SEHARUSNYA Plt DIREKTUR PDAM TIDAK LAGI BERAKTIFITAS

Frans Mooy, Proses hukum penyalahgunaan keuangan tetap berjalan

Anggota DPRD Rote Ndao , CHARLY LIAN

Anggota DPRD Rote Ndao , CHARLY LIAN

Zonalinenews-BAA, Persoalan yang terjadi pada PDAM Rote Ndao menjadi tanda tanya berbagai kalangan. Mulai dari masalah Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Tarif air minum, masalah keuangan, tindakan Badan Pengawas, hingga masa bhakti Plt Direktur serta rangkap jabatan yang diemban Plt Direktur PDAM.

Berkahirnya masa jabatan Plt Direktur PDAM Rote Ndao Ir Yahya B.F.Sodak sejak 25 Oktober 2015 yang lalu itu sudah di panggil untuk tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Plt Direktur. Demikian disampaikan Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao – Nusa Tenggara Timur , Charli Lian di Gedung Sasando DPRD Rote Ndao Jumat 13 Nopember 2015 pukul 13:10 Wita.

Menurut Charli , dengan berakhirnya masa bhakti sebagai Plt Direktur PDAM Rote Ndao sesuai dengan Surat keputusan Bupati 25 Oktober 2015 lalu maka sebagai Plt Direktur sudah tidak lagi melakukan tugas dan mengambil keputusan- keputusan sebagai Plt Direktur, mengatanamakan PDAM Rote Ndao.

“Kami di Komisi B DPRD Kabupaten Rote Ndao telah memanggil Plt Direktur Ir Yahya B.F.Sodak tertanggal 27 Oktober 2015 yang lalu dan dihadapan Komisi B yang bersangkutan telah membuat pernyataan untuk tidak lagi melaksanakan tugas dalam posisi sebagai Plt Direktur PDAM Rote Ndao sepanjang belum ada perubahan Surat Keputusan baru terkait dengan tugas dan jabatannya,” tandas Lian.

Sementara itu Frans Nitanel Mooy, Mantan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rote Ndao dimintai pendapatnya di kediamannya terkait persoalan ini menjelakan , terjadinya korupsi iuran pensiun Karyawan PDAM oleh staf Bagian Keuangan PDAM yakni NB dan indikasi penyalahgunaan kewenangan dengan dugaan pemerasan terhadap konsumen melalui denda berlapis dengan beralasan amanat Peraturan bupati.

Menurut Frans , apapun langkah yang ditempuh PDAM dalam mengatasi masalah keuangan tetapi untuk masalah yang bersinggungan dengan hukum dan korupsi harus ditindak sesuai dengan prosedur.

“Untuk masalah korupsi harus ditindak dan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku karena bukan masalah diganti atau tidaknya uang yang digunakan sepihak tapi perbuatan melawan hukumnya perlu ditindak supaya tidak terjadi contoh buruk bagi orang lain. Bahkan proses hukum penyalahgunaan keuangan tetap berjalan.,”tambahnya.

Semuel H Nassa, S.AB Ketua Badan pengawas PDAM Rote Ndao saat hendak dikonfirmasi di Gedung Sasando DPRD Rote Ndao 13 Nopember 2015 pukul 13.25 wita, soal hasil rapat bersama Plt Direktur tertanggal 2 Nopember 2015 diruang kerja Kadis PU Kabupaten Rote Ndao yang lalu terkait dengan Laporan Keuangan oleh Kabag Administrasi Umum dan Keuangan PDAM dan Hasil Kajian terhadap Peraturan Bupati Rote Ndao yang dinilai oleh Plt Direktur Ir Yahya Sodak tidak mendidik.

Semuel H.Nassa terburu – buru pergi bersama Kadis PU Dominggus Modok sambil menolak memberi penjelasan atas pertanyaan Zonaline News, dan menyurh Zona line News pergi meminta ijin terlebih dahulu kepada Humas Setd Kabupaten Rote Ndao.

“ Adik minta ijin dulu ke bagian Humas karena bapak ada buru-buru” Ujarnya langsung pergi meninggalkan Zonaline News tanpa ada alasan terburu – buru kemana.

Sebelumnya dibertitakan Tertanggal 26 Oktober 2015 yang lalu, Soal “Terbongkar Pemerasan Duit Pelanggan Oleh PDAM Rote Ndao”

Terbongkarnya dugaan permainan duit bermotif pemerasan ini diketahui dari sleep iuran rekening pelanggan yang selama ini membeli jasa pelayanan air minum pada Perusahan Daerah Air Minum Rote Ndao.

Hal ini diberlakukan bagi semua pelanggan sehingga setiap bulan sering pelanggan membayar denda melebih bahkan berlipat ganda nilainya dari biaya rekening akibat terlambat membayar namun uang denda tersebut tidak disetor ke Kas tetapi menjadi milik dan dimanfaatkan oleh pihak PDAM Rote Ndao

“Ini perlakuan rekening sudah berjalan satu tahun lebih, sejak tahun 2014 bulan September atau Oktober mulai dari dinaikan tarif. denda perhari untuk semua pelangan tapi beta ambil contoh ini saja. Ini tarif kalau pakenya hanya 100 ribu namun denda bisa capai Rp.400-500ribu, ” Demikian diungkapkan Kasubag Produksi dan Peralatan Meter PDAM Kabupaten Rote Ndao, Vinsen Kahan Sabtu, 24 Oktober 2015, Pukul 14:52 wita. di kediamannya di Kampung Baru Kelurahan Namodale – Baa.

Dari uang denda tersebut menjadi milik mereka yang tidak disetor ke kas pada bank NTT cabang Rote Ndao sebagai milik PDAM Rote Ndao. Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 dan akibat ini telah dialami oleh sebagian besar pelanggan jasa PDAM saat ini mencapai 2000 lebih pelanggan.

“Ada dua sleep rekening pelangan, ketika bayar bila terlambat maka didenda namun sleep yang untuk konsumen di tulis pakai tangan dengan sejumlah perhitungan denda namun untuk arsip PDAM tidak akan di tulis dengan alasan ini untuk arsip yang dimasukan dalam jurnal. yang meraka tulis itu angka yang tercetak computer tapi angka denda tertulis gunakan balpoin dengan jumlah mereka masukan dalam saku mereka,” ujar Vinsen.

Misalnya. Dua konsumen yang ditemui secara terpisah yakni D L Bartels yang di temui Minggu 25 Oktober 2015 mengakui mengalami hal tersebut pada tahun 2014 membayar denda mencapai Rp. 1 Juta lebih rupiah dan bahkan untuk rekeingnya pada pembayaran bulan Januari – Maret 2015 lalu masih mengalami denda tambahan mencapai Rp. 77.000.= Jelas Bartels

Kemudian Ny. Adelheid da Silva saat ditemui dikediamannya Sabtu 24 Oktober 2015 Ia. Mengakui kalau dirinya juga alami hal yang sama dengan besaran denda mencapai Rp 500.000.

Adelheid da Silva mengatakan, bukan saja konsumen lain yang menderita dengan perlakuan pihak PDAM ini tetapi dirinya juga mendapat perlakukan tersebut. Untuk itu harus dipertanyakan karena seharusnya antara sleep jurnal dan sleep konsumen tidak ada perbedaan.

Kata Adelheid, Sleep jurnal PDAM tidak tertulis denda sedangkan pada sleep konsumen tertulis dengan bolpoin nilai denda, dikemanakan uang tersebut karena tidak tercatat pada sleep junal maka dengan sendirinya uang tersebut hilang ditangan oknum PDAM.

“ bukan pelanggan lain saja beta sendiri saja tiap bulan itu mendapat potogan denda keterlambatan itu capai Rp. 500 ribu,seharusnya sleep untuk kita mereka tulis dan untuk arsip ke jurnal yang dicatat angka dalam buku PDAM tidak tertulis maka itu patut dipertanyakan.’ Ujar mantan DPRD Rote Ndao ini.

Menurutnya, Pemberlakuan denda lima ribu rupiah itu sesuai peraturan Bupati dan diberlakukan setelah tanggal 20 ke atas sekali dalam satu tahun bukan tiap bulan sedangkan seribu rupiah dari tenggang waktu ditentukan sebanyak seribu rupiah sejak tanggal batas 20 keatas selama 10 hari dalam bulan berjalan maka total 10 ribu saja. Jelasnya.

Adam Lani, Kabag Administrasi Umum dan Keuangan PDAM Rote Ndao saat dikonfirmasi Senin 26 Oktober 2015 didampingi Plt Direktur Ir Yahya F Sodak, dan Kasubag Keuangan Djoni Saba. Kepada Zonaline News Adam Lami mengatakan, denda keterlambatan pembayaran iuran rekening sebesar Rp 5000 sedang untuk denda progresif sebesar Rp 1000 perhari

Konsumen atau pelanggan dikenakan sanksi denda Rp.5000 itu diberlakukan bagi konsumen yang belum membayar rekeningnya terhitung tanggal 21 setiap bulan sedangkan denda Progresif dimulai dari tanggal 22 perhari Rp 1000.

Selanjutnya terkait dengan data perhitungan denda yang di berlakukan saat disesuaikan dengan bukti sleep pelanggan oleh Kasubag Keuangan Djoni Saba terjadi perbedaan pencatatan.

Selain itu, dalam jurnal pertanggung jawaban terdapat selisi angka dengan penagihan yang diperlakuakan denda dengan nominal yang tertulis tangan oleh kasir.

Menjawab pertanyaan Zonaline News terkait dengan nilai denda mencapai ratusan ribu rupiah dalam satu bulan sementara jumlah hari perbulan hanya 28-31 hari, pencatatan nilai denda yang tidak tercatat pada sleep jurnal pertanggungjawaban dan penyetoran pendapatan dari hasil denda ke kas PDAM pada Bank NTT. Kabag Administrasi Umum dan Keuangan Adam Lami terkesan bingung sambil menjelaskan kalau nilai denda tersebut sesuai dengan Perbup dengan asumsi pemberlakuan denda berlapis dan hasil tersebut tergolong dalam pendapatan hasil non air.

Sementara tidak tercatat pada sleep Jurnal pertanggung jawaban, kata Adam. Itu, hanya dicatat oleh kasir dan terbaca dalam laporan pendapatan non air yang telah disetor Bank NTT namun saat diminta bukti selanjutnya oleh Plt Direktur PDAM Ir Yahya F Sodak yang mendampinginya, Adam tertunduk dan diam, sambil mengakui penagihan denda selama ini hanya ada catatan kasir dan laporan.

Plt Direktur PDAM Kabupaten Rote Ndao Ir Yahya F Sodak, diruang kerjanya hari ini 26 Oktober 2015 saat dikonfirmasi, Ia mengatakan, tindakan yang dilakukan stafnya keliru dan tidak paham terhadap amanat peraturan bupati sehingga berdampak pada merugikan konsumen.

Untuk itu. Lanjut mantan anggota KPUD Rote Ndao ini pihaknya bersama badan pengawas akan segera melakukan kajian ulang terhadap Peraturan Bupati Rote Ndao dan memperhitungkan kembali pembayaran lebih yang dialami konsumen dan selanjutnya ditetapkan sikap.

Yahya Sodak mengakui, kalau pihak PDAM tidak menindak lanjuti Peraturan Bupati sesuai dengan mekanisme inilah yang mengakibatkan kejadian ini karena seharusnya kata Sodak, bahwa setelah ada peraturan Bupati maka harus ada penjebaran Peraturan Bupati atau ada aturan penjebaran dari Direktur PDAM. Entah badan pengawas mengetahui hal ini atau tidak tapi hari ini saya mau memberitahukan bahwa hal tersebut terkait penjabaran oleh PDAM tidak ada. Tambahnya.

Selain itu lanjutnya, Terkait penagihan denda tersebut yang melebihi itu mengaju pada Perbup yang menjadi payung hukum namun dalam pelaksanaannya melebihi ketentuan maka hal tersebut bukan urusan saya karena hal tersebut dilakukan oleh perhitungan bendahara.

“Terkait dengan penagihan denda tersebut yang ditagi oleh petugas tentunya mengaju pada Perbup, karena itu merupakan dasar sebagai payung hukumnya untuk mereka menindaklanjuti Perbup, soal kelebihan dalam penagihan yang tertera dalam iuran sleep penagihan itu bukan urusan saya lagi karena itu dilakukan perhitungan oleh bendahara,” tutur Yahya.

Menurutnya, kalau Hari ini juga ada rapat bersama badan pengawas untuk melakukan rapat internal terkait dengan Peraturan bupati sehubungan dengan denda harian yang progresf karena dinilai sangat merugikan para pelanggan dan tidak mendidik.

Soal ada tambah atau kurang bahkan melampui tagihan itu saya sudah bicarakan dengan Ketua Badan pengawas PDAM Rote Ndao, untuk dilaporkan kepada Inspektorat agar segera melakukan audit. Untuk mengetahui dengan jelas dikemanakan pos masukan dari hasil penagihan denda konsumen

“ Saya sudah bicarakan dengan Ketua Badan pengawas PDAM Rote Ndao, untuk dilaporkan kepada Inspektorat Karena kemana pos masuknya ke kas Jurnal, atau dikemanakan dana tersebut, tolong siapkan buktinya, karena itu pasti di audit,” ujarnya.

Ketua Ampera Rote Ndao, Junus Panie melalui telpon genggemnya nomor: 081236166xxx  26 Oktober 2015 pukul 12:14 Wita, mengatakan, masalah yang terjadi pada PDAM Rote Ndao terhadap konsumen alias pelanggan jasa PDAM itu merupakan pemerasan.

Menurut Junus, Pengawas dan pihak PDAM tidak berkewenangan untuk melakukan kajian terhadap Peraturan Bupati (Perbup) karena Perbup adalah produk hukum yang dikeluarkan sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah tentang perusahan daerah air minum.

Untuk itu. Tegasnya, Pihak Badan Pengawas dan PDAM tidak ada ruang bagi untuk mengkaji Perbup kecuali DPRD Kabupaten Rote Ndao yang melakukan kajian dengan dasar Perda yang ditindak lanjuti Bupati merugikan masyarakat. “ jangan karena terungkapnya indikasi pemerasan ini lalu mulai berkedok dan asal omong kaji Peraturan Bupati.?” Ungkapnya.

PDAM dan Badan pengawas yang beralasan mengkaji Perbup adalah alasan yang tidak benar. Hal itu kata Junus alasan yang mengada – ada sehingga terkait kasus pemerasan ini. Ia, meminta agar pihak penegak Hukum perlu menjemputnya untuk diproses sebab sudah ratusan juta uang konsumen telah mereka kantongi. Tegas Junus.

Pantauan Zonaline News terhadap masalah sleep denda terkesan ada pembiaran untuk memberi ruang pendapatan tanpa prosedur karena sebagaimana terterah pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 48 tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Rote Ndao, BAB VII, tentang Kewajiban dan Larangan pada pasal 17.: (1). Kelompok I dan II Rp. 5000,- ditambah Rp. 1000,- Setiap hari untuk keterlambatan hari-hari berikutnya. (2). Kelompok III Rp. 7.500,- Rp.2000 dan .(3). Kelompok IV Rp. 10.000 ditambah Rp.2500,-. (*Arkhimes Molle/Riyan Tulle)