Proyek RSUD Baa Rp.20 M lebih, Kolsultan Pengawas diminta Lakukan Pengawasan

Adrianus Adu: “KPK harus pertanyakan , kepada pengguna Anggaran”

FOTO PROYEK RSUD insert Wakil Ketua DPRD Kab Rote Ndao. Petrus J. Pelle,S.Pd.

FOTO PROYEK RSUD insert Wakil Ketua DPRD Kab Rote Ndao. Petrus J. Pelle,S.Pd.

Zonalinenews –BAA, Pembanguan Rumah Sakit Umum Daerah Baa, Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur yang didanai dari APBD Rote Ndao Tahun anggaran 2015 diperkirakan mencapai Rp. 20an Miliard harus dilakukan pengawasan ketat agar hasil dicapai maksimal dan tidak bermasalah.

Demikian penegasan Wakil Ketua sekaligus pelaksana Tugas Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao pasca meninggalnya Ketua DPRD Insan H Saudale, Petrus J.Pelle,S.Pd. Senin 02 Nopember 2015 di Gedung Sasando DPRD Rote Ndao.

Kepada Zonaline News, Petrus J.Pelle,S.Pd. mengatakan, Pembangunan RSUD Baa perlu mendapat pengawasan yang ketat untuk itu Kata Pelle, Konsultan pengawas diminta agar harus melakukan pengawasan yang ketat agar hasil yang dicapai dengan mutu yang maksimal dan tidak terjadi masalah.

Ia menjelaskan kalau dalam kunjungan kerja DPRD belum lama ini ke lokasi proyek pembangunan RSUD Baa, belum menemukan adanya penyalahgunaan material seperti pangamatan pers karena sesuai penjelasan pihak konsultan pengawas dan kontraktor bahwa material yang digunakan adalah Pasir Takari.

Memang untuk pekerjaan RSUD Baa, jenis pasir yang digunakan adalah pasir local untuk pekerjaan tembak dan lainnya sedangkan untuk pekerjaan konstruksi beton menggukan pasir dari luar atau Takari. Tapi yang penting kita harapkan adalah apapun material yang digunakan pelaksana proyek harus sesuai dengan spek yang direncanakan.

Adanya penggunaan jenis semen yang bervariasi, itu tergantung pada spek, kalau dalam penawaran jenis semen itu berbeda dengan penggunaan jenis semen saat pelaksanaan maka itu berkonsekuensi terhadap biaya karena jika semen yang dipakai sesuai spek adalah jenis Tonasa sedangkan kenyataannya adalah semen Kupang tentu berbeda harga dan kualitasnya.

Apapun jenis semen yang digunakan oleh pelaksana proyek tapi saat diuji labotarium, penggunaan material harus sesuai dengan standar beton yang dikerjakan. Untuk pembangunan RSUD itu dalam pekerjaannya menggunakan standar beton berapa tapi yang jelas bahwa harus sesuai dengan standar beton.

Kalau standar betonnya K250 maka tergantung pada hasil uji laboratorium karena kalau hasil uji laboratorium menggunakan semen Kupang maka harus gunakan semen kupang jangan sampai digunakan semen lain yang berakibat pada tidak tercapainya mutu beton sesuai perencanaan.

“Standar betonnya K250 dan saat uji lab itu menggunakan semen kupang ya pakai semen kupang tapi kalau memakai semen lain maka dikuatirkan mempengaruhi mutu beton. Saya juga tidak tahu apakah saat mereka uji laboratorium itu hanya menggunakan sampel semen Kupang atau beberapa sampel semen yang dipakai,” ujarnya.

Kalau memang di lapangan ternyata ada beberapa jenis semen yang digunakan maka intinya harus sesuai dengan ketentuan untuk menghasilakan jaminan mutu pekerjaan.

Contoh kalau uji laboratoriumnya untuk pekerjaan beton K250 dan speknya menggunakan semen Tonasa maka harus memakai semen Tonasa karena jika pekerjaan beton menggunakan semen kupang belum tentu mutu betonnya mencapai K250. Sebab tentunya mutu semen juga mempengaruhi mutu beton.

“Kalau memang uji laboratorium dengan menggunakan jenis semen yang bervariasi tidak masalah tapi jika tidak maka akan bermasalah dan yang menjadi persoalan lagi adalah material local yang mereka pakai. Kalau material pasirnya pakai pasir local itu masalah karena pekerjaan betonnya sesuai uji laboratorium menggunakan pasir Takari.jadi yang dipakai lain maka pasti tidak mencapai mutu K250,”jelasnya.

Untuk itu, dalam mencapai mutu pekerjaan RSUD Baa yang bermutu pekerjaan baik dan kuat perlu ada pengawalan dan pengawasan yang ketat dari pihak konsultan pengawas termasuk bahan material yang digunakan dalam pembangunan RSUD Baa yang bersumber dari APBD Rote Ndao 2015. “harus dikawal dengan baik pekerjaan strukturnya karena material yang digunakan berpengaruh kepada pekerjaan dan kekuatan beton dan mutu hasil pekerjaan” Ujarnya.

Menurut Pelle, untuk pasir Takari yang diuji laboratorium saja. Itu, harus butiran pasir yang bersih kalau tidak maka tentunya tidak bisa memenuhi standar yang digunakan, jadi apa lagi kalau pasir local.

Karenanya, kata Pelle. Itu, pihak ketiga harus bertanggung jawab dengan pihak pengawas yang dinilai lalai mengawasi kalau kondisi lapangan, pekerjaan dilakukan tidak sesuai spek pekerjaan.

Seputar material yang menjadi asset daerah yang digunakan oleh pihak pelaksana Petrus Pelle, menegaskan, Seharusnya material itu dilelang untuk ada pemasukan ke kas daerah karena itu asset daerah.

Kata Pelle. Selanjutnya, Ketika bangunan tersebut dibongkar maka harus ada tim penilainya untuk bisa menentukan asumsi terhadap nilai asset karena nilai asset yang dilelang itu memberi konstribusi PAD bagi daerah.

Pelle, mengakui kalau saat memantau pelaksanaan di lokasi pembangunan RSUD Baa beberapa waktu yang lalu. Ia, melihat asset material tersebut digunakan pihak kontraktor untuk pagar pelindung proyek dan pembangunan los tenaga kerja, namun pihaknya belum mengetahui akan hasil pelelangnanya namun bisa juga dilakukan pelelangan hingga dimenangkan kembali oleh kontraktor tapi ini masih tanda kutip.

Soal adanya tiga paket proyek di RSUD Baa yang pelelangannya dimenangkan oleh PT Mojo Wijaya Karya, tidak masalah Kata Pelle. sepenjang perusahan tersebut masih memiliki kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan yang dimenangkan

Selanjutnya, ungkap Pelle. Saya tidak tahu karena sekarang lelang dengan sistim LPSE. secara online jadi apakah panitia dan PPK menggunakan kajian seperti apa tapi secara umum kalau PT tersebut punya kemampuan dasar maka diperbolehkan asal tidak terindikasi KKN dalam hal pelelangannya.

Menjawab pertanyaan Zonaline News terkait dengan pekerjaan Rp.20an Miliard untuk ketiga paket proyek di RSUD Baa Tahun anggaran 2015 yang tinggal waktu efektif kurang lebih 45 hari lagi, berakhirnya masa pelaksanaan Anggaran sementara dua paket proyek baru mulai dikerjakan olek PT Mojo Wijaya Karya dan soal monitoring evaluasi (monev) proyeknya sudah sejauhmana, Wakil Ketua DPRD asal Partai Demokrat ini mengatakan, Kalau untuk penyelesaian pekerjaan kita harap pekerjaan pekerjaan yang dilelangkan tahun anggaran 2015 harus diselesaikan tepat waktu supaya punya asas manfaat.

Kalau untuk Monev dari pemerintah dan konsultan pengawas, pekerjaan pertama senilai Rp.12 Miliar hasil pekerjaan yang dicapai kurang dari progress hanya 2,0% setelah kita Tanya ternyata perkerjaan itu sistimnya menunggu ada pekerjaan konstruksi yang dikerjakan dulu baru dilanjutkan pekerjaan lain.

Kemudian, menurut konsultan pengawas, pihak ketiga kendalanya diawal pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan tetapi pihak kontraktor menjamin akan mengejar ketertinggalan pekerjaan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

“ mereka terlambat star tapi jamin mereka dari 2,0% itu yang tertinggal mereka bisa kejar. memang pekerjaannya terlambat” ujar Pelle

Sementara untuk dua paket yang baru mulai, tentunya panitia dan PPK sudah melihat schedule pelaksanaan, pekerjaan ini harus selesai berapa hari sampai keluruhan pekerjaan itu selesai dan Pihak ketiga juga pasti punya motivasi juga untuk menyelesaikan pekerjaan karena punya konsekuensi bila tidak selesai maka ada denda keterlambatan bisa juga di PHK. Karena pekerjaan pembangunan RSUD Baa menggunakan uang masyarakat sehingga hasil dan manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat.

“Dia berani menawarkan dia berani tanda tangan kontrak dengan PPK maka pasti dia harus termotivasi untuk cepat selesai. Namun apapun alasan dia sebagai pihak ketiga harus menyelesaikan pekerjaan karena ini uang masyarakat yang dia pakai” Tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Adrianus Adu, ST yang dimintai komentarnya via telpon gengamnya Nomor; 081339816xxx, Minggu, 25 Oktober 2015 pukul 02:57.wita yang lalu. Ia. mengatakan, pekerjaan terdahulu yang dimenangkan PT Mojo Wijaya Karya belum selesai pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp.12 miliard Lebih namun ditambah lagi pembangunan baru sebanyak dua paket Proyek yang satu dengan nilai 5 Miliard lebih dan yang satu kegiatan sebesar 3 Miliard lebih mengundang tanda .

Menurut Ketua Gapensi Rote Ndao ini, menilai adanya kolusi yang tersembunyi dibalik paket proyek tersebut karena PT Mojo Wijaya Karya mengelolah dana sebesar Rp.12 Miliard lebih untuk paket pekerjaan terdahulu belum seberapa hasil pekerjaannya tapi dibebani lagi pekerjaan baru yang bernilai miliaran rupiah.

“Fisik yang 5 milard untuk bangunan fisik dan juga 3 miliard bangunan fisik, sedangkan mengelolah dana sebesar 12 M lebih saja belum seberapa pekerjaannya tapi ditambahkan lagi pekerjaan baru, itu kolusi namanya” Ujar Adu dari balik telpon.

Dilontarkan pula tanda Tanya bagaimana PT Mojo Wijaya Karya bisa focus dengan pekerjaan awalnya kalau ditambahkan lagi pekerjaan baru sementara ketiga paket proyek Rp. 20an Miliar tersebut bersumber dari APBD. Katanya.

“ketiga paket itu anggaran tahun 2015, mungkin kontrak saja belum ditanda tangani.?” Ujar Adu bernada Tanya

Selain itu. Lanjutnya, Pekerjaan sebelumnya sebesar Rp. 12 Miliar lebih belum diselesaikan namun ditambah lagi dua iteam pekerjaan baru sedangkan limit waktu satu bulan lebih apakah kontraktor bisa menyelesaikannya atau tidak.?

Menurut mantan Wakil Ketua DPRD periode 2009-2014 ini dirinya optimis kalau pekerjaan tersebut pasti gagal dan tidak terselesaikan oleh pihak kontraktor karena pekerjaan begitu banyak tertumpuk pada satu orang.

“Saya yakin bahwa pekerjaan tersebut pasti gagal.” Dan itu gagal” karena pekerjaan begitu banyak dikasih tumpuk pada satu orang, pasti mengalami kegagalan. Masa kontraktor yang sama, ketua panitia yang sama dan PPK yang sama, pertanyaannya apakah tidak ada kontraktor lain lagi yang bisa melaksanakanya” Ujar Adu bernada Tanya.

Untuk itu, terkait tiga paket Proyek pada RSUD Baa ini seharusnya KPK harus pertanyakan kepada pengguna Anggaran dalam hal ini direktur RSUD Baa, Ketua Panitia PPK dan pihak kontraktor karena dirinya menilai ada kolusi proyek. (Arkhimes Molle/Riyan Tulle)