Ndao (KPHP-Model) terhadap tindakan pengrusakan hutan lindung sebagai hutan milik Negara penjaga hutan dan tokoh masyarakat mengadu kepihak berwajib termasuk KPHP.

Semua masalah yang terjadi terkesan ada pembiaran dan tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pemberintah melalui KPHP sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk membuat jerah oknum pelaku sementara perlakuan untuk merusak hutan lindung di lokasi Loe Laa, Desa Tolama Kecamatan Rote Barat Laut Kab Rote Ndao Nusa Tenggara Timur selalu terjadi namun disepelekan.

Demikian hal ini disampaikan Bertolens Ledoh sebagai penjaga Hutan lindung Loe Laa didampingi Hermanus Adu tokoh masyarakat setempat seusai mengadu sejumlah permasalahan hukum yang terjadi di lokasi hutan lindung Loe Laa namun dibiarkan tanpa proses hokum dan terkesan apatis.

Kepada Zonaline News, Minggu 01 Nopember 2015. Pukul 14:49 wita . Bertolens Ledoh didampingi Hermanus Adu menjelaskan, akibat dari pembiaran dan tidak adanya tindaklanjut dengan peraturan yang berlaku dan atau sangsi hukum yang membuat jerah para pelaku maka masyarakat setempat selalu mengangap hal sepeleh dalam melakukan tindakan yang melawan aturan dan hukum dengan penenbangan dan pengerusakan hutan lindung dengan tidak bertanggung jawab.

Hal ini sudah terjadi berulang kali. Kata Bertolens Ledoh sebagai Mata-mata (Penjaga) hutan lindung lokasi Loe Laa yang dipercayakan oleh pemerintah Rote Ndao sejak tahun 2003 hingga saat ini.

Menurut Bertholens Ledoh, kejadian terbaru dalam tahun 2015 ini adalah terjadi pada tanggal 22 juli 2015 lalu. Oknum pelaku yang melakukan penebangan hutan secara liar dilokasi hutan Loe Laa bersama sejumlah warga setempat pun sudah dimintai keterangan oleh pihak KPHP melalui Kepala dan staf dilokasi namun hingga kini tidak ada tindak lanjutnya.

Selanjutnya. Diakui Bertolens kalau pelaku berinisial AM, saat dimintai keterangan oleh pihak KPHP, Nic A.C.Ndoloe,S.Hut didampingi staf dilokasi kejadian diperoleh pengakuan atas tindakannya melakukan penebangan hutan lindung dengan tujuan untuk pembukaan lahan persawahan baru

Tindakan oknum AM yang sudah jelas merusak hutan lindung tersebut dalam tindakan dilapangan, pihak KPHP selain mengumpulkan keterangan dari oknum tetapi dilengkapi dengan dokumentasi pengerusakan namun anehnya setelah itu dibiarkan tanpa proses lanjutan.

Menurut Ledoh, oknum AM dan warga lainnya melakukan pembabatan hutan secara illegal tersebut dengan tujuan untuk memperluas areal persawahan dilokasi hutan lindung seluas 4 hektar tanpa ijin dan setelah diketahui tindakan tersebut, dilokasi kejadian AM mengakui kalau dirinya mendapat ijin dari Polisi Hutan (Polhut) Demsi Mbau.

Pengakuan AM. Disaksikan Kepala KPHP dan stafnya yang turun kelapangan setelah kejadian dan disaksikan pula oleh Kepala Desa Tolama Drs. David Fioh bersama aparatnya

Selain itu Jelas Ledoh, Penebangan hutan secara illegal dengan tingkat pengerusakan hutan yang cukup luas sangat merugikan daerah maupun Negara namun ketika dilaporkan pihak KPHP selalu tidak meresponnya hingga saat ini dengan alasan bahwa permasalahan tersebut diurus secara kekeluargaan dan adat.

Untuk itu, Ungkap Ledoh. Terhadap persoalan pengerusakan hutan lindung tersebut setiap dilaporkan KPHP selalu beralasan mengalami kesulitan dalam tindakan hukum terhadap pelaku karena tidak adanya biaya konsumsi bagi pelaku atau tahanan pengerusakan hutan.

”sekarang tidak bisa tahan orang lagi, karena ketika lapor dan ditahan siapa yang kasih makan dipolisi. Itu aturan yang terbaru seperti itu, jadi tidak bisa tahan orang lagi” Ujar Ledoh mengulangi kalimat Kepala KPHP Model Rote Ndao.

Sementara terkait dengan pristiwa yang terbaru terjadi akibat dengan didiamkannya persoalan sebelumnya yang berdampak maka terjadi kembali lagi kejadian pengerusakan pada rabu 28 oktober 2015 dilokasi Loe Laa, dengan merusak pohon akasia sebanyak 20 lebih pohon dan kayu jenis jati kurang lebih 40 pohon serta merusak papan informasi larangan penebangan liar dan sangsinya yang sampai saat ini belum diketahui pelakunya. Tutur Ledoh

Lanjut Bertolens kepada Zonaline News, sebelum dirinya hendak melaporkan persoalan ini pada Kepala KPHP, terlebih dahulu pihaknya sudah melaporkan pada Polres Rote Ndao untuk dilakukan penyelidikan secara hukum. Kata Ledoh. Sambil menambahkan kalau pihaknya merasa ada kekuatiran untuk melaporkan terdahulu kepada pihak KPHP pun tetap terkesan acuh tan acuh dengan masalah yang sedang terjadi. Tambahnya.

Sementara Polisi Hutan Demsi Mbau yang bertanggung jawab pada wilayah hutan lindung Loe Laa di Kecamatan Rote Barat Laut saat ditemui Zonaline News diruang kerja KPHP kemarin senin 02 Nopember 2015 mengakui kalau kejadian seputar pengerusakan hutan tersebut dirinya belum mengetahui karena baru kembali dari tugas diluar daerah, Katanya.

Kepala KPHP Model Rote-Ndao, Nic. A.C. Ndoloe, S. Hut. ketika ditemui diruang kerjanya Senin 2 Nopember 2015, pukul 20:57 wita, mengatakan, kejadian 22 juli 2014 yang lalu pihaknya sangat marah dengn pelaku AM. Hanya terbatasnya waktu sehingga pihaknya belum tindaklanjuti karena dengan berbagai kesibukan dikantor selama ini.

Menurut Ndoeloe, apalagi dengan minimnya tenaga polisi hutan (POLHUT) pada KPHP yang hanya berjumlah 4 orang yang bertugas pada jangkauan wilayah 9 kecamatan di Kabupaten Rote Ndao. Tentunya, sangatlah tidak mudah, sedangkan kita harus dalam posisi ready dengan rujukan undang-undang 23 harus dijalankan, ditambah lagi KPHP ini adalah lembaga baru yang masih banyak upaya penyesuaian dengan mekanisme. Jelasnya

“Dengan sistim SDM yang terbatas dari satu sisi ini sangat berat, untuk kelayakan. Kalau dengan keterbatasan tenaga ini masih layak hanya dengan penuntutan dari undang-undang 23 harus ready maka KPHP tidak bisa berbuat banyak.” Ujar Ndoeloe.

Menurut Nic Ndoeloe, Langkah proaktif yang diambil oleh KPHP terkait dengan kejadian penebangan hutan secara ilegal oleh oknum tertentu yang belum diketahui sangat ini merugikan, dan dengannya tindaklanjut dari mata-mata hutan yang bertugas disana sudah menyampaikan pada pihaknya, tinggal bagaimana dirinya berkoordinasi dengan kepolisian untuk dikembalikan laporan tersebut untuk diurus secara adat/kekeluargaan.

Selanjutnya, dijelaskan pula, dengan keluasan kewenangan aturan terbaru dari BPN terhadap tanah negara yang dikelolah masyarakat untuk peningkatan taraf ekonomi ini sangat berdampak. Sampai saat ini masyarakat berasumsi bahwa itu adalah hak dan kewenagan tanpa merujuk sebuah aturan. Katanya.

Sementara pengerusakan hutan dan papan informasi ini, pihaknya menilai kalau masyarakat merasa tergangu dengan aturan yang ada, dan timbulnya asumsi propaganda dalam masyarakat dengan upaya untuk menguasai, dan pada kejadian awal itu melibatkan 26 kepala Keluarga yang melakukan pengerusakan hutan dengan menebang ratusan pohon akasia dan jenis jati seluas 4 hektar lebih akan ditindaklanjuti. Tegasnya. (*Riyan Tulle)