PN ROTE NDAO GELAR SIDANG JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN BUPATI LAWAN JAKSA AGUNG

Kuasa hukum Pemohon, Yanto Ekon,SH,M.Hum diwawancarai Wartawan

Kuasa hukum Pemohon, Yanto Ekon,SH,M.Hum diwawancarai Wartawan

Zonalinenews-BAA, Pengaadilan Negeri Rote Ndao gelar sidang kedua dalam praperadilan antara Drs Leonard Haning MM (Bupati Rote Ndao sebagai pemohon melawan Jaksa Agung Cq Kepala Kejati NTT Cq.Kajari Baa dengan agenda tunggal Jawaban Termohon atas permohonan dalam sidang praperadilan

Sidang digelar diruang sidang utama Pengadilan Negeri Rote Ndao Jumat 13 Nopember 2015 mulai pukul 09.00 wita di pimpin Ketua pengadilan Negeri Rote Ndao, Hiras Sitanggang,SH,MH. di hadiri kuasa hukum pemohon Yanto Ekon,SH,M.Hum dan Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Baa.

Untuk Termohon Kepala kejaksaan Negeri Baa, sesuai dengan surat perintah dan surat penunjukan Jaksa untuk sidang praperadilan kepala Kejaksaan Negeri Baa Nomor:Print-01/P.3.22/Ft.1/11/2015 tanggal 2 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-01/P.3.22/Fd.1/11/2015 tanggal 2 Nopember 2015 telah menunjuk: Muhamad Safir,SH,M.Hum. Januar Dwi Nugroho,SH dan Alexander L.M.Sele,SH untuk dan atas nama termohon.

Ketiga Jaksa tersebut ditunjuk termohon untuk dan atas nama termohon dalam persidangan terkait Permohonan praperadilan dari pemohon tanggal 29 Oktober 2015 yang diajukan kepada Ketua PN Rote Ndao dan telah deregister di kepaniteraan PN Rote Ndao dengan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN.Rnd.

Dalam jabawan termohon atas permohonan praperadilan dalam sidang praperadilan termohon mengatakan, mencermati isi permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon melalui kuasa hukumnya sebagaimana dalam alasan alasan permohonan sebanyak enam (6) poin alasan

Keenam alasan tersebut antara lain: setelah penetapan tersangka baru mencari alat bukti, Penetapan tersangka tidak didahului pemeriksaan dan Pengumpulan barang bukti berupa surat surat dilakukan setelah penetapan tersangka serta tidak dilakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP.

Selanjutnya, Penetapan tersangka tanpa bukti permulaan, Bukti permulaan berupa kesepakatan kerja sama Nomor: 337/100/X/2011 dan 591.1/029/kab.RI/2011 tentang sertifikasi asset tanah Pemda serta Sertifikasi tanah Pemda yang dihibahkan tidak dibuat dan ditandatangani pemohon dan melanggar mekanisme yang berlaku.

Kemudian, Anggaran dari APBD sebesar Rp.69.222 600 untuk biaya penerbitan 40 sertifikat telah disetor kembali ke kas daerah sebelum tahap penyidikan.

Selanjutnya dalam jawaban termohon, atas dasar objek permohonan peraperadilan tersebut, Termohon mengajukan Eksepsi atas permohonan praperadilan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara.

Untuk terkait hal dalam eksepsi termohon menyebut objek permohonan praperadilan bukan kewenangan hakim praperadilan PN Rote Ndao

Hal ini menurut termohon dalam alasan jawaban atas praperadilan bukan kewenangan PN Rote Ndao karena mengenai landasan hukum kewenangan praperadilan tertulis jelas dan tegas dalam KUHP Pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KHUP.

Selain itu, termohon menjelaskan dengan dukungan sejumlah pendapat yang menjadi pedoman sehubungan Praperadilan adalah kewenangan PN untuk memeriksa dan memutus.

Mengaju pada pedoman sejumlah landasan hukum tersebut dalam jawaban termohon disebutkan kewenangan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penerbitan surat perintah penyidikan maka objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon berada diluar kewenangan praperadilan.

Selanjutnya Termohon menegaskan, Hakim praperadilan sebagai bagian dari lingkup peradilan haruslah secara konsisten mematuhi pedoman yang telah ditetapkan oleh MK.

Kemudian penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana.termohon menjelaskan bahwa penerbitan surat perintah penyidikan bukan termasuk dalam ranah praperadilan

Untuk itu Termohon dalam hal legalitas menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan pemohon haruslah ditolak dan meminta hakim utnuk menolak permohonan dari pemohon.

Selanjutnya kewenngan praperadilan dan penerapan asas legalitas terhadap putusan MK – RI nomor: perkara 21/PUU-XII /2014 tanggal 28 April 2015. Memperluas objek pra peradilan yang secara limitative telah diatur dalam pasal 77 KUHP ditambah dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sehingga putusan tersebut dapat diberlakukan terhadap semua tindakan hukum yang dilakukan atas penetapan tersangka.

Dijelaskan pula, termohon dalam jawabannya, apabila dihubungkan putusan MK dengan penetapan tersangka 02 juli 2014 maka putusan MK tidak dapat berlakukan secara surut dan retroaktif sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 47 UU No:24 tahun 2003 tentang MK maka putusan MK mempunyai keuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Selain itu, termohon menilai permohonan Praperadilan pemohon sangat “Obscuur liebel”(kabur) mengingat satu sisi pemohon telah menjelaskan mengenai batasan batasan praperadilan yaitu tentang penetapan tersangka sesuai surat nomor: B.03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 tidak sah atas ditetapkannya Drs Leonard Haning,MM sebagai tersangka maka terjadi kontradiktif sebab permohonan pra peradilan atas nama Drs Leonard Haning,MM yang diajukan oleh pemohon menjadi obscuur liebel   (kabur).

Sementara dalam pokok Perkara, setelah termohon menyampaikan dalil dalil dilanjutkan dengan menyampaikan jawaban / tanggapan termohon dengan mengungkap sejumlah alasan hukum atas ditetapkannya pemohon Drs Leonard Haning,MM sebagai tersangkah

Termohon menyebutkan penetapan tersangkah dikenakan kepada pemohon adalah adanya surat pengaduan masyarakat, Surat keputusan Bupati Rote Ndao No:346/KE/HK/2011 tanggal 01 Jli 2011 tentang penetapan nama nama penerima tanah hibah dan diikuti pemeriksaan terhadap 35 orang saksi dan dua orang ahli

Selanjutnya, pengumpulan barang bukti berupa surat surat yang diterima termohon dari saksi saksi, Serta dari enam dalil pemohon dalam praperadilan bukan termasuk dalam kewenangan praperadilan karena dalil dari pemohon mempermasalahakan tentang materi pokok perkara bukan tentang permasalahan tentang cara yang ditempuh dalam penetapan tersangka.

Yanto Ekon,SH,M.Hum Kuasa hukum pemohon Drs Leonard Haning,MM kepada Wartawan di Gedung PN Rote Ndao saat usai sidang mengatakan Asas legalitas ada pengecualiannya, dari teori hukum suatu perbuatan tidak dapat di Pidana sepanjang tidak ada Undang-undannya itu ada pengecualian.

Menurut Yanto Ekon. Khusus untuk hak-hak asasi manusia, Undang undang berlaku surut. praperadilan ini mengenai hak asasi manusia adalah hak-hak asasi tersangka, jadi praperadilan ini mempersalahkan hak legalitas maka ada pengecualian, undang-undang tidak berlaku surut kecuali hak asasi manusia.

“Adakah hukum formil dan materil didalam hak legalitas atau keduanya, dan asas legalitas diperlakukan atas hukum formil sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP” ujarnya. Tidak ada didalam hukum formil. Tambahnya.

Kemudian berkaitan dengan putusan, Makamah Konstitusi (MK) Yanto Ekon menilai kalau termohon menafsirkan sendiri putusan itu berlaku pada tanggal diucapkan. Jika itu dilihat dari penafsiran maka tidak berlaku bila peristiwa hukum itu sudah terjadi. Dan Kalau sudah masuk dalam penetapan terdakwa untuk di sidang pada pengadilan hingga ditetapkan sebagai tersangka, sementara kasus ini status tersangka masih melekat dan berlaku.

Untuk itu, Kita tidak boleh berlindung dengan hukum formil untuk mengabaikan hak asasi orang lain, keputusan MK tidak berlaku surut namun tidak menjadi persoalan bagi kami. Kami akan menjawab pada saat replik.

Selanjutnya. Kata Yanto Ekon. Dalam jawaban termohon, Termohon menguraikan 40 penerima sertifikat namun selama ini pemohon tidak mengetahui kalau tanah mana yang dihibahkan.

Termohon mendalilkan 40 sertifikat, dan baru diketahuilah oleh pemohon kalau tanah yang disangkakan dihibahkan untuk 40 sertifikat pemilik tanah, dan pada putusan pengadilan Negeri Rote Ndao, dan Pengadilan Negeri Kupang, telah memutuskan bahwa tanah itu bukan aset Pemda dan itu diluar dan apakah itu namanya bukti permulaan dan bupati Rote Ndao di jadikan tersangka ? Tandasnya bernada Tanya.

Yanto. Mengakan, dirinya sebagai kuasa hukum akan menguraikan dalam repliknya terkait dengan cara diperoleh bukti awal dan melalui pemeriksaan objek sengketa sehingga tidak serta merta menetapkan tersangka

“ Tidak diperiksa objek sengketa itu dan hal-hal lain akan kami uraikan dalam replik nanti” ujarnya

Untuk pembacaan replik sebenarnya besok jumat 14 Nopember 2015 (hari ini) namun Pengadilan Negeri hanya 5 hari kerja sehingga akan dilanjutkan pada senin 16 Nopember 2015 mendatang.

Dikatakan pula, soal Ijin penyitaan yang dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Kupang, sedangkan objek sengketanya ada pada wilayah Pengadilan Negeri Rote Ndao. Kata Yanto Ekon, berjanji akan memberikan jawaban pada saat replik nanti.

Selanjutnya, soal ada sertifikat yang sudah sita sebagai bukti permulaan ternyata sertifikat itu telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Rote Ndao, dan itu tanah sudah menjadi milik Junus Anin dan kawan-kawan (DKK), bukan pemohon menghibahkan tanah Pemda dari mana, itu tidak mungkin dan itu yang jadi subtansib. Katanya.

Pantauan Zonaline News. Pihak termohon Kepala Kejaksaan Negeri Baa, diwakilkan oleh, Muhamad Safir,SH,Mhum, (Kasi Intel) dan Januar Dwi Nugroho,SH,(Kasi Pidsus).dan Ajun Jaksa Alexander L.M.Sele,SH.

Selanjutnya untuk pengamanan sidang praperadilan Bupati Rote Ndao melawan pihak Kejaksaan, Kapolres Rote Ndao AKBP Murry Miranda melalui Kabag OPS Polres Rote Ndao Sahidin mengatakan, untuk tugas pengaman jalannya persidangan pihak Polres Rote Ndao menerjunkan 102 orang personil dari Polres Rote Ndao dan masing masing Polsek se Kabupaten Rote Ndao sebanyak 3 orang. (Arkhimes Molle/Riyan Tulle)