Proyek APBN 16,7 M: KETUA DPC PDIP, ROTE NDAO MINTA KEJAKSAAN DAN POLISI BERTINDAK

Yusuf Z Adu

Yusuf Z Adu

Zonalinenews-BAA, Pelaksanaan pekerjaan sistim penyediaan air minum yang didanai anggaran sebesar Rp 16,7 Miliard mengandung sejumlah masalah akibat perkerjaan melampau batas waktu kontrak dan diduga terindikasi pekerjaan tidak sesuai perencanaan, tersebut perlu ditelusuri dan ditindak oleh pihak penegak hukum sejak dini. Hal ini dilontarkan Ketua DPC PDIP Kabupaten Rote Ndao Yusuf.Z.Adu di Baa .

Kepada Zonaline News, mantan anggota DPRD Kab Rote Ndao 2009-2014 ini meminta pihak kejaksaan dan Kepolisian untuk lebih dini turut berperan aktif dalam penelusuran dan tindak lanjut atas pelaksanaan pekerjaan perpipaan karena pelaksanaan tidak sesuai perencanaan.

Menurut Adu, semestinya pekerjaan bernilai miliaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tapi tidak maka ditindak sesuai dengan acuan dan mekanisme pelaksanaan yang berlaku.

Kata Adu, Apabila pekerjaan tersebut dikerjakan asal jadi. Itu, merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat maka seharusnya pihak Kejaksaan dan Kepolisian sudah mulai mengambil sikap tegas sejak dini.

“Kaitannya dengan penyalagunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan proyek yang tidak sesuai perencanaan maka pihak penegak hukum dalam hal ini polisi dan kejaksaan turut memantau dan melakukan tindakan” Ujar Adu bernada Tanya.

Sementara Hamdan Saleh Batjo Anggota DPRD Propinsi NTT asal Dapil 2 (Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua) kepada Zonaline News di Bandara D C Saudale Rote Ndao Sabtu 07 November 2015 , berjanji akan membicarakan masalah pekerjaan proyek yang dikelolah Satuan Kerja Sistim Penyediaan Air Minum NTT(Satker SPAM-NTT) tersebut dengan Komisi IV DPRD Propinsi NTT, Senin (09/11) guna segera ditindak lanjuti.

Selanjutnya. sebelumnya dilansir Zonaline News edisi lalu, Pelaksanaan proyek Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) NTT, yang lokasi pelaksanaan pekerjaannya di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur sebesar Rp16 755 535 000. Tidak sesuai perencanaan termasuk pengalihan lokasi proyek tanpa prosedur. Segera dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kementerian.

Demikian jawab Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis,MM saat dihubungi via telpon gengamnya di Nomor : 08123774xxx Kamis malam 05 Nopember 2015 pukul 20:07 wita.

Fary Djemi Francis,MM sebelumnya sulit dihubungi karena beberapa kali ditelpon namun nomor ponselnya sibuk “ Nomor yang anda tuju sedang sibuk” demikian suara dari balik ponsel.

Zonaline News kemudian berkomunikasi dengan Ketua Komisi V DPR RI ini dengan pertanyaan secara tertulis via SMS. Pada balasan melalui SMS dari nomor ponselnya, Ia mengatakan, Kita minta Inspektorat Kementrian PU untuk segera turun melakukan pemeriksaan , kalau pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya kita minta untuk pekerjaan yang didanai APBN ini diproses sebagaimana mestinya, kalau ada temuan pekerjaan diluar dari perencanaan agar tidak merugikan masyarakat.

“Kita minta inspektorat kementrian PU untuk segera turun melakukan pemeriksaan , kalau tidak sesuai dengan perencanaan kita minta untuk diproses sebagaimana mestinya” Kutipan isi SMS Fary Francis yang terkesan baru mengetahui kejadian ini.

Sementara soal adanya pengalihan lokasi proyek dari Kecamatan Rote Barat Laut ke Kecamatan Lobalain. Fary Francis dalam jawabannya via SMS, Persoalan teknis silakan ditanyakan langsung kepada pelaksana teknis, Satker atau PPK.

Menurutnya pengalihan lokasi kegiatan mestinya ada detail engenering desain (DED)dan persetujuan teknis terkait program tersebut. Tidak bisa seenaknya dipindah berdasarkan suka tidak suka. Katanya sambil menambahkan kalau dirinya akan segera meminta Inspektorat Jenderal untuk periksa di lapangan. “saya akan minta Irjend untuk segera periksa.” Kata Fary.

Pantauan Zonaline News, sampai dengan 09 Nopember 2015 hari ini pada ketiga lokasi proyek ternyata sejumlah titik pekerjaan belum diselesaikan dan pada tempat – tempat yang terdeteksi camera dan rekaman video Zonaline News pada waktu yang lalu belum juga dilakukan pembongkaran sebagaimana pernyataan Koordinator pengawas.

Untuk diketahui batas waktu pelaksanaan pekerjaan oleh PT Anisa Prima Lestari berakhir pada 27 Oktober 2015 kemudian PT Karang Teguh Abadi.dengan batas akhir pekerjaan 25 April 2015 Sedangkan PT Mojo Wijaya Karya. Pelaksanaan pekerjaannya hingga batas akhir 23 Oktober 2015. (Arkhimes Molle/Riyan Tulle)